Pengajuan Nama PT Optimalkan SABH
Berita

Pengajuan Nama PT Optimalkan SABH

Pemanfaatan teknologi informasi melalui SABH jadi andalan.

Oleh:
Inu
Bacaan 2 Menit
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tandatangani peraturan pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Foto: SGP
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tandatangani peraturan pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Foto: SGP

Pemerintah mengoptimalkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terkait persetujuan atau penolakan pengajuan Perseroan Terbatas (PT). Tindakan itu tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

 

PP ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Oktober 2011 dan diundangkan pada waktu yang sama.

 

Salah satu optimalisasi teknologi informasi dalam PP ini diuraikan dalam Pasal 6, terkait persetujuan menteri. Disebutkan, persetujaun menteri disampaikan secara elektronik kepada pemohon, paling lama tiga hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap. Perlakuan sama jika menteri menolak permohonan dengan tambahan disertai alasan penolakan.

 

Kemudian, setelah disetujui, persetujuan harus dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan atau akta perubahan. Nama perseroan wajib dinyatakan dalam akta pendirian maksimal 60 hari terhitung sejak tanggal persetujuan menteri atau pengajuan nama perseroan. Jika melewati, maka persetujuan menteri batal karena hukum.

 

Sebelumnya, permohonan disampaikan secara elektronik melalui jasa teknologi informasi SABH. Namun, di daerah yang belum ada jaringan elektronik atau jaringan elektronik tak berfungsi, pengajuan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat. Terkait pengajuan secara elektronik maupun tertulis, PP ini mengamanatkan hal itu diatur dalam peraturan menteri.

 

Pemohon menulis dalam lembar format permohonan dengan mengisi nama yang akan dipakai, atau sebagai pengganti nama sebelumnya. Nama yang diajukan harus memenuhi beberapa persyaratan.

 

Nama yang diajukan belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak memiliki kesamaan pada pokoknya. Kemudian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, internasional. Kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

Halaman Selanjutnya:
Tags: