hukumonline
Senin, 12 Maret 2012
'Peringatan' bagi Penulis Surat Pembaca
Dibaca: 14067 Tanggapan: 11

 

Kepada Redaksi Yth.

 

 

Putusan tingkat kasasi telah menghukum saya bersalah mencemarkan nama Sinar Mas Group melalui dua buah surat pembaca. Melalui surat pembaca itu saya menulis Sinar Mas Group telah merugikan saya karena menjual tanah milik Pemprov DKI Jakarta ke konsumen tanpa memberitahu konsumen bahwa tanah yang dijual Sinar Mas Group adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta (dapat dilihat melalui bukti Akta Jual Beli dan FAKTUR).

 

Adanya putusan kasasi ini harus diwaspadai oleh seluruh penulis surat pembaca yang ada di Indonesia karena para penulis surat pembaca tidak boleh lagi sembarangan mengungkapkan apa yang dialami dan diketahui ke media massa. Walaupun yang dialami dan diketahui ini benar-benar terjadi dan si penulis surat punya bukti karena si penulis surat pembaca bisa dituduh mencemarkan nama dan divonis bersalah oleh pengadilan.

 

Putusan bersalah saya ini bisa menjadi acuan hakim-hakim lain untuk memutus penulis surat pembaca bersalah jika menangani kasus semacam ini di kemudian hari. Jadi berhati-hatilah dalam menyampaikan tulisan dalam surat pembaca karena jika yang penulis tulis dalam surat pembacanya tersebut tidak senang maka penulis ini bisa dilaporkan dan digugat dan bisa dihukum seperti yang saya alami saat ini.

 

Media massa yang memuat tulisan ini tidak akan diperkarakan oleh badan hukum atau orang yang ditulis dalam surat pembaca tersebut karena mereka takut dengan media yang memuat tulisan surat pembaca ini. Seperti contoh dalam kasus saya ini tidak ada satupun media massa yang dilaporkan Sinar Mas Group, padahal media massa ini yang menyebarkan tulisan saya tersebut.

 

Saya SANGAT BERSYUKUR tulisan surat pembaca saya dimuat media massa, dengan demikian setidak-tidaknya saya tidak terlibat suatu kejahatan. Jika saya tidak menulis surat pembaca untuk memberitahu masyarakat melalui media massa padahal saya tahu tanah yang dijual Sinar Mas Group adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta berarti saya ini termasuk penjahat karena membiarkan suatu kejahatan terjadi. Dengan kata lain saya telah turut serta membantu terjadinya kejahatan.

 

Hanya informasi penjualan tanah milik Pemprov DKI Jakarta oleh Sinar Mas Group ini yang bisa saya sumbangkan pada bangsa dan negara tercinta ini. Semoga sumbangan informasi yang membuat saya dituduh mencemarkan nama Sinar Mas Group dan dihukum 6 bulan penjara dalam masa percobaan 1 tahun ini tidak akan dialami para penulis surat pembaca lain yang ingin memberi informasi pada masyarakat. Terima kasih.

 

Hormat saya

 

Khoe Seng Seng

(alamat dan nomor telepon ada pada redaksi)

 

Share:
tanggapan
Mafia Management Taman RasunaAni Kuncoro 21.03.13 18:34
Mafia Management Taman Rasuna Dalam Pengelolaan Anggaran Penghuni Gua penghuni Taman Rasuna & sudah tinggal 8 tahunan, gua merasa bahwa management taman rasuna sering tidak bertanggung jawab terhadap penghuni Taman Rasuna, khususnya untuk kenyamanan dan ketenangan di Taman Rasuna, gua merasa uang service charge dan singking fund penghuni tidak dipergunakan secara baik, banyak fasilitas tidak yang rusak tidak diperbaiki khususnya Lift, dan sewaktu saya ikut rapat kemarin betapa kagetnya sebab Rapat Umum Tahunan hanya dijadikan ajang perkelahian dan keributan terjadi, banyak penghuni yang tidak puas dengan kinerja management yang ada saat ini khususnya dengan Pak Tommy, yang tidak terbuka dalam memberitahukan keuangan pengelolaan Uang penghuni Taman Rasuna, dan gua dengar bahwa Dia sudah memanipulasi uang penghuni untuk kepentingan Dia sendiri. sangat disayangkan dengan tindakan Management yang tidak pernah memperhatikan penghuni dan menggunakan uang tidak dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap penghuni. oleh sebab itu sampai dibentuk tim yang minta diauditnya keuangan penghuni dan sudah dilaporkan ke Polisi atas tindakan Pak Tommy dan Ketua PPATR. Demikian yang dapat gua beritahu mengenai keadaan di Taman Rasuna yang kacau balau management nya, usul gua mending management dipegang oleh Pengelola yang profesional daripada ribut terus dan tidak kunjung selesai mengatasi masalah di Taman Rasuna 087884747743
Alasan Pembenar HukumGentel_Ho 04.07.12 19:16
Yth Sdr Khoe Seng Seng, Menurut saya, alasan pembenar hukum agar lolos dari tuntutan pidana pencemaran nama baik terkait surat pembaca di media massa adalah sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3) KUHP yang merupakan "pengecualian", sebagai berikut : 1. Untuk kepentingan umum, karena memberikan informasi demi kepentingan umum adalah perbuatan yang baik dan bukan termasuk tindak pidana ; 2. Untuk pembelaan diri ; Hal itu sejalan dengan pendapat ahli PROF J SATRIO SH dalam buku : Gugat Perdata Atas Dasr Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, antara lain menegaskan sebagai berikut : "Bahwa memberikan informasi "demi kepentingan umum" menurut hukum adalah tindakan yang baik, sekalipun isi pemberitaan itu menyerang nama baik atau kehormatan orang lain. Hal itu berarti tindakan seperti itu pada asasnya dibenarkan (gerecht-vaardigd), dengan konsekuensinya bukan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik (smaad). Baca keputusan HgH qq Juni 1924, T.121 : 446 dimuat dalam JH Abendanon-O.W.v.Ewijk, 1930, hal 40, dalam mana dikatakan : "Mengingat, bahwa karena terdakwa ternyata telah berbuat semata-mata demi kepentingan umum, maka ia harus dibebaskan dari segala tuntutan". Untuk itu saya sarankan bapak mengajukan PK dengan bukti novum pendapat ahli Prof J Satrio SH tersebut, tetapi saya kurang paham apakah pendapat ahli tersebut dapat dianggap sebagai novum atau dengan alasan lain yaitu karena terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mudah2an berguna. Salam.
Jangan MenyerahWHY UNFAIR 05.06.12 18:55
Yth. Saudara Khoe Seng Seng Hanya satu pesan saya kpada anda "jangan menyerah & tetap berjuang". masih ada upaya lain yakni PK (peninjauan kembali). Suara anda mewakli jutaan rakyat indonesia. jika anda menyerah maka jutaan manusia akan mengalami hal yang saama dengan anda. Jnga kwatir "Tuhan tidak diam" & rakyat yang rindu akan keadilan pasti mendukung anda. Salam
Jangan MenyerahGentel_Ho 04.07.12 19:18
Gunakan alasan pengecualian dari Pasal 310 ayat (3) KUHP yaitu penulisan surat pembaca tersebut didasari alasan demi kepentingan umum dan pembelaan diri.
Pemberian Sanksi Kepada Mantan Anggota Bawaslu dan Pembubaran Timselishan 26.04.12 15:21
KORPS ALUMNI ANSHOR GERAKAN CENDIKIAWAN INDONESIA SEJAHTERA Jl. PASAR VII MESJID AL IKHLAS PADANG BULAN MEDAN Hal : Pemberian Sanksi Kepada Mantan Anggota Bawaslu dan Pembubaran Timsel Panwaslu Kada Pilgubsu 2013 Serta Tolak Semua Hasil Seleksi Sifat : Sangat Rahasia, Penting dan Mendesak Yth : 1. Presiden Indonesia C/q Mentri Dalam Negri di Jakarta 7. Plt Gubernur Sumut 13. Ombudsman Ri & Sumut 2. Kepala BPK Pusat di Jakarta 8. KPK 3. Kepala BPKP Sumut 9. Kejari/Kejatisu/Kejagung 4. Kepala KPPN Medan II 10.Ka. Polri/Ka. Polda/Polresta 5. DPR RI 11.Pimpinan Bawaslu 2012-2017 6. DPRD SU 12.Bawaslu RI di Jakarta Di – Tempat Dengan hormat, berdasarkan fakta yang terjadi dimana Bawaslu priode lalu telah melakukan tindakan yang diduga melanggar kode etik dan hukum, maka dengan ini kami sampaikan sbb : 1. Dalam masa jabatannya Bawaslu periode lalu telah melakukan serangkaian tindakan : a. Penyalahgunaan wewenang yaitu dengan memecat 5 anggota Panwaslu Kecamatan kota Medan pada Pileg dan Pilpres 2008/2009; b. Pemborosan anggaran dengan mengadakan acara perpisahan dengan Panwaslu se Indonesia di JCC Jakart akhir 2009; c. Dugaan pembiaran pungli dana transportasi acara pelantikan & pembekalan Panwaslu se Sumut Pileg & Pilpres 2008/2009 oleh Panwaslu Sumut; d. Pembiaran dugaan korupsi Panwaslu Kecamatan se kota Medan dan juga se Indonesia atas pencairan anggaran revisi fiktif DESEMBER 2009; e. Memngangkat dan memperpanjang masa jabatan mantan anggota Panwaslu kab/kota termasuk Asw dan RS dari Medan yang diduga korupsi dan sangat bermasalah unuk jabatan Panwaslu Kada Walikota Medan 2010 2. a. Bahwa Bawaslu telah berada dalam masa demisioner-transisi, namun tetap ngotot membentuk Timsel Penerimaan Calon Anggota Panwaslu Kada Pilgubsu 2013(Timsel); b. Bahwa Timsel yang dibentuk beranggota 3 orang, tapi 1 orang diduga anggota parpol dan tidak pernah ikut menseleksi, sehingga merugikan calon, karena jumlahnya tidak lagi ganjil; c. Bahwa kinerja Timsel sangat rendah dan amburadul, terbukti dari JADWAL UJIAN YANG TAK SESUAI, YANG MENGUJI CUMA 2 ORANG, TANGGAPAN MASYARAKAY MINIM DAN TIDAK DIMANFAATKAN UNTUK MENSORTIR CALON YANG Dianggap masyarakat bermasalah sehingga yang dianggap bermasalah dan tak layak itu lulus juga seperti DS, MP, SP; d. Timsel juga tak berhasil mearangkul tokoh yag kredibel untuk menjadi anggota Panwaslu, malah yang mendominasi adalah mantan anggota Panwaslu yang sangat dicela masyarakat, dan adapun pemain baru ternyata sangat tidak meyakinkan; e. Ketua Timsel ternyata pernah sama-sama dengan DS di Panwaslu Pilgubsu 2008 dab DS juga adalah mantan staf Bawaslu periode lalu. Seharusnya jika kenyataanya demikian Z seharusnta tidak menjadi anggota Timsel karena pasti akan meluluskan DS;. Z dan DS juga diduga bermasalah dalam LPJ Panwaslu Pilgubsu 2008 3. Bahwa Timsel tidak bekerja keras untuk melahirkan anggota Panwaslu kada Pilgubsu, terbukti ada mantan Panwaslu Pilleg, Pilpres yang layak berintegritas tinggi, berani, erdas, kreatif dan tegas , malah tidak lulus 4. Bahwa Timsel kurang transparan dan mengabaikan hak calon untuk mengetahui kenapa dia lulus atau tidak lulus, Timsel telah berbuat sewenang-wenang 5. Bahwa Timsel diduga sengaja tidak meluluskan calon yang punya integritas moral yang tinggi dari mantan Panwaslu, sebab diduga Timsel dan Bawaslu lama punya agenda kepentingan prgmatis pribadi 6. Bawaslu lama juga tidak melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan ujian Administrasi dan ujian wawancara. Timsel yang melakukan seleksi wawancara hanya 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang, Padahal UU mengamanahkan jumlah Timsel 3 (tiga) orang . Ini jelas sangat merugikan calon, karena tidak pembandingan atas persekongkolan yang dua orang 7. a. Meminta dengan tegas dan segera kepada BPK Pusat, Polri, Kejagung dan KPK untuk memeriksa semua anggota Bawaslu dan Panwaslu se Indonesia dan sekretariatnya periode lalu yang diduga korupsi dan boros menggunakan anggaran APBN b. Meminta dengan resmi, tegas dan segera kepada BPKP Sumut dan KPPN Medan II serta Polri, Kejari/ti untuk memeriksa Asw dan RS (anggota Panwaslu Kota Medan Pileg, Pilpres 2008/2009 dan Panwaslu Kada Kota Medan 2010), MP mantan anggota Panwaslu Kecamatan dan seluruh mantan anggota Panwaslu Kecamatan se sumut serta anggota Panwaslu Sumut dan seluruh sekterariatnya atas dugaan korupsi c. Meminta kepada Plt Gubernur Sumut, BPKP Sumut dan KPPN Medan II untuk memberikan jawaban resmi atas dugaan keterlibatan DS dan Z (keduanya mantan anggota Panwaslu Pilgubsu 2008 atas dugaan korupsi ataupun ketidakberesan LPJ Keuangan pada Panwaslu Pilgubsu 2008) d. Meminta kepada Kepala KPPN Medan 2 untuk memberikan jawaban tertulis terhadap MP (mantan anggota Panwaslu Kecamatan Pileg dan Pipres 2008/2009) dan seluruh anggota Panwaslu Kecamatan kota Medan dan kepada Kepala KPPN se Sumut untuk memberikan jawaban resmi terhadap LPJ penggunaan APBN Panwaslu Kecamatan se Sumut Pileg, Pilpres 2008/2009 atas dugaan korupsi penggunaan Revisi Anggaran Belanja Panwaslu Kecamatan kota Medan dan Panwaslu Kecamatan se Sumut Pileg dan Pilpres 2008/2009 (LPJ Penggunaan Keuangan diduga fiktif karena anggran dicairkan setelah 8. Meminta dengan segera dan tegas kepada Gubernur Sumatera Utara, BPKP dan DPRD SU untuk menjelaskan isu dugaan korupsi dari LPJ Panwaslu Pilgubsu 2008 yang melibatkan DS (calon) dan Z (ketua Timsel) yang mana mereka berdua pada waktu itu sama-sama sebagai anggota Panwaslu Kada Pilgubsu 2008-2013 9. Meminta dan mendesak Presiden, DPR, DPD/Senat, Dewan Kehormatan, KPK, BPKP, KPKPN, DPRD SU dan Pemprovsu agar mengambil tindakan hukum, penegakan kode etik dan segala sesuatu yang dianggap perlu terhadap oknum Bawaslu lama dan segera memutus untuk tidak tidak mengakui keberadaan Timsel bentukan Bawaslu lama dan agar tidak menganggarkan dana kegiatan Panwaslu Kada hasil seleksi yang tidak legitimet dan melanggar UU ini 10. Mendesak sekuat-kuatnya agar Presiden C/q Mentri Dalam Negri, DPR, DPD/Senat , DPRD SU dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membubarkan Timsel tersebut serta membatalkan semua hasil ujian seleksi dibatalkan karena melanggar UU, integritas dan kinerja rendah, serta tidak legitimet. Selanjutnya memerintahkan agar Bawaslu sesuai UU No. 15/2011, UU No 22/2007 dan UU No. 32/2004 Tentang Penyelenggara Pemilhan Umum dan Pemerintahan Daerah untuk Membubarkan Timsel Pilgubsu bentukan Bawaslu Lama dan membentuk Timsel yang baru. Oleh sebab itu DPR dan DPRD SU harus mengambil tindakan tegas, sebab masyarakat tidak ingin Panwaslu Kada yang akan menghabiskan dana milyaran akan merugikan APBD yang notabene adalah dari hasil pajak rakyat. Kita tidak mau uang kita dikelola dan dikorupsi oleh orang yang tidak legitimet. Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya dalam memberantas pembodohan dan mencegah terjadinya korupsi dari para opportunis, kami ucapkan terima kasih. Medan, 9 April 2012, An. Ormas/LSM/OKP/Organisasi Kemaawashasiswaan/Cendikiawan/Anggota Masyarakat EXPONEN MAHASISWA 98 DPW LSM PENJARA SUMUT KOMNAS PENGAWAS APARATUR NEGARA Hormat kami, Presidium Sekjend, Direktur, Julianto, SE Suherman Hasanuddin, SH. MH Hp 0852 7001 9048 Hp 0813 7030 2755 Hp 0852 6152 9278 Hp 0811 6482 95 KORPS ALUMNI ANSOR GERAKAN CENDIKIAWAN INDONESIA SEJAHTERA King World Sandiana Muharni, SH CC. file Alamat surat dan Base Camp Aktivis Pro Demokrasi dan Anti Korupsi : Jl. T. Amir Hamzah DPW LSM Penjara An. Suherman – Sekjend Hp 0852 6152 9278 - Medan – Julianto Hp 0852 7001 9048 Komisi Nasional Penagawas Aparatur Negara An. Hasanuddin, SH. MH Hp 0811 6482 95 - 0813 7030 2755 Medan
hukum liberal sdg mengejar ekonomi liberalugun nadjdi, IAP 06.04.12 08:42
Sistem Ekonomi Indonesia skrg sdh di posisi ekonomi kapitalistik liberal. Sistem politik dan sistem hukum Indonesia sdg menuju ke arah posisi hukum kapitalistik leberal juga. fenomenanya adalah yg sdh dilihat anda sendiri dan mungkin yang lainnya. Jd suatu proses liberalisasi tdk berguna dikomentari pak. kita saksikan sj hasilnya. Itulah Indonesia baru versi REFORMASI YG SALAH ARAH.
Dukungan untuk Khoe Seng SengJohanes Irawan Eddianto 02.04.12 08:02
Saya setuju dengan semua pendapat diatas dan kalau boleh saya tahu bapak pernah memuat surat pembaca tersebut di koran apa ? dan bapak disidang di PN mana ?terimakasih
Jawaban Media dan PNKhoe Seng Seng 12.04.12 10:46
Surat pembaca saya di muat di jarian Kompas pada tanggal 26 September 2006 dengan judul "Duta Periwi Bohong" dan di harian Suara Pembaruan pada tanggal 21 November 2006 dengan judul "Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua". Saya diadili di PB Jakarta Timur karena media Suara Pembaruan ada di Jakarta Timur. Tidak ada saksi dari kedua media ini yang bisa dihadirkan Jaksa ke sidang pengadilan saya. Jadi korban dan saksi dari media tidak ada yang bersaksi pada perkara saya ini di pengadilan.
Kenapa Bisa Seperti Itu?abduh 27.03.12 08:58
Hal yang sangat membingungkan bila hanya "surat pembaca" bisa masuk ke ranah hukum...bukankan unsur-unsur pasal yang dikenakan harus semua terpenuhi...? Kalau tidak membaca putusan secara lengkap tidak bisa komentar lebih banyak... Yang saya tahu bila ada yang keberatan atas tulisan di media...maka punya hak jawab untuk menanggapinya bukan diteruskan ke proses hukum.... tapi mungkin lebih dari itu... saya tidak tahu... Salam.
10 Alasan Menolak Putusan Kasasi BersalahKhoe Seng Seng 22.03.12 10:48
Terima kasih atas termuatnya surat terbuka saya dan tanggapan terhadap surat ini. Saya oleh majelis hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah melalui surat pembaca yang saya tulis (pasal 311 ayat 1 KUHP). Putusan ini adalah PUTUSAN SESAT dan SANGAT TIDAK BISA SAYA TERIMA dengan beberapa alasan (argumen) saya yang sudah saya ajukan dalam pembelaan saya ketika berlangsung pemeriksaan saksi dan pembacaan pledoi saya. Alasan pertama, 5 saksi yang saya ajukan sebagai saksi a de charge yang saya ajukan ke persidangan (hak saya mengajukan saksi a de charge di penyidikan dilanggar penyidik dimana ketika saya minta saksi saya diperiksa di penyidikan tidak dilakukan penyidik, penyidik melanggar pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHAP) menyatakan bahwa ISI TULISAN SURAT PEMBACA BUKAN FITNAH TETAPI FAKTA KEJADIAN yang 5 orang saksi a de charge saya juga alami (ada ribuan orang juga mengalami ini). Saksi a de charge saya menyatakan bukan fitnah karena ini fakta kejadian yang bisa dibuktikan dengan dua dokumen autentik berupa Akte Jual Beli dan bukti Faktur yang Sinar Mas Group berikan pada para konsumennya sedang majelis hakim menyatakan surat pembaca saya adalah fitnah sehingga menjatuhkan putusan bahwa saya telah memfitnah Sinar Mas Group. Majelis hakim tidak mau mengunakan keterangan 5 orang saksi saya yang diberikan diatas sumpah yang juga mengalami seperti yang saya alami. Alasan kedua keterangan ahli pers yang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan mewakili sikap (pendapat) Dewan Pers tidak dipertimbangkan keterangannya. Ahli Pers ini menerangkan yang bertanggungjawab terhadap surat pembaca adalah pimpinan media yang memuat surat pembaca. Alasan ketiga saya dinyatakan bersalah dengan dasar keterangan palsu dan surat tuntutan palsu (sudah saya buktikan ketika sidang pemeriksaan saksi a charge dari jaksa, hakim membiarkan saja saksi ini memberikan keterangan palsu dan tidak menegur saksi tersebut). Alasan keempat hakim malah memasukan keterangan yang tidak pernah saya ucapkan dipersidangan sebagai alasan pembenaran tuntutan jaksa dan hakim malah menambahkan keterangan sendiri dalam putusan dimana ahli pers yang tidak pernah diperiksa di penyidik dikatakan ahli pers ini telah diperiksa dipenyidik dan ahli ini katanya tetap pada keterangannya sesuai BAP (ada 2 ahli pers dari Dewan Pers yang dimintai keterangannya dalam persidangan saya, dua ahli pers dikirimkan pihak Dewan Pers, oleh karena ahli pers yang pertama dikirimkan Dewan Pers ke persidangan menyampaikan keterangan tidak sesuai dengan sikap dari Dewan Pers, Dewan Pers kemudian merasa perlu mengirimkan seorang ahlinya lagi untuk meluruskan keterangan yang disampaikan ahli pers yang pertama kali dihadirkan di sidang pengadilan dan yang digunakan hakim adalah keterangan ahli pers yang pertama yang bertentangan dengan sikap dari Dewan Pers dan tidak ada satupun ahli pers yang diperiksa di peyidikan). Alasan ke lima bukti-bukti surat yang saya ajukan sebagai bukti membatah keterangan saksi dan tuntutan jaksa sengaja tidak dicantumkan dalam putusan perkara saya ini sehingga seolah-olah saya tidak melakukan bantahan terhadap dakwaan jaksa. Alasan ke enam orang yang mengaku sebagai korban yang tercemar nama baiknya (surat pembaca saya tidak ada menyebutkan nama orang ini) yang melaporkan saya ke aparat penegak melalui kuasa hukum perusahaan tidak bisa dihadirkan jaksa ke persidangan dan hakim tidak mau memaksa jaksa untuk menghadirkan orang yang mengaku korban yang tercemar ini, pendapat hakim korban tidak perlu hadir karena sudah ada saksi korban yang lain (saksi korban yang lain ini tidak pernah melaporkan saya dan tidak pernah minta saya dituntut tapi hakim bisa menyatakan sudah ada surat permintaan dituntut dimana surat permintaan penuntutan ini surat palsu dan surat tuntutan ini bukan surat dari saksi korban yang lain ini). Alasan ke tujuh saya didakwa dengan pasal 310 dan 311 KUHP yang seharusnya ditolak hakim karena pasal ini hanya bisa ditujukan untuk orang sedang yang saya tulis tidak menyebutkan satu nama orangpun (saya menyebutkan nama perusahaan). Alasan ke delapan karena pasal penghinaan ini termasuk suatu delik aduan (sesuai pasal 72 KUHP) dan termasuk dalam delik aduan absolute, seharusnya hakim memutus saya bebas karena yang dituntut disini peristiwanya maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa ini (melakukan, membujuk dan membantu) harus dituntut sedang yang dituntut disini hanya saya sedang media cetak yang membantu menyebarkan tulisan saya tidak dituntut yang berarti sudah menyalahi KUHP. Alasan ke Sembilan Karena ini delik aduan maka yang harus membuat laporan pengaduan adalah korban yang terhina (sesuai penjelasan pasal 72 KUHP) tetapi yang membuat laporan pengaduan disini kuasa hukum bukan korban. Alasan ke sepuluh hakim memfitnah saya dengan menyatakan saya telah memfitnah Sinar Mas Group dengan menuliskan pada putusan hal yang memberatkan saya dimana saya dikatakan tidak mau mengakui perbuatan (perbuatan apa, karena saya sudah mengakui surat pembaca itu saya yang membuat, apakah saya mesti menuruti permintaan hakim yang menyatakan saya telah memfitnah Sinar Mas Group sedang para saksi saya sudah menyatakan isi tulisan saya adalah fakta kejadian bukan fitnah?) Inilah yang berulang kali saya nyatakan negara ini bukan negara hukum tetapi negara kekuasaan. Sekedar tambahan informasi saat ini sepuluh rekan saya lagi melakukan gugatan di PN Jakarta Pusat mengenai masalah yang sama seperti yang saya tuliskan dalam surat pembaca saya yaitu mengenai Tanah yang dijual Sinar Mas Group ke konsumen yang ternyata bukan tanah milik Sinar Mas Group yang dijual ke konsumen tetapi tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang dijual ke konsumen dan diakui sebagai milik Sinar Mas Group. Ada 10 gugatan yang dibuat, Rekan saya tidak mau menggabungkan jadi hanya satu gugatan karena mereka kawatir jika dijadikan satu tidak ada harapan memenangkan gugatan dengan memecah menjadi 10 siapa tahu ada gugatan yang ditangani majelis hakim yang punya hati nurani dan memutus sesuai bukti-bukti fakta yang terungkap di persidangan. Dua bukti utama yang diajukan rekan-rekan saya ini adalah bukti bahwa Sinar Mas Group menjual Tanah dan Sinar Mas Group mengakui bahwa apa yang dijual miliknya sendiri tetapi kenyataannya tanah yang dijual adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Minggu depan sudah ada gugatan satu rekan saya yang akan diputus hakim, Semoga hakim ini memutus berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang terungkap pada persidangan bukan didasarkan kekuasaan.
Laporkan ke Komisi Yudiasial dan Bawas MARIFirmansyah Stanley L. 27.05.12 09:28
Saudara Koe Seng Seng yth, Apabila saudara merasa ada yang tidak benar dalam persidangan maupun dalam petimbangan hukum putusan dapat melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial (www.komusi yudisial.go.id) atau ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. (http://badanpengawasan.net). Semoga bermanfaat. Terima kasih.
prihatin dan dukungan utk Khoe Seng Seng & WN Biasa yg harus kalah oleh korporat besar.mata hati maisuroh 18.03.12 17:13
Yth saudara Khoe Seng Seng. Terimakasih sdh berbagi soal kasus anda disini. Saya setuju dgn anda, apapun hasil formal yg dijatuhkan oleh sistem yg terpenting adl kita tidak diam saja dan tidak terjebak pada 'pengakuan' pasif krn ketidapedulian bahkan cilakanya lebih banyak krn kemalasan berbagi pada masyarakat! Saya sbg WN biasa ikut prihatin atas kasus anda, dan menghormati langkah yg telah anda ambil. Amat konyol, bahwa hukum terperkosa oleh taring kekuasaan dan peran ekonomi pelaku/ketebalan kantong obyek hukum ybs. Baru saja saya baca disitus ini bhw terkait pencemaran nama baik, yg berpotensi tertuduh adl tak hanya 'pelaku' namun juga media dan penguasa media yg memuat bukti yg dianggap sbg pencemaran nama baik tsb. Sungguh lucu, apapun media-nya yg memuat surat anda, mrk lepas..tinggal anda warga biasa lah yg gigit jari..sudah jatuh tertimpa tangga. Kita tdk pernah tahu siapa yg akan jadi anda besok2..bisa saya..bisa tetangga..teman..kenalan..bahkan bisa keluarga si hakim, penuntut umum, pengacara Sinar Mas dan korporat besar lainnya.. namun bedanya mungkin jika itu menimpa keluarga dan orang dekat mereka itu, hasilnya mungkin akan 'happy ending' bagi mereka. Happy yg tak selalu berarti Kebenaran. Tak mengapa Khoe Seng Seng, sejarah kemanusiaan, hati nurani, dan memori publik yang akan mencatat kebusukan demi kebusukan pelaku hukum dan penguasa yang lalim. Salam sebangsa!
Panduan menulis surat pembacarinuspantouw 17.03.12 14:35
Dalam menulis surat pembaca(baca surat terbuka) tentunya mempunyai tujuan, maka objek tulisan merupakan masalah/persoalan konkrit yang dialami sendiri sehingga mengandung hak dan kewajiban yang inheren dalam persoalannya yang telah diabaikan oleh pihak lain yang diklaim mencurangi hak si penulis. Selain itu gaya bahasa yang digunakan tidak menghasut melainkan paparan data objektive sesuai nilai moral/hukum yang berlaku dan sedapatnya tanggapan pihak lawan juga disampaikan. Jadi tentunya tidak akan masuk rana hukum , melainkan mengekspose reputasi pihak lawan agar diketahui publik(masyarakat). Inilah hukum sosial berlaku.
paduan menulis surat pembacarudy 11.10.12 23:28
biasanya walau di expos dan bukti sudah terpapar tetap saja yg kecil kalah pengalaman diatas telah membuktikan hal itu. paparan di buka dan membuat pihak yg ditulis tidak senang dan secara jujur kalah uang. ini saya rasa harus hakim nya di bersihkan. sy setuju dengan pembelaan diatas dan bagi saya mengindikasikan bahwa memang ada yg tidak beres dengan perangkat hukum kita.
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.