Sebagai negara yang 70 persen areanya terdiri dari perairan, Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap wilayah laut. Apalagi Indonesia menyandang status sebagai salah satu negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia.
Kondisi geografis ini tentunya tidak akan memberikan dampak positif jika tidak dikelola dengan baik, apalagi kalau perjanjian batas laut dengan negara tetangga tidak jelas. Untungnya, Indonesia juga telah membuat lebih dari selusin perjanjian batas laut dengan berbagai negara tetangga.
“Indonesia telah membuat 16 perjanjian batas laut dengan negara-negara ASEAN dan juga negara tetangga seperti India dan Australia. Jumlah ini sangat banyak jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain,” jelas Etty R Agoes, pakar hukum laut Fakultas Hukum Unpad, saat menjadi pembicara di seminar peringatan 30 tahun Konvensi Hukum Laut Internasional, di Universitas Padjadjaran, Kamis (05/4).
Banyaknya perjanjian ini disebabkan Indonesia harus membuat beberapa jenis perjanjian dengan satu negara. Contohnya, Indonesia dengan Malaysia telah menyepakati perjanjian mengenai batas laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen (continental shelf).
Selain itu, Indonesia juga membuat perjanjian dengan India, dan perjanjian tiga pihak dengan Thailand dan India. Dengan Singapura, Indonesia membuat perjanjian batas laut untuk area Selat Malaka dan Selat Singapura.
Etty lebih jauh menjelaskan, Indonesia masih dalam tahap negosiasi dengan negara-negara lain mengenai batas laut, seperti Filipina, Malaysia, Palau, Vietnam, Timor Leste, dan Thailand. “Perjanjian dengan Filipina sebenarnya tidak bermasalah dalam proses negosiasi, tetapi ada sedikit kesulitan dalam negeri yang dialami oleh Filipina,” terangnya.
Pendapat Etty juga diamini oleh Hasjim Djalal. Menurut, mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB yang saat ini menjadi anggota Dewan Kelautan Indonesia, upaya Indonesia dalam isu mengenai batas laut sudah sangat baik.