Secara umum, pencapaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini relatif minim darisorotan publik bila dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Bahkan, kinerja BPK saat ini terkesan hanya mencakup hal-hal yang spesifik, yaitu lebih banyak tampil sebagai auditor keuangan lembaga-lembaga milik pemerintah. Hal ini disampaikan Zaeni Aboe Amin dalam acara fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon anggota BPK, di Komisi XI DPR, Rabu (29/2).
Menurut Zaeni, hasil survey reguler yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada awal bulan Juni 2011 terhadap 1200 responden mewakili populasi nasional 33 propinsi, menunjukkan tak kurang dari 47% publik menyatakan kinerja BPK sudah baik meski ada 28,2% yang mengatakan buruk dan 24,9% tidak menjawab.
Di mata publik secara umum BPK juga mencatat tingkat kepercayaan yang positif. Sebanyak 45,7% publik yakin BPK masih bisa dipercaya memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara yang menyatakan tidak percaya sebanyak 36,1% dan 18,2% memilih tidak menjawab.
Namun, dilihat dari segmen latar belakang pendidikan BPK justru mencatat tingkat ketidakpercayaan yang negatif di kalangan publik berpendidikan tinggi. Sebanyak 52,4% publik berpendidikan tinggi (kuliah) mengaku tidak lagi percaya dengan BPK saat ini. Sebaliknya, ketidakpercayaan publik dari kalangan penddidikan yang lebih rendah justru semakin sedikit; SD (28,2%), SMP (35,3%), dan SMA (44,9%).
“Persepsi publik yang tidak menguntungkan itu menjadi permasalahan fundamental bagi BPK,” kata Zaeni yang juga peneliti utama senior di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia.
Zaeni menjelaskan, anggapan BPK sebagai alat politik dalam memperjuangkan kepentingan terbatas semata, bukan kepentingan umum, menjadi seperti terkonfirmasi. Hal ini tentu tidak lepas dari sorotan publik terkait dengan hasil audit beberapa kasus besar yang melibatkan petinggi negara seperti kasus Bank Century, kasus pajak, kasus rekening gendut, dan sebagainya. BPK juga dianggap belum berhasil dalam mengemban tugasnya sesuai amanat undang-undang, termasuk dalam menjalankan 10 langkah strategisnya untuk mencapai visi dan misinya.
Saat ini, lanjut Zaeni, kinerja BPK baru berhasil sebatas audit keuangan, sedangkan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Menurutnya, sebagian besar masyarakat hanya tahu bahwa hasil audit BPK hanya pada poin opini yang diberikannya, baik yang bertajuk Wajar Tanpa Pengeceualian, dengan Pengecualian ataupun Disclaimer.