Jumat, 20 Januari 2012
Aturan Pengenaan Pajak Alat Berat Dipersoalkan
Pemohon menunjuk advokat senior Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum.
ash
Dibaca: 8744 Tanggapan: 0
Aturan Pengenaan Pajak Alat Berat Dipersoalkan
Keberatan alat berat dikenakan pajak, kontraktor ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: SGP

 

Keberatan alat-alat berat dikenakan pajak, tujuh perusahaan kontraktor di bidang pertambangan dan konstruksi mengajukan uji materi sejumlah pasal dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Mahkamah Konstitusi.
 

Mereka menguji Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal-pasal itu mengatur pengenaan pajak kendaraan bermotor di luar jalan umum yang termasuk alat-alat besar/besar. Seperti buldozer, dumptruck, grader, tractor, dan backhoe.
 

Tujuh perusahaan yang tercatat sebagai pemohon yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Pamapersada Nusantara, PT Swa Kelola Sukses, PT Ricobana Abadi, PT Nipindo Prima Mesin, PT Lobunta Kencana Raya, dan PT Uniteda Arkato.
 

“Aturan itu nyata-nyata telah merugikan hak konstitusional para pemohon yang menguasai alat-alat berat/besar yang dalam operasinya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen,” kata kuasa hukum para pemohon, Adnan Buyung Nasution dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang diketuai Achmad Sodiki di ruang sidang MK, Jum’at (20/1).
 

Buyung menyayangkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempersamakan alat-alat berat dengan kendaraan bermotor. Padahal, dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya (UU No 18 Tahun 1997, red) alat-alat berat bukan kendaraan bermotor karena alat-alat berat tidak menggunakan jalanan umum, tetapi punya jalan khusus yang dibuat oleh pemilik proyek.  
 

“Kalau kendaraan menggunakan jalan umum harus diperbaiki oleh negara, wajar rakyat harus membayar pajak. Sementara pengenaan pajak terhadap alat-alat berat tak wajar karena tidak ada dasar alasan pengenaan pajak,” ujarnya membandingkan.
 

Terlebih, kata Buyung, penggunaan alat-alat berat ini tak selamanya dioperasikan, penggunaannya tergantung jangka waktu kontrak proyek. Apabila kontraknya selesai, alat-alat berat tidak digunakan lagi.
    

Menurutnya, yang bisa dikenakan pajak adalah hasil produksi karena alat-alat berat bagian dari alat produksi. “Seharusnya alatnya tidak dikenakan pajak. Kalau tetap dikenakan, maka terjadi pajak ganda seperti yang dialami para pemohon yang telah membayar PPN, Pajak Penghasilan Badan.”
 

Terlebih, definisi alat-alat berat juga tidak jelas, mana saja yang dapat dikenakan objek pajak mengingat banyak jenis, ragam, dan fungsi alat-alat berat. “Tak ada satu pasalpun yang memberikan pengertian alat-alat berat dalam undang-undang itu. Jika tak bayar pajak ancaman pidananya alat-alat berat itu bisa disita atau dibuat police line yang prosesnya melibatkan polisi dan jaksa.”
     

Karena itu, para pemohon menilai pengaturan norma penarikan pajak terhadap alat-alat berat sebagaimana diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melanggar konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.  
 

Dalam petitum permohonanya, pemohon meminta menyatakan Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa ‘..termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen’ dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa ‘..termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar..’ bertentangan dengan UUD dan tidak mengikat secara hukum.
 

“Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tuntutnya.
 

Selain itu, dalam tuntutan provisinya pemohon meminta MK untuk memerintahkan pemerintah daerah untuk tidak memberlakukan terlebih dahulu pelaksanaan Pasal Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) hingga adanya putusan permohonan ini.
 

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengkritik materi permohonan yang lebih banyak menguraikan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal ada Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak milik pribadi, yang perlu diuraikan karena ada kekhawatiran barang (alat-alat berat) yang dikuasai bisa diambil alih karena tak bayar pajak. “Ini mengingat ada pasal pidana yang mengancam hak milik, ini,” kata Hamdan.
 

Ia juga mengkritik permohonan yang tidak menguraikan pertentangan antara pasal yang diuji dengan Pasal 28H ayat (2), (4) UUD 1945 yang mengatur perlakuan diskriminasi. “Kalau pasal soal diskriminasi itu dijadikan batu uji, dalam hal uraian yang bagaimana pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), (4) UUD 1945, apakah menyangkut ras, gender, warna kulit?” katanya.
 

Selanjutnya, majelis panel memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari kerja. “Saudara diberi kesempatan untuk menyempurnakan permohonan ini selama 14 hari jika mau diperbaiki,” kata Sodiki mengingatkan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.