Sejumlah anggota Komisi II DPR menyoroti program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tak berjalan mulus. Program yang dipimpin oleh Kemendagri ini masih terdapat celah di lapangan. Dari dana untuk uang lembur petugas, banyaknya warga yang harus ditangani, hingga minimnya peralatan yang tersedia.
“Ini menjadi kegalauan kami semua. Dari semua daerah yang kami tinjau, baru sekitar 30-35 persen yang sudah diselesaikan. Kami berharap ini bisa sesuai target selesai pada 2012. Apalagi, menteri sudah menjamin kalau e-KTP ini gagal, maka akan mundur,” ujar Anggota Komisi II Fauzan Syai’e di ruang rapat Komisi II dalam rapat kerja dengan menteri dalam negeri, Senin (30/1).
Politisi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini berharap Mendagri fokus melaksanakan ini. Secara umum, ia melihat sudah ada perubahan dibanding sebelumnya. Ia menuturkan beberapa waktu lalu pengurusan KTP membutuhkan biaya yang mahal dan prosesnya sangat lama. “Dengan e-KTP ini, biayanya memang sudah gratis, tapi lamanya tetap,” ujar Fauzan.
Agustina Basik, Anggota Komisi II dari Partai Golkar, mengingatkan ada 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang harus ditangani oleh Kemendagri dalam program e-KTP ini. Ia mencontohkan Papua yang memiliki tiga kabupaten. Hasilnya masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. “Khususnya di Kabupaten yang jauh, seperti Merauke,” ungkapnya.
Anggota Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain yang juga turun ke lapangan memantau pelaksanaan e-KTP ini membeberkan kelemahan yang ada. Salah satunya peralatan e-KTP yang tak memadai. Alat untuk e-KTP ini dibagi dua buah di masing-masing kecamatan.
“Ini kurang tepat, karena ada kecamatan yang jumlah penduduknya banyak, ada yang jumlah penduduknya sedikit,” ungkapnya.
Mendagri Gamawan Fauzi mengakui adanya ‘salah strategi’ ini. “Ini kesalahan yang saya akui. Kelemahan di situ. Karena tidak mungkin bila di Jakarta (yang penduduknya banyak) dibuat berbasis kecamatan. Untuk kelurahan saja keteteran melayani warga,” ujarnya.