Jumat, 02 Maret 2012
Larangan Penggunaan Lambang Garuda Multitafsir
Pemerintah menganggap pasal 57 huruf c dan d UU No. 24 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945.
ASh
Dibaca: 7567 Tanggapan: 1
Larangan Penggunaan Lambang Garuda Multitafsir
Sidang lanjutan pengujian UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, lagu dan Lambang Negara. Foto: SGP

Larangan menggunakan lambang negara Garuda Pancasila bersifat multitafisr. Pasal 57 huruf c dan huruf d Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mengatur larangan penggunaan lambang negara seharusnya dijelaskan secara materil dan formil.

 

Pendapat itu disampaikan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Mukhtasar Syamsudin saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Ia hadir sebagai ahli mewakili pemohon.

 

Mukhtasar berpendapat, secara materil lambang negara Garuda Pancasila yang bersumber dari adat istiadat dan kebudayaan bangsa Indonesia ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. “Secara material nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah pantas dan patut diklaim milik bangsa dan negara karena secara original bersumber dari jati diri bangsa Indonesia,” tutur Mukhtasar dalam sidang pleno yang diketuai Achmad Sodiki.

 

Dikatakan Mukhtasar bagi makhluk yang berakal lambang Garuda Pancasila bisa dianggap menghargai ciptaannya yang berupa lambang itu. Penghargaan itu perlu dijaga dengan membuat penjelasan materil dan formil agar tidak ditafsirkan secara bebas. “Sebetulnya larangan menggunakan lambang Garuda untuk perseorangan atau organisasi harus dijelaskan secara material dan formil dalam UU itu,” dalihnya.

 

Menurutnya, lambang Garuda sudah mengandung nilai keagungan yang tanpa diperintah pun manusia akan menyikapinya sebagai sebuah karya atau buah pikir makhluk Tuhan. “Garuda Pancasila sebuah simbol dimana bangsa Indonesia mengapresiasi setiap simbol yang ada di dalamnya. Dengan kebanggaan itu ada kebebasan untuk mengapresiasi dalam koridor untuk mencapai tujuan yang ada dalam Garuda Pancasila itu sendiri,” jelasnya.

 

Dalam keterangan tertulis, Pemerintah berpendapat pasal 57 huruf c dan huruf d UU No. 24 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945. “UU ini justru menjunjung tinggi hukum dan tidak menghilangkan hak setiap orang dalam mendapatkan jaminan hukum dan tidak menghilangkan hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara”.

 

Untuk diketahui, sejumlah warga yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila memohon pengujian pasal 57 huruf c dan huruf d yang mengatur larangan penggunaan lambang negara. Mereka adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Ryan Muhammad (mahasiswa), Bervilia Sari (pemerhati hukum), Erwin Agustian, dan Eko Santoso, (pernah divonis 3 bulan karena menggunakan lambang Garuda untuk stempel organisasi).

 

Para pemohon menganggap penggunaan lambang ini justru bentuk ekspresi kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah air (nasionalisme), sehingga larangan penggunaan lambang Garuda seperti diatur pasal 57 huruf c dan huruf d itu bentuk pengekangan terhadap rakyat.

 

Menurutnya, pasal 57 huruf c dan huruf d bersifat represif karena lebih berpotensi menghukum masyarakat daripada melindungi masyarakat. Pasal itu sama saja telah menjauhkan rakyat dari Garuda Pancasila yang menjadi kebanggaannya. Lambang Garuda Pancasila milik semua elemen masyarakat Indonesia, bukan hanya milik pemerintah atau pejabat negara.

 

Karena itu, pemohon meminta Mahkamah membatalkan pasal 57 huruf c dan huruf d UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena bertentangan dengan bertentangan Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Permohonan ini tengah ditangani Mahkamah Konstitusi.

 

garuda
 - puncak
08.07.14 21:31
follow regulation
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.