DPR meminta Pemerintah menghadirkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2012. Hal ini dinilai penting karena RAPBN-P 2012 muncul akibat naiknya harga minyak dunia. DPR merasa perlu mengetahui harga minyak yang ditetapkan oleh Pertamina.
“Kita perlu tahu mengenai harga minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah per liternya berapa, kenaikannya berapa, karena kenaikan ini akan mempengaruhi segala aspek perekonomian negara,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Melchias Markus Mekeng dalam rapat kerja dengan pemerintah di DPR, Senin (12/3).
Menurutnya, kehadiran dua perusahaan BUMN itu bisa memberikan penjelasan mengenai penetapan harga per liter Bahan Bakar Minyak (BBM) dan besar kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). “Apalagi, subsidi listrik naik tajam dari tahun sebelumnya, sebesar Rp44 triliun menjadi Rp93 triliun. Konversi Batubara dan Gas selama ini kemana,” kata politisi yang biasa disapa Melky itu.
Selain itu, pemerintah diminta memberikan angka realistis untuk lifting minyak. Dewan beranggapan, dari tahun ke tahun pemerintah tidak pernah menetapkan angka ideal bagi lifting minyak yang bisa dipastikan berubah-ubah tiap tahun dan berdampak pada asumsi makro.
Mengenai asumsi makro yang dijelaskan oleh Pemerintah yaitu harga Indonesia Crude Price (ICP) yang jatuh pada harga AS$150 per barel. “Coba dihitung ulang, jangan kita bebankan semuanya kepada rakyat,” cetus Melky.
Namun, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menolak permintaan DPR yang menginginkan adanya keterbukaan dari Pertamina dan PLN dalam penetapan harga minyak dan penetapan kenaikan TDL. Dia mengatakan, meski pembahasan APBNP ini berangkat dari naiknya harga minyak dunia secara drastis, bukan berarti pembahasan mengenai penetapan harga minyak dan TDL dapat dibahas di dalam rapat kerja bersama Banggar.
“Persoalan harga minyak dan TDL merupakan wewenang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tentunya akan dibahas bersama Komisi VII,” tuturnya.
Mengenai subsidi BBM dan listrik, Menkeu menyatakan akan membicarakan hal itu kembali dengan kementerian dan institusi terkait. Namun, ia berpendapat idealnya subsidi tetap bisa diubah per liter serta per kwh. Terkait pertanyaan dewan soal konversi listrik ke batubara dan Gas, ia mengatakan semua itu dalam proses pengecekan.
Dalam kesempatan itu, Agus juga meminta persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM, seusai kenaikan pada awal April nanti. Pasalnya, harga minyak dunia kemungkinan akan terus mengalami kenaikan. “Kementerian Keuangan berharap harga premium bisa dinaikkan lagi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar lima persen dari AS$105 per barel,” kata Agus.
Memang, usulan kenaikan harga BBM subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah sebesar Rp1.500 belum mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun, Agus menilai hal ini merupakan sesuatu yang serius dan membutuhkan dukungan dari parlemen.
Menkeu memprediksi harga minyak dunia akan kembali naik sebesar lima persen dari asumsi pemerintah di RAPBN-P 2012 yang sebesar AS$105 per barel. Seperti diketahui, pada asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di APBN 2012 sebesar AS$90 per barel.
“Kami mengusulkan satu klausul bahwa harga BBM yang berikutnya bisa berubah kalau ada perubahan ICP lima persen dari AS$105/barel,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp150 ribu per kepala keluarga secara serentak dengan pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, saat ini pemerintah telah menetapkan sebanyak 18,5 juta rumah tangga miskin yang akan mendapatkan kompensasi dari kenaikan harga BBM tersebut.
Armida menjelaskan, pemberian BLT atau yang saat ini disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), untuk meminimalisir angka kemiskinan di 2012. BLSM sembilan bulan ini nantinya juga untuk memperhitungan dampaknya pada kemiskinan di 2013. “Jadi, memang program-program semacam ini lebih baik diberikan dalam porsi yang signifikan," pungkasnya.
Info Hukum