hukumonline
Rabu, 29 Pebruari 2012
Pekerja Carrefour Dipecat Setelah Menang Undian
Manajemen menuduh pekerja melakukan kecurangan sehingga mendapat hadiah utama dalam undian. Hal itu dianggap melanggar peraturan perusahaan.
Ady
Dibaca: 11322 Tanggapan: 0

 

 

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ungkapan ini mungkin tepat dialamatkan kepada Pakpin Sinaga, seorang pekerja di gerai Carrefour Buaran, Jakarta Timur. Alih-alih merasa bahagia karena berhasil memenangkan sebuah undian, Pakpin malah dipecat gara-gara undian itu.

 

Awalnya Pakpin membeli produk baterai senilai Rp35 ribu. Ketika itu produk baterai yang dibeli Pakpin sedang menggelar program promosi kupon gosok berhadiah. Singkatnya, Pakpin beroleh hadiah utama berupa seperangkat alat penyaring air pada 25 Juni 2011.

 

Pihak manajemen menaruh curiga kepada Pakpin yang terakhir bekerja pada posisi Team Leader Bazar. Pakpin dituduh menyalahi aturan dan kode etik ketika membeli produk baterai dan saat pengambilan kupon gosok. Manajemen menuding Pakpin telah memilah-milah kupon undian dan menerawanginya dengan sinar dari telepon genggam.

 

Atas dasar itu pihak manajemen memanggil Pakpin dan menyuruhnya membuat surat pernyataan saat berbelanja produk baterai itu. Pihak manajemen kembali memanggil Pakpin pada 17 Juli 2011, ia dihakimi dengan tuduhan menyalahi kode etik dan harus mengakui kesalahan secara tertulis. Merasa tidak melakukan kesalahan maka Pakpin menolak tuduhan itu dan dia tidak mau menulis surat pernyataan.

 

Pakpin dituduh melanggar pasal 70 ayat (1) butir c Peraturan Perusahaan (PP) PT Carrefour Indonesia yaitu menyalahgunakan jabatan untuk mendapat keuntungan pribadi dari pihak lain. Oleh karenanya pihak manajemen menerbitkan surat keterangan berakhirnya hubungan kerja tertanggal 22 Juli 2011 dan dikirim lewat kurir.

 

Sebelum kejadian itu, Pakpin pernah dijatuhi surat peringatan 3 (SP3) pada 7 Juli 2011 karena dituduh meninggalkan lokasi kerja tanpa izin dari atasan. Ia dituduh melanggar pasal 63 ayat (3) butir e PP PT Carrefour Indonesia. Tapi pekerja yang telah bekerja sejak tahun 2007 di PT Carrefour Indonesia itu menolaknya karena sanksi yang dijatuhkan dianggap tidak berdasar. Mengenai peristiwa itu Pakpin mengaku sempat keluar sebentar dari lokasi kerja untuk mengantar rekan kerjanya yang kehilangan kunci motor. Tapi dia tetap kembali ke lokasi kerja untuk melanjutkan pekerjaanya.

 

Kuasa Pakpin dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (DPP SPCI), Bonaventura Ardian menyebutkan pihak manajemen tidak memiliki itikad baik. Terkait SP3 yang diterima Pakpin, pria yang akrab disapa Bona itu menyebut seharusnya pihak manajemen memberi sanksi kepada pekerja berupa teguran lisan sesuai ketentuan pasal 62 butir m PP PT Carrefour Indonesia.

 

Terkait PHK, Bona merasa pihak manajemen tidak menghormati semangat UU Ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya PHK. Soal undian, Bona menyatakan Pakpin membeli produk baterai dan mengambil kupon undian seperti layaknya pembeli yang lain. Dan tidak berbuat curang seperti yang dituduhkan pihak manajemen.

 

Untuk menyelesaikan perselisihan ini pihak pekerja telah melakukan mediasi tripartit di Sudinakertans Jaktim. Lewat anjuran tertanggal 28 September 2011 mediator menganjurkan agar Carrefour memanggil Pakpin untuk bekerja kembali. Serta membayarkan upah yang belum dibayar pada bulan Juli – September 2011.

 

Pihak pekerja menyambut anjuran dengan berkirim surat kepada mediator yang menyatakan menerima anjuran itu. Berdasarkan pantauan pihak pekerja, pihak manajemen menolak anjuran dan berkirim surat kepada mediator yang intinya menolak anjuran.

 

Walau menolak anjuran, manajemen memanggil Pakpin untuk bekerja kembali pada 15 Oktober 2011 dan pihak pekerja menyambutnya. Sehari kemudian pihak manajemen mengatur jadwal kerja untuk Pakpin.

 

Ketika bekerja mengikuti jadwal yang telah dibuat, Bona menyebut bahwa Pakpin tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor di tempat biasanya dia bekerja. Perlakuan itu terjadi sejak hari kedua Pakpin bekerja memenuhi pemanggilan kerja sampai jadwal kerja berakhir pada 31 Oktober 2011. Biarpun tak boleh masuk, Pakpin tetap bekerja menjalankan tugasnya dari luar area kerja.

 

“Jadi sudah disiapkan meja, ditempatkan di luar lokasi kerja, dekat parkiran. Pakpin nggak boleh masuk dan nggak bisa mengisi daftar absen,” ujar Bona kepada hukumonline di PHI Jakarta, Senin (27/2).

 

Lantaran menilai manajemen melanggar UU Ketenagakerjaan, maka Pakpin mengajukan gugatan ke PHI Jakarta. Dalam berkas gugatannya Pakpin menuntut majelis hakim PHI menghukum perusahaan untuk mempekerjakan kembali Pakpin pada posisi dan hak seperti semula. Selain itu juga menuntut upah selama proses penyelesaian perselisihan.

 

Ketika dikonfirmasi terkait perkara ini, kuasa hukum pihak manajemen Christoper L.P. Simanjuntak menolak berkomentar. “Nanti saja tunggu putusannya,” kata dia kepada hukumonline usai sidang di PHI Jakarta, Senin (27/2).

 

Namun dalam berkas jawaban yang diperoleh hukumonline pihak manajemen menyebut gugatan pekerja prematur alias terlalu dini karena tidak melewati proses penyelesaian secara bipartit dan tripartit. Sedangkan anjuran yang digunakan pihak pekerja sebagai dasar diajukannya gugatan atas perkara ini tidak relevan dengan materi perkara yang diajukan dalam persidangan. Karena manajemen merasa anjuran itu diterbitkan untuk perkara yang lain.

 

Selain itu pihak manajemen menganggap pihak pekerja telah mangkir karena tidak memenuhi perintah pemanggilan kerja. Pihak manajemen menyebutkan telah dua kali mengirim surat pemangilan kerja dan merasa pihak pekerja tidak memenuhi panggilan itu. Pihak manajemen berdalih PHK yang diterbitkan berdasarkan ketidakhadiran pihak pekerja sejak 17 Oktober 2011. Oleh karena itu pihak manajemen menerbitkan surat pada 24 Oktober 2011 yang menyebutkan bahwa pekerja dianggap mengundurkan diri.

 

Pihak manajemen juga merasa surat itu telah mengacu pada UU Ketenagakerjaan dan pasal 69 PP Carrefour. Kedua peraturan itu pada intinya menyatakan pekerja yang tidak masuk selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil dua kali oleh pihak pengusaha secara patut maka dikualifikasikan mengundurkan diri.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.