hukumonline
Kamis, 19 Januari 2012
Kejaksaan Hentikan Kasus Pencurian Pisang
Alasannya, karena kedua tersangka menderita keterbelakangan mental, sehingga dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Nov
Dibaca: 2219 Tanggapan: 0
Kejaksaan Hentikan Kasus Pencurian Pisang
Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad sampaikan kejaksaan hentikan kasus pencurian pisang. Foto: SGP

 

Meski sempat mempersiapkan dakwaan untuk Kuatno (22) dan Topan (25), Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap akhirnya menghentikan kasus pencurian lima tandan pisang yang dilakukan keduanya. Penghentian kasus itu berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No: B-01/O.3.17/Epp.2/01/2012 tanggal 19 Januari 2012.
 

“Perkara ditutup demi hukum karena para terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atau kurang sempurna akalnya. SKPP itu ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Sulijati, SH, MH,” demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaaan Agung Noor Rachmad, Kamis (19/1).
 

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap, Kuatno dan Topan menderita keterbelakangan mental atau kurang sempurna akalnya. Sehingga, sesuai ketentuan KUHAP, keduanya dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
 

Dengan demikian, pernyataan pihak Kepolisian yang sebelumnya bersikukuh mengatakan Kuatno dan Topan tidak menderita keterbelakangan mental menjadi terbantahkan. Namun, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution tidak mau ambil pusing.
 

Saud mempersilakan Kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan atas kasus yang telah disidik Polres Cilacap dan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejari Cilacap. “Silakan saja, itu hak mereka (Kejaksaan) untuk dilanjutkan ataupun dihentikan,” ujarnya dalam pesan singkat kepada hukumonline.
 

Dan memang berdasarkan ketentuan Pasal 140 KUHAP, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum.
 

Pasal 140 ayat (2) KUHAP

 

a.  Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;

b.  Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;

c.   Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;

d.  Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.


Kuatno dan Topan menjalani penyidikan di Polres Cilacap setelah kedapatan mencuri lima tandan pisang. Akibat perbuatan mereka, Kuatno dan Topan ditahan penyidik, sampai akhirnya berkas keduanya dinyatakan P21 oleh Kejari Cilacap. Atas pelimpahan perkara tersebut, Kepal Kejari Cilacap awalnya tidak bersedia menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik.
 

Sebab, dari hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan RSUD Cilacap terhadap Kuatno dan Topan, disimpulkan bahwa keduanya menderita retardasi atau keterbelakangan mental. Hasil pemeriksaan RSUD Cilacap ini diperkuat pula oleh keterangan tambahan Prof Dr Sarlito Wirawan sebagai ahli. Berdasarkan keterangan ahli dan hasil pemeriksaan RSUD Cilacap, Kejari Cilacap akhirnya mengambil sikap untuk tidak melakukan penahanan terhadap Kuatno dan Topan.
 

Namun, sampai perkara ini dilimpahkan, pihak Kepolisian tetap saja bersikeras menyatakan Kuatno dan Topan tidak menderita keterbelakangan mental. Makanya, setelah berkas ini menjadi kewenangan pihak penuntut umum, Kejari Cilacap melakukan kajian sebelum mengambil keputusan untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
 

Atas sikap Kepolisian yang tetap ingin melanjutkan perkara Kuatno dan Topan ini, pengacara Kuatno, Wiwin Taswin sempat menyayangkan. Tapi, Wiwin menaruh harapan besar pada Kejari Cilacap yang akan mengkaji kembali kasus tersebut. Terlebih lagi, Wiwin mengapresiasi langkah Kejari Cilacap yang tidak menahan kliennya karena Kuatno dan Topan mengalami lemah mental.
 

Dan memang, pada akhirnya kasus ini ditutup demi hukum karena Kuatno dan Topan, berdasarkan pemeriksaan RSUD Cilacap dinyatakan lemah mental atau kurang akalnya. Sehingga, keduanya dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.