hukumonline
Jumat, 30 Desember 2011
Pemerintah Mulai Susun Aturan Teknis Bantuan Hukum
Mulai ada deklarasi penerimaan anggota lembaga Pemberi Bantuan Hukum.
Mys/Ali
Dibaca: 4792 Tanggapan: 6
Pemerintah Mulai Susun Aturan Teknis Bantuan Hukum
Kementerian Hukum dan HAM mensyahkan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin). Foto: SGP

Lembaga yang berfungsi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) mulai mendeklarasikan eksistensi sebagai implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tengok saja iklan kecil di bagian pojok bawah harian Kompas edisi Rabu 28 Desember. Lembaga yang menamakan dirinya Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) membuka kesempatan menjadi anggota. Para anggota itu kelak diharapkan dapat membentuk pengurus wilayah provinsi dan pengurus cabang.

 

Cukup mengajukan permohonan, salinan ijazah sarjana hukum dan identitas diri, dan pasfoto ke panitia. Jangan lupa mentransfer biaya administrasi dan untuk biaya cetak 8 buku Pedoman Praktek Hukum sebesar Rp1,5 juta. Dalam pengumuman itu tertera juga kalimat ‘anggota Posbakumadin melaksanakan perintah hukum dan dapat beracara di pengadilan kemudian akan diangkat menjadi advokat’. Pengumuman tersebut dibuat dalam rangka implementasi UU Bantuan Hukum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

 

Posbakumadin adalah organisasi resmi yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui SK No. AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011, dan Surat Keputusan DPP Peradin tertanggal 22 Agustus 2011.

 

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum mencakup lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Dengan demikian, Posbakumadin masuk kategori yang dimaksud. Bahkan Posbakumadin selangkah di depan mendaftarkan keberadaan organisasinya ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

 

Direktur LBH Semarang, Slamet Haryanto, mendesak Pemerintah segera mengeluarkan peraturan teknis UU Bantuan Hukum. “Kewajiban negara juga harus segera dilaksanakan dengan pembentukan beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang No. 16 Tahun 2011,” papar Slamet dalam catatan akhir tahun lembaga yang dia pimpin.

 

LBH Semarang termasuk lembaga yang selama ini menjalankan tugas bantuan hukum. Sepanjang periode Januari-Desember 2011, LBH Semarang telah melakukan pemberian bantuan hukum sebanyak 135 kali, naik dibanding tahun sebelumnya. Bantuan hukum diberikan melalui konsultasi hukum, surat menyurat, pembuatan berkas, dan pendampingan langsung di pengadilan.

 

Dua bulan setelah Undang-Undang Bantuan Hukum disahkan, memang belum ada satu pun peraturan organik yang diterbitkan Pemerintah. Menurut Wicipto Setiadi, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diserahi amanat menyusun peraturan itu – Pemerintah baru pada tahap persiapan. “Masih persiapan-persiapan untuk terutama inventarisasi masalah-masalah yang akan diatur,” ujarnya kepada hukumonline (28/11). “Baru pertama kali rapat,” lanjut dia.

 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 mengamanatkan pembuatan dua Peraturan Pemerintah (PP) dan minimal satu Peraturan Menteri. Kedua PP mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum. Peraturan Menteri mengatur tentang tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga Pemberi Bantuan Hukum.

 

Menurut Wicipto, Pemerintah cenderung untuk menggabungkan PP menjadi satu. Demikian pula Peraturan Menteri. Sehingga lebih efisien dalam proses pembahasan dan pelaksanaan. “Untuk mempercepat proses pembuatan,” ia beralasan.

 

Pemerintah menargetkan peraturan teknis UU Bantuan Hukum sudah selesai pada 2012 mendatang. Jika target itu tidak tercapai sulit bagi Pemerintah memenuhi tenggat pengalihan pengelolaan dana bantuan hukum setahun berikutnya sesuai amanat UU Bantuan Hukum.

Share:
tanggapan
POSBAKUMADIN KAWAL PENEGAKAN HUKUMadvokat Lutfi Rambe 18.06.14 12:41
POSBAKUMADIN HADIR DITENGAH KESEMRAUTAN HUKUM, POSBAKUMADIN BERADA DI KAWAL DEPAN PENEGAKAN HUKUM. MEMBELA KAUM LEMAH YANG TERTINTAS KARNA TIDAK MENGERTI/MEMAHAMI HUKUM SALAM JUANG "JAYALAH POSBAKUMADIN-KU"
kebutuhan masyarakatpermana 21.01.13 16:59
posbakumadin sudah ada di setiap pelosok nusantara, oleh karena itu sangat mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan peraturan pelaksanaan UU 16'2011 karena masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum sangat membutuhkan. sudah saatnya pemerintah dan pemberi bantuan hukum meningkatkan kwalitasnya.
POSBAKUMADINnauli jhansen rambe 06.08.12 21:05
ini saatnya para pencari keadilan melalui posbakum menerima pendampingan, dan lain-lain sesuai uu dan saatnya juga para penegak hukum tidak sembarangan dalam menjalankan penegakkan hukum atas perintah UU
Harapanmunajah 31.07.12 19:33
saya berharap pemerintah mampu untuk menyelesaikan dengan segera PP tentang pelaksanaan UU No. 16/2011, dan moga aja UU ini nantinya dapat berjalan dengan efektif.
ahaaalove 20.07.12 11:48
salut buat posbakumain rakyat jelata yang membutuhkan perlu kalian
SaranLa Nuhi,S.H.,M.H 30.04.12 16:43
Perlu diperhatikan jgn sampai PERADI lagi yg bisa praktek di pengadilan, krn kalau Organisasi itu percuma saja undang-Undang bantuan hukum lahir, krn selama ini mana ada Advokat dari Peradi yang melayani masyarakat tidak mampu, kalaupun ada mungkin hanya terbatas di beberapa daerah tertentu, tp kalau di daerah terpencil sama sekali tidak ada advokat yang mamu menjadi pengacara prodeo

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.