Adib Bahari, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tampaknya punya keinginan membumikan hukum dan peraturan ke dalam bahasa yang mudah dicerna dan dipahami masyarakat. Atau, mengenalkan suatu lembaga dengan cara yang populer. Bahkan ke dalam deretan tokoh hukum nasional pun, keinginan itu diwujudkan Adib.
Tengoklah buku karya pria kelahiran 28 Februari itu, “129 Pendekar Hukum Indonesia: Profil dan Kiprah Tokoh Hukum Indonesia Dari Masa ke Masa” (selanjutnya disebut buku Pendekar Hukum). Sebelumnya, Adib sudah menulis buku lain seperti “Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas” (2010), dan buku “125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas” (2009).
Diterbitkan Pustaka Yustisia Yogyakarta, Pendekar Hukum hadir di toko-toko buku sebagai salah satu buku yang layak Anda baca. Sebagai buku yang menghimpun tokoh hukum sejak 1945–2011, tentu terlalu tipis karena hanya 220 halaman dengan ukuran buku 14x20 cm.
Tetapi buku ini ditulis dalam ranah populer, seperti diakui penulis, sekadar ‘uraian singkat kehidupan pribadi maupun kiprah’ para tokoh hukum. Ada 129 tokoh hukum yang ditampilkan, dibagi pula ke dalam lima periode. Mulai dari dari Mr Soepomo pada periode I (1945-1950) hingga Soekotjo Soeparto (periode 1999-2011). Dalam konteks mengenalkan 129 tokoh hukum tersebut ke masyarakat, maka upaya Adib patut diapresiasi. Beberapa tokoh yang ditampilkan mungkin masih asing di telinga pembaca, kecuali di daerah asal sang tokoh.
Lewat buku ini misalnya kita mengenal Prof R Agustinus Suhardi, yang dalam sidang konstituante ikut mendorong UU Pokok Agraria (hal 49). Atau Prof Mr Iman Sudiyat, Guru Besar Hukum Adat UGM (hal 85), dan mantan Jaksa Agung Mr R Goenawan (hal 43). Beberapa nama lain mungkin masih asing bagi generasi 1990-an. Profil singkat mereka ada di buku ini.
129 Pendekar Hukum Indonesia Penulis: Adib Bahari Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta Terbit: cet-1, 2011 Halaman: Total 228 termasuk cv dan daftar isi. |
Di satu sisi, buku Pendekar Hukum adalah referensi yang berguna bagi banyak orang. Namun di sisi lain bukan tidak ada kritik. Penulis sebenarnya nyaris tak terlalu repot melakukan riset atau wawancara, termasuk mendapatkan dokumen mengenai tokoh kita dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penulis, seperti diakui dalam pengantar, relatif hanya memindahkan profil tokoh-tokoh tersebut yang sudah ada di internet, termasuk www.hukumonline.com sebagaimana disebut dalam daftar pustaka. Selain profil, foto pun diambil dari beberapa sumber internet. Profil dan foto para hakim konstitusi dan komisioner Komisi Yudisial masuk kategori ini. Ini kritik pertama.