KAI Kawal Proses Pemilihan Ketua MA
Utama

KAI Kawal Proses Pemilihan Ketua MA

Ribuan advokat KAI akan menggelar unjuk rasa tepat pada hari pemilihan Ketua MA.

Oleh:
agus sahbani
Bacaan 2 Menit
KAI Kawal Proses Pemilihan Ketua MA. Foto: SGP
KAI Kawal Proses Pemilihan Ketua MA. Foto: SGP

Puluhan advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA). Seperti sebelumnya, unjuk rasa ini terkait proses pemilihan Ketua MA yang akan digelar Rabu besok (8/2). Mereka menolak keras praktik politik uang yang disinyalir dilakukan oleh kandidat tertentu.

Rencananya, unjuk rasa akan berlanjut pada hari pemilihan nanti. Tidak tangung-tanggung, KAI akan mengerahkan ribuan anggotanya dari seluruh Indonesia. “KAI akan mengerahkan ribuan anggotanya untuk memantau jalannya pemilihan ketua MA, Rabu besok (8/2),” kata Ketua DPD KAI Banten, Ricky Umar di depan gedung MA, Senin ( 6/2). 

Menurut Ricky, pemilihan Ketua MA perlu dipantau karena KAI disinyalir rumor politik uang yang belakangan berhembus mendekati kenyataan. Apalagi, proses pemilihan rencananya digelar tertutup.

“Ini yang kita khawatirkan, makanya kita akan pantau dan awasi agar proses pemilihan Ketua MA ini benar-benar bersih dari KKN,” katanya.


Untuk menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa ribuan itu, Ricky mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh DPD KAI seluruh Indonesia. Koordinasi, kata Ricky, juga dilakukan KAI dengan pihak kepolisian dengan melayangkan surat pemberitahuan.

“Ini semuanya demi kepentingan hukum Indonesia agar figur Ketua KMA terpilih bersih dari KKN dan kredibel yang dapat mengayomi masyarakat pencari keadilan,” harapnya. 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menegaskan dari sisi proses pemilihan ketua MA sendiri, pihaknya tak berwenang mengawasi secara langsung. ”Ini sepenuhnya wewenang para hakim agung untuk memilih Ketua MA yang terbaik,” kata Imam kepada hukumonline.

Namun, KY akan tetap mengawasi dari sisi perilaku para hakim agung jika benar-benar ada indikasi terjadi praktik politik uang. “Kalau ada indikasi kuat politik uang dalam pemilihan kita akan koordinasikan dengan aparat penegak hukum,” Imam menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan Ketua MA seiring pensiunnya Harifin A Tumpa per 1 Maret 2012. Ada sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi pengganti Harifin, tiga diantaranya adalah kandidat kuat yakni Ahmad Kamil, M Hatta Ali, dan Artidjo Alkostar.

Belakangan, berhembus kabar di sejumlah media massa bahwa salah satu kandidat yakni M Hatta Ali menyuap para hakim agung dengan mengelontorkan dana Rp 1-5 miliar untuk memilih dirinya. Disebut-sebut, Hatta menerima sokongan dana dari para cukong atau calo perkara.

Sebelumnya, Hatta Ali telah membantah isu politik uang yang mengarah pada dirinya. Hatta menegaskan dia bukan tipe orang yang ingin merusak dan menjual martabat lembaga dengan cara-cara seperti itu.

“Itu fitnah jangan ditanggapi. Tak ada itu soal bagi-bagi uang, semua hakim agung itu ‘tangguh’, tak mungkinlah kalau mereka tergoda,” kata Hatta beberapa waktu lalu.


Kandidat lainnya, Ahmad Kamil juga membantah melakukan lobi door to doorsesama hakim agung agar terpilih sebagai ketua MA. “Ya nggak-lah, sepengetahuan saya nggak ada door to door itu,” kata dia.

Demikian pula dengan isu satu suara hakim bisa dibeli Rp 1-5 miliar. Menurut Ahmad, budaya membeli suara dalam pemilihan ketua bukan merupakan budaya MA. “Nggak ada itu. Saya baca isu itu di koran, orang dalam malah ketawa semua, masak iya,” ujarnya heran.

Tags: