hukumonline
Sabtu, 12 November 2011
Aliran Dana Freeport:
Polri Berdalih Punya Dasar Hukum
KPK menunggu laporan hasil audit BPKP atau BPK.
Rfq/Fat
Dibaca: 4017 Tanggapan: 0
Polri Berdalih Punya Dasar Hukum
Kapolri Jenderal Timur Pradopo janji akan pertanggungjawabkan polemik pemberian dana Freeport. Foto: SGP

Polemik aliran dana pengamanan dari Freeport ke Polri belum berakhir. Polri bersikukuh aliran dana itu bukan pelanggaran hukum. Bahkan, Korps Bhayangkara itu berdalih memiliki payung hukum. Makanya, sedari awal Kapolri Timur Pradopo menyatakan siap bertanggung jawab atas penerimaan dana tersebut.

 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution menegaskan dalam pengelolaan objek vital nasional (OVN) pemerintah menerbitkan Keppres No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Terkait penerimaan dana pengamanan dari Freeport, Saud menyebutkan Pasal 4 ayat (1) dan (2).

 

Pasal 4 ayat (1) berbunyi, Pengelola objek vital nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan objek vital nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal”. Ayat (2) menyebutkan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap objek vital nasional”. 

 

Tidak hanya itu, Polri juga merujuk pada Keputusan Kapolri No 736 Tahun 2005 yang mengatur teknis pengamanan OVN. Dalam Keputusan Kapolri itu juga diatur bahwa administrasi dukungan anggaran terhadap pengamanan OVN dibebankan kepada pengelola. “Artinya apa, Polri tidak boleh memberikan dana operasi kepada petugas Polri yang ditugaskan ke sana, karena sudah ada anggarannya,” kilahnya.

 

Menurut Saud, dana operasi pengamanan tambang emas di Papua menjadi tanggungjawab Freeport. Makanya, Freeport dan Polda Papua melakukan kerjasama dengan menandatangani nota kesepahaman pada 8 Maret 2010. Nah, nota kesepahaman itu pun dijadikan pintu masuk agar pemberian dana tersebut menjadi legal. Dalam nota kesepahaman, Pasal 6 mengatur tentang dukungan dana pengamanan Freeport.

 

“Karena kondisi wilayah (Papua, red) sedemikian berat. Freeport secara sukarela memberi dukungan langsung kepada petugas lapangan, berupa sarana prasarana, logistik, transport, tunjangan dan administrasi lain kepada petugas langsung di lapangan,” ujarnya.

 

Terkait pemberian dana sebesar Rp1,250 juta per bulan kepada anggota Polri di lapangan, Saud mengatakan dana itu diberikan sebagai tunjangan dalam rangka pengamanan tambang Freeport di Papua. Dana yang diterima anggota dari Freeport memang lebih besar dari jumlah dana yang diberikan Polri kepada anggotanya yang hanya hanya Rp53 ribu per bulan.

 

“Sementara ini kami simpulkan bahwa tidak terjadi adanya pelanggaran hukum terhadap pemberian tunjangan oleh Freeport kepada anggota,” tegasnya. Menurut Saud, pemberian itu tidak bisa dikategorikan gratifikasi karena memiliki dasar hukum. “Sepanjang aturannya tidak diubah ataupun diubah  kita laksanakan, (Indonesia) kan negara hukum.

 

Di luar itu, Saud menginformasikan bahwa tim internal Polri yang beberapa waktu dikirim ke Papua telah kembali. Pekan depan, Polri akan memberikan klarifikasi berdasarkan hasil temuannya di lapangan.

 

Dalih Polri bahwa mereka memiliki dasar hukum seolah-oleh ingin menjawab kritikan sejumlah pihak. Termasuk Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim beberapa waktu lalu. Dia mempertanyakan keabsahan pemberian dana Freeport ke Polri. Menurutnya, lembaga penegak hukum itu sudah mendapatkan alokasi anggaran operasional dari APBN. Apalagi, Freeport masuk kategori objek vital yang mesti dilindungi negara.

 

Dengan menerima dana dari Freeport, Ifdhal melihat ada semacam perlakuan khusus dari Polri terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Dia mendesak DPR, dalam hal ini Komisi III sebagai mitra kerja Polri, dan pemerintah mengusut aliran dana yang diperkirakan mencapai AS$14 juta itu.

 

“Hampir semua perusahaan itu memberikan dana ke polisi. Kita tahu anggaran dana dari APBN yang diberikan ke polisi sangat besar. Tapi bagi kita yang penting adalah keabsahannya. Harusnya, seluruh dana operasi keamanan itu ditopang anggaran negara,” tandas Ifdhal.

 

Terpisah, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan lembaga yang dia pimpin belum dapat berbuat banyak. Soalnya, laporan secara resmi soal dana Freeport ke Polri pun belum masuk. KPK, kata Busyro, akan bergerak setelah menerima hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

“Itu kan yang berwenang. Bukan kewenangan kami. Kami saja kan di sini minta tolong dua lembaga itu. Kita tidak bisa, wong itu duit kita sendiri aja tidak bisa,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.