hukumonline
Selasa, 18 Oktober 2011
Kejaksaan Sidik Korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup
KLH juga sedang mengklarifikasinya ke BPK.
Nov
Dibaca: 1157 Tanggapan: 1
Kejaksaan Sidik Korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup
Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad, kejaksaan sidik korupsi dikementerian lingkungan hidup. Foto: SGP

Terhitung sejak 16 September 2011, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi biaya perjalanan dinas di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

 

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad, penyidikan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.121/f.2/fd.1/9/2011 tanggal 16 September 2011.

 

Noor melanjutkan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga dilakukan pada tahun anggaran 2007-2009. Ketika itu, pada tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup telah menganggarkan alokasi biaya perjalanan dinas di masing-masing Satuan Kerja (Satker) secara variasi.

 

“Namun, diduga adanya kebijakan informal masing-masing pimpinan Satker, sehingga terjadi penggunaan uang anggaran perjalanan yang menyimpang atau tidak sesuai peruntukannya,” kata Noor, Senin (17/10).

 

Dan tidak sampai di situ, Noor menambahkan, untuk pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas itu, tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawabab yang valid, bahkan ada yang fiktif. Dengan demikian, negara ditaksir merugi sekitar Rp4 miliar.

 

Meski telah melakukan penyidikan, Noor mengaku penyidik belum menetapkan tersangka. Sebab, penyidikan merupakan serangkaian proses membuat terang perkara. Antara lain menemukan tersangka. “Jadi sabar lah. Sebentar lagi diumumkan,” ujarnya.

 

Sejauh ini, lanjut Noor, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini menolak untuk menjelaskan lebih detail hasil pemeriksaan tersebut.

 

Sementara, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Hermin Roosita mengaku telah mengetahui penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung. Ia sangat mendukung, bahkan kini sedang melakukan klarifikasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

“Itu berawal dari BPK. Kami masih mengklarifikasi. Kami sangat hargai (penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung) dan ditunggu hasilnya,” tuturnya dalam sambungan telepon.

 

Walau begitu, Hermin menyatakan kemungkinan yang terjadi adalah kesalahan administrasi. Misalnya, ketika pihak Kementerian Lingkungan Hidup ada yang harus melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Manado. Bisa saja ada yang mampir dulu ke Gorontalo karena dianggap berdekatan.

 

Hal ini menyebabkan tiket tujuan menjadi berubah, sehingga mungkin terjadi kesalahan administrasi. Selain itu, armada pesawat pun bisa saja berganti, misalnya dari yang seharusnya Garuda menjadi Lion Air. “Ini kan jadi ada selisih. Ini yang kami anggap administrasi yang kurang valid,” tukas Hermin.

 

Untuk itu, Hermin mengatakan, sejak tahun 2009 pihaknya melakukan perbaikan. Sehingga, di tahun 2010 lalu, hasil evaluasi menyatakan wajar dengan persyaratan. Kemudian, terkait dengan penyidikan Kejagung, sudah ada sejumlah pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diperiksa sebagai saksi.

 

Hermin menjelaskan beberapa saksi itu disurati langsung oleh Kejagung. “Levelnya ada yang eselon III, eselon IV. Kemudian, ada eselon II nya. Sudah mulai dua bulan lalu pemanggilannya. Kita berdoa saja,” tutupnya.

Share:
tanggapan
maling lingkunganmaling kundang sirait 22.11.11 11:02
KORUPSI DANA HIBAH, SPPD, DAN PROYEK2 KEGIATAN LINGKUNGAN DI KLH or BAPEDAL DARI JAMAN ORDE BARU TELAH BERLANGSUNG MULUS BRO.... DEPUTI 1 S.D. DEPUTI 7 DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP INI,,, PATUT DIDUGA... TIAP ASISTEN DEPUTINYA..... PUNYA AKSES MENGELOLA ANGGARAN2 DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN MULAI DARI SEMINAR... S.D. RAPAT2 DENGAN HASIL FIKTIF... HANYA DIATAS KERTAS SAJA ..... BANYAK ORANG ORANG JAWA, BATAK DAN PADANG DI LEVEL ESELON 2 KORUPTOR... DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP INI.... SIKAT SAJA KALO BERANI... KUHP (KASIH UANG HABIS PERKARA) :d... LINGKUNGAN KORUPTOR BUBARKAN kEMENTERIAN LINGKUNGAN INI GA PERLU DIPIMPIN MENTERI HANYA REBUTAN LAHAN duit DAN DANA HIBAH DARI LUAR NEGERI YANG BERUJUNG UTANG BAGI NEGARA... DNPI Vs KLH.... DAN MESIN UANG

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.