hukumonline
Rabu, 30 November 2011
Ahli: BPKP Tak Berwenang Hitung Kerugian Negara
Semua kewenangan penghitungan kerugian negara ada di BPK. BPKP bisa melakukan audit investigatif asal ada perintah dari presiden dan menteri.
Fat
Dibaca: 5295 Tanggapan: 0
Ahli: BPKP Tak Berwenang Hitung Kerugian Negara
Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho (tengah) usai sidang dipengadilan Tipikor Jakarta. Foto: SGP

Sidang dengan terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho terus bergulir. Kali ini sidang mendengarkan keterangan Ahli Keuangan Negara, Dian Puji Simatupang yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Dalam kesaksiannya, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tak lagi berwenang menghitung kerugian negara.

 

Menurutnya, yang memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dipertegas dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Ia mengatakan, BPKP bisa mengaudit asalkan ada izin dari presiden dan menteri.

 

"Semua (penghitungan kerugian negara dan mengaudit) udah jadi kewenangan BPK. BPKP bisa melakukan audit investigatif asal ada perintah dari presiden dan menteri," katanya.

 

Ia menuturkan, apabila ada hasil audit yang dikeluarkan bersamaan oleh BPK dan lembaga lain, penegak hukum harus mengacu pada hasil BPK. Karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menghitung dan mengaudit kerugian negara. "Tentu (BPK) yang punya wewenang."

 

Ia tak memungkiri dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, BPKP diperbolehkan menghitung dan mengaudit kerugian negara. Namun klausul UU tersebut diperbaharui dengan lahirnya UU BPK pada tahun 2006. Atas dasar itu ia menilai UU yang baru yang bisa digunakan penegak hukum sebagai dasar penentuan siapa yang patut menghitung kerugian negara.

 

Selain UU KPK, Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, juga menyatakan bahwa BPKP dibolehkan menghitung dan mengaudit kerugian negara. Tapi lagi-lagi, ahli menilai, kedudukan Keppres kalah dengan UU BPK yang menyatakan BPK-lah lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. "Hukum administrasi publik, sehingga kedudukannya harus berdasarkan UU," ujarnya.

 

Kuasa hukum terdakwa Eddie, Maqdir Ismail berharap majelis hakim berani menegaskan penghitungan kerugian negara dalam perkara ini tidak sah. Karena hanya BPK yang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara. "Dengan amandemennya UUD yang berhak hitung kerugian negara adalah BPK."

 

Menurut Maqdir, BPKP bisa menghitung kerugian negara apabila ada izin dari presiden, menteri atau ketua BPK. Jika tak ada izin, lembaga lain selain BPK tak boleh menghitung kerugian negara. "Tanpa itu (izin), itu (penghitungan kerugian negara) tidak sah. Ini yang diikuti oleh KPK. Mereka kan penegak hukum, bukan lakukan penghukuman," tandasnya.

 

Dalam persidangan sebelumnya, Kepala Deputi Investigasi BPKP Agustina Arumsari yang dihadirkan oleh penuntut umum KPK menyatakan, dalam proyek di PLS Disjaya dan Tangerang itu terjadi empat penyimpangan. Dan ini yang menjadi alasan lembaganya menghitung kerugian negara dalam proyek tersebut.

 

Pertama, terkait penunjukan langsung terhadap PT Netway Utama. Menurutnya, sebenarnya PLN tidak harus melakukan penunjukan langsung terhadap PT Netway, dan bisa melakukan proses lelang. Perusahaan lokal dianggap bisa menghasilkan produk sejenis dengan yang dihasilkan PT Netway.

 

Penyimpangan kedua, terkait penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh pihak PLN. Ia menegaskan penentuan ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Ketiga, masalah kontrak pengadaan CIS RISI yang berjangka waktu dua tahun. Menurut anggaran dasar PLN, seharusnya kontrak yang berkaitan dengan kerjasama tertentu seperti lisensi, dilakukan satu tahun anggaran.

 

Lalu penyimpangan yang keempat mengenai spesifikasi RISI yang didaftarkan PT Netway ke Direktorat Jenderal HAKI, yang kemudian menjadi alasan penunjukan langsung terhadap perusahaan tersebut. Akibat penyimpangan ini, terkait proyek tersebut telah terjadi kerugian negara mencapai Rp 46,1 miliar.

 

Bank Dunia

Usai mendengarkan keterangan ahli dari penasihat hukum, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangannya Eddie mengaku, proyek outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006 pernah akan didanai oleh Bank Dunia.

 

Namun bantuan tersebut tak jadi dilaksanakan karena terjadi krisis. Jika dirupiahkan, nilai bantuan hampir mencapai Rp50 miliar. "Proyek CIS-RISI ini dapat restu dari Bank Dunia sebesar 39 juta dollar," kata Eddie.

 

Eddie menuturkan, salah satu alasan proyek ini dilaksanakan PLN karena ada rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Namun menjelang kenaikan, institusinya sempat dihantam dengan adanya isu penggelapan sebesar Rp6 miliar yang dilakukan oleh oknum pegawai PLN.

 

Akibat isu tersebut, pihaknya menilai proyek sistem informasi harus dilakukan untuk perbaiki manajemen institusinya. "Berita itu sangat memukul dalam kenaikan TDL. Saya anggap sistem informasi mutlak diperlukan," pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.