hukumonline
Rabu, 07 Desember 2011
Daftar Pendekar Hukum Tiga Zaman
Sejumlah tokoh penting terlewatkan. Malah, yang tak berlatar belakang pendidikan hukum bisa masuk.
Mys
Dibaca: 6757 Tanggapan: 0
Daftar Pendekar Hukum Tiga Zaman
129 Pendekar Hukum Indonesia: Profil dan Kiprah Tokoh Hukum Indonesia dari masa ke masa. Foto: SGP

Adib Bahari, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,  tampaknya punya keinginan membumikan hukum dan peraturan ke dalam bahasa yang mudah dicerna dan dipahami masyarakat. Atau, mengenalkan suatu lembaga dengan cara yang populer. Bahkan ke dalam deretan tokoh hukum nasional pun, keinginan itu diwujudkan Adib.

 

Tengoklah buku karya pria kelahiran 28 Februari itu, “129 Pendekar Hukum Indonesia: Profil dan Kiprah Tokoh Hukum Indonesia Dari Masa ke Masa” (selanjutnya disebut buku Pendekar Hukum). Sebelumnya, Adib sudah menulis buku lain seperti “Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas” (2010), dan buku “125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas” (2009).

 

Diterbitkan Pustaka Yustisia Yogyakarta, Pendekar Hukum hadir di toko-toko buku sebagai salah satu buku yang layak Anda baca. Sebagai buku yang menghimpun tokoh hukum sejak 1945–2011, tentu terlalu tipis karena hanya 220 halaman dengan ukuran buku 14x20 cm.

 

Tetapi buku ini ditulis dalam ranah populer, seperti diakui penulis, sekadar ‘uraian singkat kehidupan pribadi maupun kiprah’ para tokoh hukum. Ada 129 tokoh hukum yang ditampilkan, dibagi pula ke dalam lima periode. Mulai dari dari Mr Soepomo pada periode I (1945-1950) hingga Soekotjo Soeparto (periode 1999-2011). Dalam konteks mengenalkan 129 tokoh hukum tersebut ke masyarakat, maka upaya Adib patut diapresiasi. Beberapa tokoh yang ditampilkan mungkin masih asing di telinga pembaca, kecuali di daerah asal sang tokoh.

 

Lewat buku ini misalnya kita mengenal Prof R Agustinus Suhardi, yang dalam sidang konstituante ikut mendorong UU Pokok Agraria (hal 49). Atau Prof Mr Iman Sudiyat, Guru Besar Hukum Adat UGM (hal 85), dan mantan Jaksa Agung Mr R Goenawan (hal 43). Beberapa nama lain mungkin masih asing bagi generasi 1990-an. Profil singkat mereka ada di buku ini.

 

129 Pendekar Hukum Indonesia

Profil dan Kiprah Tokoh Hukum Indonesia

Dari Masa ke Masa (1945-2011)

 

Penulis:  Adib Bahari

Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Terbit: cet-1, 2011

Halaman: Total 228 termasuk cv dan daftar isi.

  

Di satu sisi, buku Pendekar Hukum adalah referensi yang berguna bagi banyak orang. Namun di sisi lain bukan tidak ada kritik. Penulis sebenarnya nyaris tak terlalu repot melakukan riset atau wawancara, termasuk mendapatkan dokumen mengenai tokoh kita dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penulis, seperti diakui dalam pengantar, relatif hanya memindahkan profil tokoh-tokoh tersebut yang sudah ada di internet, termasuk www.hukumonline.com sebagaimana disebut dalam daftar pustaka. Selain profil, foto pun diambil dari beberapa sumber internet. Profil dan foto para hakim konstitusi dan komisioner Komisi Yudisial masuk kategori ini. Ini kritik pertama.

 

Kritik kedua, penulis tak menjelaskan lebih lanjut siapa yang disebut pendekar, dan apa kriteria bagi tokoh hukum sehingga masuk dalam buku ini. Apakah semata-mata yang tertera di laman yang gampang diakses? Atau hanya tokoh hukum yang kebetulan berinteraksi atau muncul dalam kehidupan penulis sebagai mahasiswa hukum dulu?

 

Katakanlah hakim agung. Penulis memasukkan generasi-generasi awal seperti Prof Soebekti, Mr Soerjadi, Mr Tirtawinata, dan Prof Wirjono Prodjodikoro, tetapi tak memasukkan Ketua Mahkamah Agung pertama, Mr Kusumah Atmadja.

 

Ketiga, masih berkaitan dengan ketidakjelasan kriteria, penulis memasukkan tokoh yang tak berlatar belakang hukum ke dalam Pendekar Hukum, hanya karena mereka bekerja di lembaga berurusan dengan hukum. Mantan pimpinan KPK, Amien Sunaryadi, Erry R. Hardjapamekas, dan Haryono Umar masuk kategori, tetapi para mantan Kapolri dan sebagian mantan Jaksa Agung tidak masuk.

 

Dari kalangan hukum bisnis dan perdata muncul nama Prof Sri Soedewi Masjchun Sofwan dan Prof Emmy Pangaribuan Simanjuntak, tapi tak ada nama guru besar hukum dagang yang juga mantan hakim agung Prof R Soekardono yang telah menerbitkan serial buku hukum dagang. Penulis memasukkan nama pakar hukum pertanahan Prof Maria SW Sumardjono, tetapi tak mencantumkan mahaguru bidang pertanahan yang baru saja wafat Prof Budi Harsono, atau pakar pertanahan lain almarhum Prof AP Parlindungan. Pada halaman lain, penulis menjadikan Muchtar Pakpahan sebagai pendekar hukum, tetapi tak memasukkan Bismar Siregar atau Yahya Harahap.

 

Penulis juga menyadari kelemahan itu. “Dalam hal ini tentu saja banyak pula tokoh yang juga berjasa besar dalam bidang hukum yang belum termasuk dalam buku ringkas ini”. Penulis mengaku ‘bukan bermaksud untuk tidak menghargai’ para tokoh yang namanya belum masuk. Sampai di sini, penulis tak mengutarakan niatnya membuat buku tambahan atau menambah materi bukunya.

 

Karena itu pula, jangan terlalu berharap banyak mendapatkan informasi mengenai kiprah para tokoh itu di dunia hukum. Uraian tentang mantan Menteri Kehakiman Oetojo Oesman (hal 99), contohnya, hanya terdiri dari sembilan baris kalimat. Tak ada penjelasan tentang kiprahnya di dunia hukum, terutama kebijakan-kebijakan yang diambil selama menjabat Menteri Kehakiman. Akibatnya, kita sulit mendapat bahan pelajaran dari para tokoh karena minimnya pemikiran dan pandangan yang disampaikan.

 

Toh, sebagai sebuah referensi yang cenderung populer, karya Adib ini tetap layak kita baca. Kelemahan pasti ada, termasuk penulisan nama tokoh. Nama Otto Hasibuan ditulis Oto Hasibuan pada daftar isi. Sesuatu yang mungkin sepele tapi besar artinya bagi tokoh bersangkutan.

 

Selamat membaca..

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.