Cara pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyikapi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik sejumlah kalangan. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpendapat pimpinan Banggar justru melewatkan kesempatan bagus untuk melakukan klarifikasi jika mengabaikan pemanggilan KPK.
Klarifikasi itu tidak hanya terkait kasus yang sedang ditangani KPK yakni kasus suap Kemenakertrans, tetapi juga terkait stigma bahwa Banggar adalah sarang mafia. Banggar, kata Sebastian, juga seringkali dicap sebagai ‘mesin uang’ bagi partai politik tertentu.
“Banggar dapat stigma sarang mafia anggaran. Itu kan menyakitkan semua anggota Banggar. Kalau lebih tenang, itu bisa dijadikan klarifikasi, Banggar bukan tempat berkumpulnya mafia,” ujar Sebastian dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (1/10).
Menurutnya, reaksi yang ditunjukkan Banggar termasuk dengan melakukan mogok pembahasan RAPBN 2012 adalah bentuk kepanikan. Dia menduga pimpinan Banggar khawatir akan ditetapkan tersangka oleh KPK. “Kalau tidak ada udang di balik batu, mengapa mesti panik. Kalau tidak ada sesuatu, mengapa mesti takut,” Sebastian bertamsil.
Dalam acara yang sama, Juru bicara KPK Johan Budi SP menegaskan bahwa pemanggilan KPK terhadap empat pimpinan Banggar dilakukan semata dalam rangka penegakan hukum. KPK, kata dia, tidak ada niat mempermalukan Banggar maupun DPR secara kelembagaan. “Biarkan KPK melakukan tugasnya sesuai yang diamanahkan UU KPK,” ujarnya.
Ditambahkan Johan, pemanggilan ini terkait penyidikan kasus suap Kemenakertrans. Penyidik, lanjutnya, merasa perlu mendengar keterangan pimpinan Banggar perihal pencairan dana Rp500 miliar dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Pimpinan Banggar diyakini dapat memberikan penjelasan tentang pencairan dana tersebut.
Perbaikan sistem
Direktur State Budget Watch Ramson Siagian mendesak pimpinan Banggar agar segera memenuhi panggilan KPK. Selain itu, Ramson juga berharap KPK menelusuri lebih lanjut celah-celah korupsi yang terjadi di Banggar. “KPK harus melihat ruang-ruang penyalahgunaan, lalu berkoordinasi dengan DPR agar ada upaya pencegahan,” dia menambahkan.
Dalam rangka perbaikan sistem di Banggar, Ramson berpendapat partai politik juga harus memainkan perannya. Menurutnya, korupsi di Banggar pada akhirnya hanya akan merugikan kepentingan rakyat. “Saya mengharapkan pimpinan Parpol berembuk untuk memperbaiki sistem,” tukasnya.
Soal korupsi di Banggar, Sebastian mengatakan permainan yang terjadi di Banggar ibarat ‘cinta segitiga’ karena melibatkan tiga pihak yakni kontraktor, pemerintah dan DPR. Praktik korupsi di Banggar, menurutnya, hanya dapat diberantas jika sistem pendistribusian anggaran diperbaiki.
Selama ini, pendistribusian anggaran sangat mengandalkan metode ‘lobi’. Misalnya, Kepala daerah bertandang ke pemerintah pusat untuk melobi agar anggaran yang diajukan disetujui. Lalu, Kementerian melobi DPR agar anggaran yang mereka ajukan juga disetujui.
“Ini model apa? Saya setuju pembenahan sistem. Selama anggaran didasarkan lobi, pembangunan kita tidak berdasarkan distribusi anggaran,” pungkasnya.