hukumonline
Sabtu, 05 November 2011
Kebijakan Pengetatan Remisi Tak Langgar UU
Kebijakan pengetatan remisi atau pembebasan bersyarat harus diimbangi pengetatan pengawasan tim penilai pemasyarakatan.
ASh
Dibaca: 3278 Tanggapan: 0
Kebijakan Pengetatan Remisi Tak Langgar UU
Ketua MK Moh Mahfud MD termasuk kalangan yang pro terhadap kebijakan Moratorium. Foto: SGP

Pro kontra kebijakan moratorium (penangguhan sementara) dengan cara memperketat pemberian remisi (pengurangan hukuman) dan pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi atau teroris masih berlangsung. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD termasuk kalangan yang pro terhadap kebijakan tersebut.

 

“Teroboson kebijakan Wakil Menkumham Denny Indrayana patut diapresiasi. Saya sangat setuju itu dalam arti pengetatan syarat demi rasa keadilan masyarakat, persoalan aturannya memang bisa diperdebatkan,” kata Mahfud kepada wartawan di ruang kerjanya, Jum’at (3/11).

 

Menurutnya, hukum itu harus dimaknai sebagai aturan yang juga dapat memberi rasa keadilan masyarakat. Seperti kemarin Ketua PB NU menyatakan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dihapus. “Itu kan perasaan keadilan masyarakat agar koruptor jangan dikasih ‘hati’ yang rasa keadilan itu diukur dengan kebijakan itu,” kata Mahfud.

 

Kebijakan yang dimaksud Mahfud yaitu PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Spesifik, Mahfud mengutip Pasal 43 ayat (5) PP No. 28 menyebutkan salah satu syarat pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, teroris harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. 

 

“Rasa keadilan itu memungkinkan menjadi syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu, jadi kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat tidak melanggar hukum, hukum apa yang dilanggar?”  

 

Ia mengakui remisi, asimilasi, dan pembebasan merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, hak itu telah didelegasikan lewat Pasal 43 ayat (5) PP No. 28 itu yang juga mensyaratkan rasa keadilan sebagai syarat pemberian remisi. “Meski syarat rasa keadilan ini bisa menimbulkan kesewenang-wenangan yang bisa diperdebatkan secara hukum karena abstrak dan sulit diukur,” katanya.      


Makanya, berangkat dari situ kebijakan moratorium dengan mengetatkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi bisa dilakukan. “Masa transisi untuk menerapkan kebijakan itu boleh-boleh saja,” tegasnya.

 

Karena itu, agar tidak menimbulkan perdebatan di kemudian hari UU Pemasyarakatan perlu direvisi dengan menyatakan pemberian hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi terpidana korupsi atau teroris. “Ini perlu legislative review, tetapi rasa keadilan masyarakat tidak bisa menunggu selesainya legislative review yang makan waktu lama, makanya ada kebijakan transisional dengan memperketat pemberian remisi bagi koruptor,” tegasnya.    

 

Ditambahkannya, korupsi membahayakan dan merusak masa depan bangsa. “Makanya layak jika pemerintah menetapkan kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor,” imbuhnya.

 

Senada dengan Mahfud, Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hasril Hertanto mengatakan kebijakan moratorium dengan mengetatkan pemberian hak remisi  atau pembebasan bersyarat merupakan legal policy pemerintah. “Pemerintah sah-sah saja  membuat aturan apapun, apakah itu pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi atau menghapus remisi sekalipun nggak masalah karena di Australia juga remisi dihapus untuk semua tindak pidana,” kata Hasril, Sabtu (5/11).

 

Ia menilai jika Kemenkumham mengeluarkan moratorium remisi bagi terpidana tertentu merupakan hal yang prematur sebelum ada perangkat hukumnya. “Jangan diomongin dulu, terus dibuat peraturannya, ini terkesan diskriminatif. Tetapi, Seperti kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi bagi terpidana kasus-kasus tertentu dengan syarat-syarat khusus boleh saja dilakukan lewat aturan yang lebih teknis (peraturan menteri) dan ini tak langgar undang-undang,” katanya.

 

Selain itu, regulasi itu juga harus diimbangi dengan pengetatan pengawasan terhadap tim penilai pemasyarakatan di setiap lembaga pemasyarakatan. Sebab, mereka yang menilai dan mengusulkan setiap terpidana tertentu untuk memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat kepada menteri. “Kalau tim penilainya 'masuk angin', pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bisa saja diperjualbelikan, sehingga harus ada evaluasi dan pengawasan ketat juga terhadap setiap personil tim penilai ini,” katanya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.