Kemampuan, keahlian, pengalaman dan kapabilitas Yunus Husein dalam memberantas korupsi tak perlu diragukan lagi. Jabatan-jabatan strategis telah diemban oleh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Ia tercatat pernah menjabat Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan masih menjabat sebagai anggota Satgas Anti Mafia Hukum.
Namun, bukan keahlian dan kemampuan Yunus yang dicecar oleh mayoritas anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam uji kelayakan dan kepatutan capim KPK. Yunus dipertanyakan mengenai independensinya. Ia dianggap sebagai ‘orang’ istana, titipan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di KPK.
“Dari sisi kapabilitas, saya tak meragukan. Namun, dari sisi independensi, saya agak meragukan. Ketika Anda menjadi Kepala PPATK, transfer Bank Century tidak terungkap. Lalu, posisi Anda sebagai anggota Satgas yang diangkat oleh Presiden. Tolong yakinkan saya agar keraguan saya terhadap ketidakindependenan Anda hilang,” pinta Anggota Komisi III dari Partai Hanura Syarifuddin Sudding, Rabu (30/11).
Sebelum Sudding, Anggota Komisi III dari Partai Golkar Bambang Soesatyo juga mempertanyakan hal serupa. Ia bahkan menuduh bahwa Satgas Anti Mafia Hukum adalah alat Presiden SBY untuk mengangkat citra dirinya. “Satgas itu kan dibentuk untuk pencitraan SBY. Apakah nanti Anda berani keluar dari bayang-bayang istana,” tuturnya.
Tak hanya dari Golkar dan Hanura, Fraksi Partai Demokrat yang dibina oleh SBY bahkan mengklarifikasi dan mencoba meluruskan ‘isu’ ini langsung kepada Yunus. Anggota Komisi III dari Partai Demokrat Saan Mustopa mengakui bahwa banyak orang yang meragukan independensi Yunus. “Di tengah suasana seperti ini, apa ada komitmen Saudara untuk menjaga independensi dari siapa pun dalam kondisi apa pun?” tuturnya.
Yunus menjawab dirinya sudah menjaga independensi yang harus dimilikinya sejak memimpin PPATK. Dalam undang-undang, ada larangan secara khusus untuk mengintervensi pimpinan PPATK. “Di sana ada ancaman pidananya. Di UU KPK juga saya rasa seperti itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yunus berjanji akan terus menjaga independensi dari intervensi siapa pun. Salah satunya adalah membuat transparansi antar pimpinan KPK kelak. “Saya akan menjaga independensi dari siapa pun, tak hanya dari eksekutif tapi juga dari legislatif. Saya harap pihak-pihak yang berada di kekuasaan eksekutif dan legislatif (DPR,-red) tak melakukan intervensi,” jelasnya.