hukumonline
Selasa, 28 Pebruari 2012
MA Terbitkan Perma Batasan Tipiring
Komisi III DPR menilai Laporan Tahunan MA 2011 kurang menjelaskan agenda reformasi peradilan yang dilakukan.
Agus sahbani
Dibaca: 21516 Tanggapan: 13
MA Terbitkan Perma Batasan Tipiring
Ketua MA Harifin A Tumpa sampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2011. Foto: SGP

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP.

Informasi inilah salah satu yang terungkap dalam Laporan Tahunan MA Tahun 2011. Laporan tahunan disampaikan Ketua MA Harifin A Tumpa dalam sidang pleno tahunan di ruang Kusumah Atmadja gedung MA, Selasa (28/2). Acara yang diliput media massa ini dihadiri pimpinan pengadilan tingkat banding, hakim agung,  serta sejumlah pimpinan lembaga negara.

Tipiring yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. “Menaikkannya sebanyak 10.000 ribu kali berdasarkan kenaikan harga emas,” kata Harifin.

Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. “Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien,” harapnya.

Tindak 130 aparat
Dalam kesempatan yang sama, Harifin menyampaikan aspek pengawasan peradilan. Selama tahun 2011 Badan Pengawas Mahkamah Agung telah menerima 3.232 pengaduan. Sebanyak 2.833 merupakan pengaduan langsung dari masyarakat, 258 dari institusi, dan 141 pengaduan disampaikan secara online.

Dari 3.232 pengaduan itu, hanya 130 aparat peradilan yang dihukum. Sebanyak 43 aparat peradilan dikenakan hukuman disiplin berat, 22 dijatuhi hukuman sedang, dan 62 dikenakan hukuman disiplin ringan. Selain itu dua orang dari peradilan militer dikenakan sanksi teguran, dan satu orang lagi dikenakan penahanan ringan.

“Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, mayoritas 38 persen adalah hakim. Disusul staf pengadilan sebesar 19,6 persen, dan panitera pengganti sebesar 11,8 persen,” kata Harifin.


Sedangkan, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran disiplin sebanyak 53,85 persen, unprofessional conduct 20,77 persen, dan pelanggaran kode etik 13,85 persen.

Harifin menjelaskan selama 2011, MA dan Komisi Yudisial (KY) telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. “Dari MKH itu, satu orang hakim diberhentikan tidak hormat, satu orang hakim diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, satu orang hakim dinonpalukan dan dimutasi, dan satu orang hakim diberi teguran tertulis,” ungkap Harifin yang akan mengakhiri masa jabatan pada 1 Maret 2012.

Menurut Harifin, secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili perkara sepanjang tahun 2011, MA terus menunjukkan peningkatan, terlepas dari turunnya jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan. “Tingkat clearance rate (rata-rata penyelesaian perkara) yang berhasil dicatat sepanjang tahun 2011 mencapai 117,19 persen. Dari 12.990 perkara yang masuk, MA berhasil mengirim kembali 15.223 perkara (yang telah diputus, red) ke pengadilan pengaju. Catatan ini sangat baik, karena berarti tumpukan perkara di MA terus berkurang,” tegas Harifin.

Terkait dengan perkara yang menarik perhatian publik, khususnya perkara pidana khusus, dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi, sepanjang tahun anggaran 2011, sekitar 1.705 perkara yang mayoritas (92,09%) dari jumlah tersebut berujung pada amar penghukuman terhadap terdakwa.

Sebanyak 527 kasus korupsi diputus dengan denda mencapai Rp 53,85 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 427,72 miliar. Sebanyak 560 kasus narkoba dengan denda Rp 374,80 miliar, sebanyak tujuh kasus pencucian uang dengan denda Rp 16,4 miliar, sebanyak 295 kasus perlindungan anak dengan denda Rp 12,511 miliar, serta sebanyak kasus 42 kasus kehutanan dengan denda Rp 3,77 miliar.

“Total denda denda dan uang pengganti yang diselematkan MA mencapai Rp 992,64 miliar,” ungkap Harifin.


Hal lain yang disampaikan dalam laporan tahun 2011 ini terkait capaian dalam program pembaruan peradilan, akses terhadap keadilan, pembinaan dan pengelolaan SDM, alokasi dan relokasi anggaran, material dan akses infrastruktur teknologi informasi, penelitian dan pengembangan pelatihan hukum, peran serta MA dalam forum internasional. Ada juga tentang pelaksanaan sistim kamar, keterbukaan informasi, pelayanan bantuan hukum di pengadilan.

Ketua Komisi III DPR menilai Laporan Tahunan MA 2011 masih kurang menjelaskan agenda reformasi peradilan yang dilakukan. Menurut Benny, apa saja yang sudah dilakukan, keberhasilan, kegagalan MA selama 2011 berikut persoalannya belum tergambar.

“Apa yang menjadi problem reformasi peradilan belum nampak dalam laporan, lebih banyak daftar perencanaan. Laporan Tahunan MA Tahun 2011 ini belum banyak hal yang baru. Ini masih jauh dari harapan publik,” kritik Benny.


Benny mencontohkan tunggakan perkara dalam laporan tidak dibarengi dengan paparan beban kerja kinerja setiap hakim agung per bulan atau per tahun. Akibatnya, publik tidak tahu berapa beban kerja hakim agung dalam menyelesaikan perkara setiap bulan atau per tahun guna mengukur capaian kinerja para hakim agung baru.

“Ini penting bagi dewan untuk mengetahui akar persoalan masalah peradilan (penumpukan perkara, red). Selain itu, pengajuan PK dua kali masih terjadi di MA dan putusan PK saling bertentangan. Ini tidak dijelaskan. Apa capaian pembaruan hukum luar biasa yang dicapai juga tidak dijelaskan. Makanya, kita berharap dengan ketua MA baru untuk bisa menangkap harapan publik,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Share:
tanggapan
ini masuk tipiring tidakzul 23.10.14 17:30
pak sahri di tahan di polda kena pasal 480 krn dia beli barang Hp Samsung s3 mini harga bekas 700rb dia beli kepada orang yang mau jual butuh uang pembeli tdk kenal orang nya beli di kembang sepatu senen skarang di tahan.. ini masuk tipiring tidak
perlu direnungkanmas 23.05.12 12:50
MA dalam mengeluarkan perma no.02 th 2012 ,itu hanya untuk kepentingan org2 kya saja,,mereka tidak memikirkan org2 kecil yg mana mencari uang susah setengah mati,,2,5 jt bukan nilai yg kecil bagi rakyat..uang 2,5 jt bisa buat menghidupi keluarga selama 1 bulan,,klo perma di jadikan aturan baku mengalahkan KUHP,,Ayoo mending kita alih profesi jadi pencuri saja,,!!!!!!!!!!
Tidak ada yang berubahAbdil Baril Basith 06.03.12 12:42
Tidak ada yang berubah dengan Perma tersebut. Hanya penyesuaian yang justru guna meraih substansi hukum yang adil. Adapaun bila dalam aplikasi dan eksekusi ada yang menyimpang, bukan berarti secara substansi pun boleh diabaikan. Berikut link Perma tersebut: http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/index.php?option=com_remository&Itemid=9&func=fileinfo&id=2333
HUKUM PARANGansoriadi 05.03.12 23:41
APAPUN PRODUK HUKUM INDONESIA SEMUANYA HUKUM PARANG PARANG(GOLOK) TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS BUKANYA APATIS TAPI ITULAH UMUMNYA SDG TERJADI DINEGARA INI.PEMIMPIN BANGSA INI PADA UMUMNYA LUPA AKAN JATI DIRINYA BAHKAN TUHANYA SENDIRI,KRN TERLALU MENGKULTUSKAN BUDAYA BARAT YG BERKIBLATKAN PADA MATERI SEMATA SDGKAN KITA BANGSA TIMUR YG PUNYA BUDAYA RELEGIUS YG PASTINYA BERBEDA DGN BUDAYA BARAT.KLU KITA PARHATIKAN PRODUK HUKUM KITA UMUMNYA WARISAN BARAT(BELANDA).APA KITA TIDAK MAMPU MEMPRODUKSI HUKUM SENDIRI??????TENTU JAWABANYA TIDAK KRN ITULAH YG SDG TERJADI SAAT SKRG INI.KETIDAK MAMPUAN ITU BKN KRN SDM YG KURANG TP PARA PENCETAK HUKUM ITU TAKUT PRODUK MEREKA MENJERAT LEHER MEREKA SENDIRI,NAIF BUKAN???MGKN REVOLUSI DAPAT MENJAWAB NASIB HUKUM BANGSA YG SDH BGT KRONIS AKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM INI.MERDEKA!!!!!!!!
HUKUM PARANGansoriadi sitorus 05.03.12 23:12
Apapun produk hukum indonesia semuanya hukum parang(GOLOK) TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS bknya apatis tp umumnya mental pemimpin bangsa inil terlalu tipis IMANnya krn sudah begitu terinfeksi budaya barat yg berkiblatkan materi sdgkan kita org timur yg punya budaya relegius.Bangsa ini sdh letih dgn tingkah laku para penegak hukum dan yg membuat hukum itu sendiri(DPR),mgkn jalan satu-satunya adalah REVOLUSI agar berubah nasib generasi dibawah kita nanti.Memang besar resikonya mgn itulah solusi akhirnya
Ketetapan Pemimpin Menyelesaikan SengketaAbdil Baril Basith 02.03.12 15:19
Tiap orang punya persfektif masing-masing. Kalau berkutat dengan pertimbangan semua orang, tidak akan pernah selesai. Memang, demokratis tidak selalu baik. Ketika terdakwa nyolong sendal, kakao, kapuk dllsb bisa nyampei kasasi ke MA, ditanggapi cibiran. Ketika disesuaikan nilai barang yang dicuri, ditanggapi cibiran pula. Lalu, sampai kapan? Dalam buku Pak Yahya Harahap, SH., hakim boleh tidak demokratis.
Penyesatan PublikErick Aristo,S.H. 02.03.12 13:17
Perma No. 2 Tahun 2012 ini jelas-jelas merupakan penyesatan publik. Pendapat ini saya kemukakan berdasarkan alasan sebagai berikut: 1. Perma (Peraturan Instansi) merupakan peraturan yang jelas-jelas posisinya berada jauh di bawah KUHP (UU). Berdasarkan teori hukum, suatu peraturan hanya dapat diubah atau dicabut berdasarkan peraturan yang setingkat atau lebih tinggi tingkatannya. Jadi: ketentuan Pasal 364 KUHP hanya dapat diubah dengan UU atau Perppu. 2. Dengan keadaan demikian, jika hakim memahami asas hukum 'lex superiori derogaat legi inferiori', maka hakim HARUS mematuhi KUHP, bukannya Perma tersebut. 3. (ini argumen sosiologis, bukan argumen hukum, tetapi Saya rasa perlu untuk dicantumkan) UMR di berbagai wilayah di Indonesia rata-rata hanya berkisar di angka 1-1,5 juta rupiah. Dengan demikian, jika pencurian 2,5 juta rupiah dianggap tipiring, maka akan banyak sekali buruh yang berpikir "lebih baik mencuri, toh hukumannya juga ringan". Selain itu, bayangkan ketika seorang pencuri mencuri uang 2,5 jt rupiah dari buruh yang upahnya hanya berkisar 1,5 jt rupiah per bulan. 4. MA hingga saat ini belum melampirkan Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut di websitenya, sehingga masyarakat tidak tahu, apakah ini termasuk juga dengan penggelapan, penipuan, dll yang nilainya dibawah 2,5 jt.
tanggapan atas perma no 2 thn 2012sulaiman,sh 01.03.12 17:24
mudahan2an harga emas naik 3x lipat lagi,jadi potokan nilai pencurian tipiring jadi 7,5 juta.dan banyak masyarakat beralih profesi jadi maling..patokan nilai sekarang aja masyarakat udah kwatir pada pasang cctv dikandang ayam dan itiknya..
Keadilan Yang MutlakAbdil Baril Basith 01.03.12 11:11
Keputusan Hakim, menyingkirkan perbedaan (persfektif hukum). Saya rasa tidak mungkin Kita mendapatkan (memenuhi) rasa keadilan yang sama-rata untuk setiap orang/ kelompok. Putusan (Perma), sudah dibuat, tinggal dilaksanakan. Dan tentu saja, semua berpulang pada hakim, yang akan punya rasa keadilan atas nama Tuhan (mudah2an). Hingga mampu menggali dan menyentuh rasa keadilan hukum yang hidup di masyarakat.
Minta DitampilkanAbdil Baril Basith 01.03.12 11:01
Sudah mencari ke web-nya MARI. Tapi belum tampak. Bagaimana kalau hukumonline menampilkan Perma tersebut....makasih
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.