hukumonline
Rabu, 02 November 2011
Remunerasi Cair, Kejaksaan Harus Perbaiki Kinerja
Pengamat tak yakin Kejaksaan langsung mempengaruhi kinerja Kejaksaan.
Nov
Dibaca: 2800 Tanggapan: 0
Remunerasi Cair, Kejaksaan Harus Perbaiki Kinerja
Remunerasi Kejaksaan sebesar Rp 609,5 miliar cair, Kejaksaan harus perbaiki kinerja. Foto: SGP

Boleh jadi senyum mengembang di wajah para personil koprs adhyaksa. Pasalnya, remunerasi Kejaksaan sebesar Rp609,5 miliar telah cair sejak beberapa hari lalu. Untuk itu, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan pihaknya sangat bersyukur dan berharap remunerasi ini dapat memacu kinerja Kejaksaan.

 

“Harapan kami, tentu dengan remunerasi akan menjadi cambuk bagi seluruh warga Kejaksaan untuk mengoptimalkan kinerjanya, termasuk peningkatan disiplin,” katanya, Selasa (1/11).

 

Selain itu, Darmono juga berharap Kejaksaan dapat lebih menekan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatnya tanpa kecuali. Sebab, “salah satu faktor terjadinya penyimpangan adalah karena masih minimnya tingkat kesejahteraan pegawai.

 

Meski demikian, Darmono menekankan bahwa remunerasi ini tidak diberikan secara cuma-cuma kepada para personil Kejaksaan. Karena, remunerasi itu merupakan tunjangan kinerja yang harus dijawab dengan peningkatan hasil kerja melalui suatu komitmen perubahan ke arah yang lebih baik.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy. Menurutnya, remunerasi ini akan menjadi pegangan para jaksa untuk lebih mawas diri, sehingga dapat mencegah para Jaksa untuk melakukan perbuatan tercela.

 

Terlepas dari ada tidaknya remunerasi, Marwan mengaku sudah banyak jaksa yang ditindak karena melakukan pelanggaran. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi ini menyatakan kalau memang ada bukti pelanggaran yang dilakukan jaksa atau pegawai Kejaksaan, tentu akan diproses.

 

Namun, lain halnya dengan Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Hasril Hertanto. Pria yang akrab disapa Acil ini berpendapat sepertinya sia-sia saja berharap remunerasi dapat menekan atau meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat Kejaksaan.

 

“Remunerasi kayaknya nggak akan meminimalisir apalagi menekan,” tuturnya. Sebab, Acil melanjutkan, “yang harus diubah itu (adalah) budaya dan pola pikir aparat Kejaksaan. Remunerasi hanya salah satu cara saja.

 

Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Perpres No 41 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai Kejaksaan tanggal 12 Juli lalu. Perpres ini diteken setelah pemerintah dan DPR menyetujui remunerasi untuk Kejaksaan.

 

Tapi, hingga pertengahan Ramadhan, tunjangan kinerja tersebut belum juga cair. Meski begitu, Jaksa Agung Muda Pembinaan Iskamto sempat menyatakan Kejaksaan tetap pantas bersyukur. Bukan hanya karena Presiden telah meneken Perpres, tetapi juga lantaran pemberian tunjangan kinerja itu berlaku surut, mulai Januari 2011.

 

Dalam Perpres itu, besaran tunjangan yang diterima jaksa bahkan lebih tinggi dari Polisi. Untuk kelas jabatan 17, misalnya, seorang jaksa bisa mendapatkan tunjangan Rp19.360.000, lebih tinggi tiga juta dibanding yang diterima polisi untuk kelas jabatan yang sama. Besaran yang diterima jaksa kelas terendah, yakni kelas jabatan 2, mendapatkan Rp1.645.000, dan pada kelas jabatan sama Polisi menerima tak sampai separuhnya.

 

Tabel Perbandingan Besaran Tunjangan Kinerja

Kelas Jabatan

Polisi

Jaksa

18

21.305.000

25.739.000

17

16.212.000

19.360.000

16

11.790.000

14.131.000

15

8.575.000

10.315.000

14

6.236.000

7.529.000

13

4.797.000

6.023.000

12

3.690.000

4.819.000

11

2.839.000

3.855.000

10

2.271.000

3.352.000

09

1.817.000

2.915.000

08

1.453.000

2.535.000

07

1.211.000

2.304.000

06

1.010.000

2.095.000

05

841.000

1.904.000

04

731.000

1.814.000

03

636.000

1.727.000

02

553.000

1.645.00

01

-

-

 

Atas disetujuinya remunerasi Kejaksaan ini, Jaksa Agung Basrief Arief beberapa bulan lalu sempat menyerukan percepatan reformasi birokrasi di institusinya. Basrief mengaku, sejak diusung tujuh tahun lalu, reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan belum berjalan sesuai harapan. Bahkan, reformasi antara jajaran Kejaksaan di tingkat pusat seringkali berbeda dengan daerah. 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.