hukumonline
Selasa, 11 Oktober 2011
Diturunkan Jabatannya, Karyawan Askes Menggugat
Padahal tak pernah ada surat peringatan yang diterbitkan perusahaan.
CR-12
Dibaca: 4809 Tanggapan: 0
Diturunkan Jabatannya, Karyawan Askes Menggugat
Diturunkan jabatannya, karyawan Askes menggugat perusahaan ke PHI jakarta. Foto: SGP

PT Askes (Persero) diindikasikan melakukan tindakan yang mengarah pada aktivitas anti serikat pekerja (union busting). Pasalnya, terdapat kejanggalan dalam proses penurunan jabatan (demosi) dan penugasan (mutasi) terhadap enam pekerjanya. Keenam karyawan yang juga pengurus Serikat Karyawan PT Askes (SKASI) ini lalu melayangkan gugatan kepada perusahaan ke PHI Jakarta.

 

Dari enam pekerja, empat diantaranya sudah melakukan sidang pertama pada Senin (10/10). Mereka adalah Hadi Prayogo, Yan Montes FN, Edwardsyah dan Wahyu Hidayat. Sementara dua pekerja lainnya, Dewi Utami Saptaningrum dan Itop Reptianto akan menjalani sidang pertama pada Rabu pekan depan.

 

“Kami ke sini (PHI Jakarta) mau meminta keadilan,” kata Itop yang menjabat Ketua SKASI kepada hukumonline, Senin (10/10), di Jakarta.

 

Dugaan adanya tindakan anti serikat pekerja diperkuat dengan beredarnya formulir keanggotaan KORPRI yang dibagikan kepada para pekerja. Bahkan para karyawan didorong untuk mengisi formulir itu dan tidak dibolehkan ikut bergabung dengan serikat pekerja lain.

 

“Pekerja yang memutuskan bergabung atau tidak dengan sebuah serikat pekerja, adalah proses demokratis (tidak dapat dipaksakan),” ungkap salah satu kuasa hukum pekerja PT ASKES, Saepul Tavip. Ia menilai tindakan itu melanggar Pasal 28 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

UU No. 21 tahun 2000

 

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

 

Demosi dan Mutasi

Berdasarkan gugatan, keenam pekerja merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh perusahaan. Mereka dimutasi tanpa alasan yang jelas. Bahkan sebagian besar menerima mutasi sebagai bentuk penurunan jabatan (demosi).

 

Hadi Prayogo misalnya. Pernah menjabat sebagai Manager Bidang SDM dan Umum di PT ASKES (Persero) Regional XII, kini ia hanya menjadi staf biasa di Divisi Mitsar.

 

Sementara, Yan Montes FN harus mengalami penurunan karir. Pria yang menjabat Sekjen SKASI ini pernah mendapat mandat sebagai Manajer Yunior pada Kantor Cabang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kini jabatannya diturunkan menjadi staf biasa pada Divisi Investasi di Kantor Pusat.

 

Edwardsyah juga terpaksa kehilangan jabatannya. Jika awalnya ia menjabat Kepala PT ASKES (Persero) Regional V, kini ia hanya menjadi Staf Divisi Perencanaan dan Pelaporan Korporat di PT ASKES (Persero) Jakarta. Keputusan itu bukan hanya mengakibatkan Edwardsyah bekerja bersama para pekerja yang dahulu menjadi stafnya di Bandung. Namun, ia juga menghadapi pandangan sinis pihak keluarga. Karena berpikir bahwa turunnya karir Edwardsyah terjadi karena ia telah melakukan korupsi.

 

Sedangkan Wahyu Hidayat yang awalnya Kepala  Bidang SDM dan Umum  Kantor Regional XI  PT ASKES (Persero) diturunkan posisinya terakhir menjadi staf biasa pada Satuan Pengawas Intern (SPI).

 

Selain Hadi, Yan Montes, Edwardsyah dan Wahyu, perlakuan serupa juga menimpa Dewi Utami Saptaningrum dan Itop Reptianto.

 

Dewi Utami Saptaningrum sempat menjabat berbagai posisi sampai akhirnya menjadi Staf Bidang Diklat pada Divisi Organisasi dan SDM pada Kantor Pusat PT ASKES (Persero) Jakarta. Namun sejak keluarnya Surat Keputusan Direksi No 40/Peg-04/0110 tanggal 27 Januari 2010, ia menduduki jabatan baru yang sebelumnya tidak ada di perusahaan yaitu Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat di bawah Sekretaris Perusahaan PT Askes (Persero).

 

Pihak pekerja menilai mutasi itu telah melanggar Peraturan Perusahaan PT ASKES (Persero) tahun 2009-2011 Pasal 48 ayat (10) mengenai sanksi pelanggaran disiplin berat. Sebab, sebelumnya mereka merasa tidak pernah melakukan pelanggaran berat dan tidak pernah ada vonis dari perusahaan.

 

Dalam gugatan, para pekerja menuntut dikembalikan pada posisi semula atau setidaknya posisi lain yang sederajat berikut tunjangan-tunjangannya.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum mau berkomentar. Dihubungi lewat telepon, Kepala Divisi SDM PT Askes Togar Sialagan enggan memberi jawaban. Sementara upaya menelepon bagian hukum perusahaan tak membuahkan hasil.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.