Wakil Jaksa Agung Darmono. Foto: SGP

Untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) berpendapat perlunya penguatan sumber daya manusia yang berintegritas, akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas.

Oleh karenanya, Menpan-RB menerbitkan Surat Edaran No.1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan pada 31 Januari 2012.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menpan tersebut, seluruh pimpinan instansi, termasuk Kejaksaan diminta berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Keuangan (PPATK).

Koordinasi itu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kewajaran transaksi keuangan calon pejabat yang akan dipromosikan untuk jabatan eselon I dan II. Namun, selama ini di Kejaksaan mengaku belum memiliki kerja sama khusus dengan PPATK terkait hal ini.

Menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, untuk setiap calon yang diusulkan menempati jabatan eselon I dan II harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan di Sekretariat Negara (Setneg). Salah satunya harus memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Dan itu sudah dilaksanakan, termasuk adanya transaksi itu juga sudah tertuang dalam LHKPN,” katanya, Rabu (8/2). Darmono melanjutkan, sesuai dengan ketentuan di Setneg, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pejabat eselon I dan II. “Salah satunya, kewajiban yang dicalonkan itu dalam kondisi clean and clear.”

Kondisi clean and clear yang dimaksud Darmono adalah kondisi dimana calon yang bersangkutan memiliki track record atau rekam jejak yang bagus dan tidak bermasalah. Termasuk pula masalah kewajiban menyampaikan LHKPN.

Namun, selama ini, para calon pejabat eselon I dan II Kejaksaan baru sebatas pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan Setneg. Sementara, koordinasi khusus dengan PPATK terkait pengecekan transaksi keuangan, belum dilakukan Kejaksaan.

“Oh, khusus soal itu belum. Tapi, kami sudah melakukan kerja sama dengan semua unsur penegak hukum, termasuk PPATK,” ujarnya. Maka dari itu, Darmono mengatakan, ke depan pihaknya akan menindaklanjuti ketentuan Menpan tersebut.

Terpisah, Menpan-RB Azwar Abubakar menegaskan bahwa surat edaran ini diberlakukan kepada semua pimpinan pimpinan lembaga pemerintahan di pusat maupun daerah. Kejaksaan termasuk didalamnya.

Ia memastikan akan menunda pemberian jabatan eselon I dan II bagi mereka yang memiliki transaksi keuangan yang tak wajar. “Ditunda dulu jabatannya sampai mereka klarifikasi. Kalau mereka tak bisa mempertanggungjawabkannya, ya tak usah dikasih jabatan itu,” kata Azwar saat memberi keterangan kepada pers di kantornya, Rabu (8/2).

Untuk diketahui, Menpan-RB Azwar Abubakar pada 31 Januari 2012 menerbitkan Surat Edaran No.1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan.

Dalam Surat Edaran itu, Menpan-RB menyatakan perlunya dukungan pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Menpan-RB juga meminta agar pimpinan institusi secara proaktif berkoordinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi kewajaran transaksi keuangan calon pejabat yang dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan II.

Selain itu, pimpinan instasi juga dapat berkoordinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi kemungkinan pegawai negeri sipil yang patut diduga atau diindikasikan pernah melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan atau aliran dana yang tidak wajar.

Share: