hukumonline
Senin, 26 September 2011
Yusril Minta Kewenangan Kejaksaan Dipangkas
Jaksa tak boleh lagi menyidik kasus korupsi atau pelanggaran HAM berat. Tugasnya hanya fokus di penuntutan.
Ali
Dibaca: 2486 Tanggapan: 0
Yusril Minta Kewenangan Kejaksaan Dipangkas
Yusril Ihza Mahendra minta kewenangan kejaksaan agung dipangkas. Foto: SGP

Yusril Ihza Mahendra boleh saja menyandang status tersangka dalam kasus Korupsi Sisminbakum yang ditangani oleh Kejaksaan. Namun, keilmuannya yang mumpuni di bidang Hukum Tata Negara (HTN) tak menyurutkan pihak lain meminta pendapatnya. Hari ini, Senin (26/9), Badan Legislasi (Baleg) DPR meminta masukan seputar Rancangan Undang-Undang Kejaksaan (RUU Kejaksaan), lembaga yang masih memeriksa Yusril dalam kasus korupsi.

 

Guru Besar HTN Universitas Indonesia ini meminta Baleg mengkaji ulang kewenangan penyidikan dan penuntutan yang ada selama ini. Yusril menuturkan berdasarkan KUHAP, penegak hukum yang memegang peranan itu sangat jelas. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan penuntutan yang dipegang oleh Kejaksaan. “Kita harus kembalikan ke konsep awal ini, ke KUHAP,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan dalam sistem hukum pidana ada filosofi yang tak boleh dilanggar. Yakni, orang (lembaga) yang berwenang menangkap, tidak boleh menahan. Orang (lembaga) yang memeriksa tak boleh menuntut. Dan orang (lembaga) yang menuntut tak boleh memutuskan. Semua itu harus dilakukan oleh lembaga yang berbeda.

 

Yusril melihat ini terjadi di Kejaksaan saat ini. Dalam kasus pidana khusus, seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus. Aturan ini tercantum dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang sedang dibahas untuk direvisi ini. “Di Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Kejagung, ada Direktur Penyidikan dan Direktur Penuntutan. Orangnya itu-itu saja,” tuturnya.

 

“Apa ini mau diakhiri atau tidak? Saya sudah katakan filosofinya tadi. Supaya ada saling kontrol dan mencegah abuse of power,” ujarnya seraya menyerahkan sepenuhnya ke Baleg DPR.  

 

Anggota Baleg dari PPP Ahmad Yani setuju dengan filosofi yang diutarakan Yusril ini. Menurutnya, menggabungkan dua fungsi (penyidikan dan penuntutan) dalam satu lembaga sekaligus berpotensi merusak sistem hukum Indonesia. Meski sedang membahas RUU Kejaksaan, Yani menggunakan filosofi ini untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“KPK juga melakukan penyidikan, penuntutan dan bahkan buat pengadilan sendiri. Itu bukan lagi peradilan tapi lembaga penghukuman. Ini harus diluruskan. Jadi, revisi UU Kejaksaan ini jangan parsial. Ada kaitannya juga dengan KUHAP, UU KPK dll,” ujarnya. 

Sekadar mengingatkan, usulan agar Kejaksaan tak lagi menyidik perkara korupsi sebenarnya sudah dilontarkan pada awal-awal pembahasan revisi UU Kejaksaan ini. Kabareskrim Mabes Polri Ito Sumardi, yang dimintai komentarnya mengenai hal ini oleh hukumonline, pun mengaku setuju dan siap bila kewenangan penyidikan kasus korupsi ini diserahkan sepenuhnya ke Polri.

 

Jaksa Agung Abadi

Yusril juga meminta Baleg merevisi persyaratan pemberhentian dengan hormat oleh presiden jabatan seorang jaksa agung. Saat ini ketentuan itu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Sakit jasmani; d. Berakhir masa jabatannya; e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (rangkap jabatan)

 

Bila mengacu ketentuan ini, lanjut Yusril, seseorang bisa menjabat sebagai jaksa agung seumur hidup. Apalagi, dalam UU Kejaksaan sekarang, tak ada satu pasal pun yang mengatur berapa lama masa jabatan jaksa agung.

 

“Jadi, sebenarnya bila Hendarman menolak diberhentikan oleh presiden, dia bisa menggugat SK Pemberhentiannya ke PTUN. Karena sampai saat ini, dia belum masuk syarat bisa diberhentikan dengan hormat. Dia masih hidup dan tidak sakit, tak ada permintaan sendiri dan tak melakukan rangkap jabatan,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.