hukumonline
Kamis, 09 Pebruari 2012
Ingub Minimarket Baru, Bukti Pembiaran Pelanggaran
Gubernur dinilai tunduk pada kepentingan pemodal untuk kepentingan tertentu.
Ady/Inu
Dibaca: 1628 Tanggapan: 0
Ingub Minimarket Baru, Bukti Pembiaran Pelanggaran
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo. Foto: SGP

 

 

Minim penegakan, ditangani dengan pencabutan peraturan. Mungkin begitu pikir Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Fauzi Bowo menangani sebaran mini market di ibu kota negara ini.


Jelas saja, tindakan itu mengundang protes dari warga Jakarta, seperti disuarakan LBH Jakarta. Bersama warga, LBH Jakarta berencana melakukan gugatan class action maupun gugatan individu. “Itu upaya hukum kami yang sedang digagas,” ujar Direktur LBH Jakarta Nurkholish kepada wartawan di LBH Jakarta, (9/2).


LBH Jakarta menilai bukan hal yang tepat bagi Gubernur DKI mencabut Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket di Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, pencabutan itu dilakukan lewat Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Penertiban Minimarket dan 7-Eleven di Provinsi DKI Jakarta.


LBH Jakarta menilai pencabutan beleid ini hanya menambah polemik dalam hal persaingan pasar yang sehat. Padahal yang dibutuhkan adalah Pemprov DKI Jakarta menegakkan hukum Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta (Perpasaran), yang sejak diterbitkan marak pelanggaran.


Apalagi, Instruksi Gubernur No.115 Pemprov dicabut tanpa ada masukan dari pedagang tradisional. Padahal mereka adalah pihak yang terkena dampak langsung atas kebijakan yang diuntungkan adalah pemilik modal besar.


Beleid baru itu tutur Nurkholish, tidak menjawab setidaknya dua masalah dalam perkembangan minimarket. Pertama, perkembangan usaha mini market sampai ke pemukiman akan menimbulkan dampak tidak sehat terhadap persaingan usaha. Kedua, pembatasan perkembangan usaha mini market.


Menurut Nurkholish ada kurang lebih tiga puluh kasus yang melibatkan persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dengan minimarket. Sayangnya Pemprov bergeming atas permasalahan itu. Salah satu aturan yang sering dilanggar yaitu tentang zonasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Perda Perpasaran. Hal ini tentu saja mengancam hak hidup pedagang tradisional karena harus bersaing vis a vis dengan pemodal besar.


Karena itu Nurkholish mendesak gubernur menarik instruksi pada para walikota dan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Pemprov DKI. Selain itu mendesak agar DPRD DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan tersebut.


Dia malah menuding terbitnya Ingub yang baru itu memberi ruang gerak untuk mafia izin terkait pendirian minimarket. “Apakah ada kepentingan politik dari Gubernur Incumbent menjelang Pilkada untuk mencari dana politiknya atau yang lain, itu juga perlu ditelusuri,” kata dia.


Dihubungi terpisah, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaqs Tigor Nainggolan menilai, instruksi gubernur yang terbaru ini menunjukkan pemimpin provinsi kebingungan menata minimarket. Apalagi banyak yang usahanya restoran tapi mengajukan izin minimarket.


“Ada minmarket juga yang sudah menjadi masalah sosial, sehingga izin ini keluar untuk mudah diawasi,” papar Tigor.


Dalam kesempatan yang sama pengacara publik LBH Jakarta Edy Halomoan Gurning menambahkan bahwa persaingan usaha terkait hal ini belum sehat. Dari pantauan LBH Jakarta terhadap delapan pasar tradisional yang ada di Jakarta Edy menyebutkan persaingan tidak sehat terlihat jelas. Misalnya pasar tradisional Johar Baru yang berhadapan dengan dua belas minimarket. Terkait dengan masalah zonasi, keberadaan Minimarket itu dengan pasar tradisional tidak jauh lokasinya. Jika mengacu pada Pasal 10 Perda Perpasaran maka lokasi minimarket itu menabrak batas zonasi.


Edy menambahkan Pemprov DKI menemukan 1.443 minimarket yang melanggar, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait tindakan hukum yang dilakukan. Atas dasar itu penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi menjadi fokus utama.


Derita akibat menjamurnya minimarket dialami pedagang tradisional seperti Purwanti Suryo, yang sehari-hari berdagang di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dia menuturkan kios di pasar banyak ditinggalkan pemilik karena tak dapat bersaing. Apalagi, dengan modal cekak, pedagang pasar tradisional tak mampu menyaingi harga jual minimarket.


Jika dulu dari hasil dagang sembako, Purwanti dapat membawa pulang tiga juta rupiah per hari, kini hanya ratusan ribu rupiah saja didapat. “Banyak kios yang tutup sampai 75 persen.


Hal sama dialami rekan Purwanti Kristiyanto. Dia menuturkan pasar Johar Baru dikepung oleh minimarket sehingga pedagang tradisional tidak bisa bersaing. Ia sempat mengadukan masalah ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tapi ia mendapat jawaban yang tidak memuaskan.


“Itu bukan wewenang KPPU,” tutur Kristiyanto mengulangi ucapan pihak KPPU yang menerima laporannya pada tahun 2011.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.