hukumonline
Rabu, 09 November 2011
Mantan Dirjen Perkeretaapian Akui Tunjuk Langsung Rekanan
Alasannya karena operator-operator di Jepang hanya percaya kepada Sumitomo Corporation untuk melaksanakan pengangkutan dan pencarian KRL hibah.
Fat
Dibaca: 1547 Tanggapan: 0
Mantan Dirjen Perkeretaapian Akui Tunjuk Langsung Rekanan
Mantan Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro (kiri) akui tunjuk langsung rekanan angkutan KRL dari Jepang. Foto: SGP

Mantan Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro mengakui menunjuk langsung Sumitomo Corporation sebagai rekanan pengadaan pengangkutan 60 unit Kereta Rel Listrik (KRL) dari Jepang. Hal ini ia sampaikan ketika diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/11).

 

Dalam keterangannya, terdakwa menyatakan disposisi penunjukan langsung ditandai dengan surat yang ditujukan kepada Satuan Kerja (Satker) di Dirjen Perekeretaapian yang menangani pengadaan.

 

"Saya berikan disposisi ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Mutakin untuk ditindaklanjuti (penunjukan langsung)," ujar Soemino. Ia mengatakan, penunjukan langsung dilakukan karena Satker bekerja lamban terkait rencana pencarian dan pengangkutan KRL hibah.

 

"Karena ada keterlambatan, sebagai dirjen sebagai penanggungjawab transportasi untuk mengingatkan. Saya memang menandatangani (disposisi penunjukan langsung) secara formal. Tapi asal usul adalah sebagai suatu langkah saya sebagai mempercepat proses pelelangan tidak mengikat," ujarnya.

 

Selain lambannya kinerja satker, kata Soemino, saat dirinya mencari KRL hibah di Jepang dengan melakukan pelayatan ke negeri sakura itu, sejumlah operator di sana menyarankan agar Sumitomo Corporationlah perusahaan yang melaksanakan jasa pengangkutan. Akhirnya surat penunjukan langsung dikirim terdakwa ke Satker pada tanggal 6 November 2006.

 

"Pelaksanaan untuk peroleh KRL bukan hanya sekedar mengangkut tapi juga mencari. Operator di Jepang percaya (pelaksanaan) ke Sumitomo. Maka operator menyerahkan ke Sumitomo. Proses pengangkutan hingga ke Indonesia itu tanggung jawab KPA," tutur Soemino yang mengaku sudah dua kali pergi ke Jepang pada tahun 2005 dan 2006 ini dengan ditemani pihak Sumitomo.

 

Terkait hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir 2006 yang menyatakan terjadi kerugian negara sebesar Rp20,5 miliar dalam pengadaan tersebut, terdakwa Soemino membantahnya. Ia menyebutkan hasil yang dirilis BPKP pertama kali tak sebesar itu.

 

Ia lebih percaya hasil yang pertama karena didasarkan dari pengeluaran Sumitomo yang riil dan nyata dengan menunjukkan transfer antar bank. Tapi sayangya ia tak menyebutkan berapa hasil BPKP pertama kali tersebut. "Saya keberatan," kata Soemino.

 

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyatakan beberapa saat seusai dilantik sebagai dirjen, terdakwa pernah mengusulkan agar bisa ditindaklanjuti pengadaan sejumlah KRL bekas Jepang. Rencana ini semakin didukung karena timbul masalah yakni adanya ketidakseimbangan antara jumlah kereta api dengan jumlah penumpang.

 

Menurut jaksa, dalam proyek yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp48,7 miliar ini timbul kerugian negara mencapai Rp20,5 miliar. Akibatnya, Soemino didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.