hukumonline
Senin, 06 Pebruari 2012
Pesangon untuk Karyawan Korban PHK Kesalahan Berat
PHK tetap harus dilakukan sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan.
Ady
Dibaca: 15232 Tanggapan: 1

Mahkamah Konstitusi memang sudah membatalkan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk memecat sepihak pekerjanya yang dianggap melakukan kesalahan berat. Pasca putusan tersebut, ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana memecat karyawan atas tuduhan kesalahan berat tersebut.

Ada yang berpandangan karyawan tak bisa lagi dipecat dengan alasan kesalahan berat, ada juga yang berpendapat pemecatan dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan pekerja terbukti melakukan kesalahan berat. Masalah lain yang muncul adalah tentang berhak tidaknya pekerja yang dipecat dengan alasan kesalahan berat mendapatkan pesangon.

Dalam kasus gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Hamdani Lutfi melawan PT Asuransi Jiwasraya, beberapa perdebatan di atas terjawab. Majelis hakim yang diketuai Ahmad Rifai dengan beranggotakan Siti Razziyati Ischaya dan Juanda Pangaribuan menyatakan hubungan kerja Hamdani putus walaupun belum ada putusan pidana yang menyatakan Hamdani bersalah. Namun majelis hakim juga menghukum perusahaan membayarkan pesangon kepada Hamdani.

Pada perkara ini hakim menemukan fakta bahwa pihak manajemen menjatuhkan PHK karena Hamdani dianggap telah merugikan perusahaan sebesar Rp517 juta. Atas perkara itu pihak manajemen telah melakukan pemeriksaan internal terhadap Hamdani. 

Dari pemeriksaan itu Hamdani mengakui kesalahannya dalam mengeluarkan uang perusahaan tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu Hamdani juga terbukti mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp57 juta. Dari fakta itu bagi majelis hakim telah membuktikan bahwa Hamdani melakukan penyimpangan administrasi. 

Pernyataan Hamdani yang mengaku tidak mengerti atas proses pengeluaran cek, tidak mengetahui proses bisnis dan lain-lain menurut majelis menunjukkan pekerja tidak kredibel dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala kantor. Padahal, mengingat perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang kegiatan rutinnya menghimpun dan mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat, perusahaan tidak dapat memberikan toleransi atas kesalahan dalam administrasi keuangan.

Dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa tindakan Hamdani menyalahgunakan keuangan perusahaan dan lemahnya pengawasan terhadap stafnya menyebabkan pembukuan keuangan perusahaan tidak tercatat secara sempurna. “Hal itu adalah kesalahan yang dapat membahayakan keuangan perusahaan,” lanjut hakim saat membacakan putusan, Rabu (1/2).

Menimbang tak ada satupun bukti dari pekerja yang dapat membantah tuduhan pihak manajemen sehingga majelis menganggap pekerja secara nyata telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga berdampak negatif pada keuangan perusahaan.

Sebaliknya, hakim membenarkan dalil manajemen yang menyatakan bahwa pekerja telah menyalahgunakan wewenang sehingga menyebabkan penyimpangan keuangan. Meskipun pernyataan itu hanya berdasar pada hasil pemeriksaan yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja. 

Lebih jauh majelis berpendapat penyimpulan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pekerjanya tidak harus dengan pemeriksaan oleh lembaga yang kompeten. Majelis memperkuat pandangannya ini dengan merujuk pada pernyataan pekerja dalam berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan perusahaan.

Oleh karena itu majelis menilai apa yang telah dilakukan pekerja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Hal itu mengacu pada beberapa pasal yang diatur dalam perjanjian kerja bersama yang berlaku di PKB.

Oleh karena tergugat terbukti melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala kantor. Maka berkaitan dengan PHK tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara penggugat dan tergugat putus sejak 1 Februari 2010 sesuai yang disebutkan dalam surat PHK,tutur hakim anggota Juanda.

Terkait PHK itu majelis memilahnya dalam aspek formal dan material. Secara formal mengacu pada pasal 152 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, PHK seharusnya mendapat penetapan terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Sedangkan dalam perkara ini alasan PHK adalah pekerja telah melakukan kesalahan. 

Dari fakta yang ada majelis menilai PHK yang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 152 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi secara material ditemukan fakta bahwa pekerja terbukti menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan. Pertimbangan majelis menyatakan bahwa kesalahan seperti itu tidak dapat ditoleransi.

Maka secara kasuistis dalam perkara ini majelis hakim berkesimpulan PHK terhadap pekerja dapat dibenarkan sebab kesalahan yang secara nyata dapat merugikan perusahaan harus dikenakan dengan prosedur PHK. 

Dengan dasar keseimbangan perlindungan bagi para pihak yang berselisih, majelis hakim juga mempertimbangkan masa kerja Hamdani sejak 1 agustus 2000. Selain itu kesalahan yang menimpa penggugat bukan peristiwa yang dilakukan secara terus-menerus dan juga tidak semuanya muncul karena kesalahan Hamdani semata. Tapi juga terbukti karena ketidakjujuran staf Hamdani. 

“Memperhatikan persoalan diatas maka berdasarkan pertimbangan rasa keadilan majelis hakim dapat mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menghukum tegugat membayar kepada penggugat uang pesangon satu kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan sebesar satu kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU ketenagakerjaan,” tutur Juanda yang menyebutkan perusahaan harus membayarkan kompensasi kepada Hamdani sekitar Rp77 juta. 

Terkait putusan itu kuasa hukum Hamdani, Zoharsa Salim menyebutkan putusan majelis cukup baik dan cermat dalam menilai perkara. Untuk upaya hukum lanjutan Zo menyerahkan kepada Hamdani. Bagi Zo masih tersedia cukup waktu bagi Hamdani untuk berpikir dan memutuskan apakah akan lanjut kasasi atau tidak. “Masih ada empat belas hari,” tutur Zo kepada hukumonline usai sidang.

Pada kesempatan yang sama kuasa hukum dari pihak manajemen Insta Saputra tidak berkomentar banyak ketika diminta keterangan mengenai putusan itu. “Tergantung kantor,” pungkasnya saat hukumonline menanyakan apakah pihak manajemen akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak.

Share:
tanggapan
Etikahartono 24.05.14 10:50
Saya tidak setuju dengan pemberian pesangon karena pelanggaran berat. Menurut saya fungsi Hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tidak sejalan dengan keputusan pemberian Pesangon. Bagaimana tanggapan investor yang mau melakukan investasi di Negari kita. Pelanggaran diberikan pesangon. Terlepas dari apakah itu persenkongkolan ataupun kurang kredibel seorabg pimpinan office. Belakangan ini, Buruh, tenaga kerja banyak melakukan unjuk rasa . menuntut gaji ( UMR ) BPJS yang bagus pelayanan, DLL. Tetapi harus diperhatikan pemerintah apakah buruh, karyawan tersebut sudah memberikan kontribusi bagi perusaahaan . bagaimana tingkat disiplin karyawan ? kalau hanya menuntut semua juga bisa, inilah Indonesia

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.