hukumonline
Senin, 09 April 2012
Regulasi Batas Laut Indonesia Cukup Baik
Tidak sedikit perjanjian batas laut memiliki tingkat kerumitan tinggi.
Hot (HOLE)
Dibaca: 3330 Tanggapan: 0

Sebagai negara yang 70 persen areanya terdiri dari perairan, Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap wilayah laut. Apalagi Indonesia menyandang status sebagai salah satu negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia.

 

Kondisi geografis ini tentunya tidak akan memberikan dampak positif jika tidak dikelola dengan baik, apalagi kalau perjanjian batas laut dengan negara tetangga tidak jelas. Untungnya, Indonesia juga telah membuat lebih dari selusin perjanjian batas laut dengan berbagai negara tetangga.

 

“Indonesia telah membuat 16 perjanjian batas laut dengan negara-negara ASEAN dan juga negara tetangga seperti India dan Australia. Jumlah ini sangat banyak jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain,” jelas Etty R Agoes, pakar hukum laut Fakultas Hukum Unpad, saat menjadi pembicara di seminar peringatan 30 tahun Konvensi Hukum Laut Internasional, di Universitas Padjadjaran, Kamis (05/4).

 

Banyaknya perjanjian ini disebabkan Indonesia harus membuat beberapa jenis perjanjian dengan satu negara. Contohnya, Indonesia dengan Malaysia telah menyepakati perjanjian mengenai batas laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen (continental shelf).

 

Selain itu, Indonesia juga membuat perjanjian dengan India, dan perjanjian tiga pihak dengan Thailand dan India. Dengan Singapura, Indonesia membuat perjanjian batas laut untuk area Selat Malaka dan Selat Singapura.

 

Etty lebih jauh menjelaskan, Indonesia masih dalam tahap negosiasi dengan negara-negara lain mengenai batas laut, seperti Filipina, Malaysia, Palau, Vietnam, Timor Leste, dan Thailand. “Perjanjian dengan Filipina sebenarnya tidak bermasalah dalam proses negosiasi, tetapi ada sedikit kesulitan dalam negeri yang dialami oleh Filipina,” terangnya.

 

Pendapat Etty juga diamini oleh Hasjim Djalal. Menurut, mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB yang saat ini menjadi anggota Dewan Kelautan Indonesia, upaya Indonesia dalam isu mengenai batas laut sudah sangat baik.

 

Tidak banyak negara di ASEAN atau Asia, yang mampu membuat perjanjian batas laut dengan negara tetangganya sebanyak Indonesia. “Bahkan tak sedikit dari perjanjian batas laut yang dibuat Indonesia memiliki kerumitan yang cukup tinggi,” ujarnya.

 

Berdasarkan penelusuran penelusuran di Pusat Data Hukumonline dan disarikan dari laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia memang telah membuat lebih dari selusin perjanjian batas laut dengan negara tetangga (lihat tabel)

 

 

PERJANJIAN

RATIFIKASI

1.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara tahun 1969.

Keppres No. 89 Tahun 1969

2.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka tahun 1970;

UU No. 2 Tahun 1971

3.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu tahun 1971

Keppres No. 42 Tahun 1971

4.

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara Dibagian Utara Selat Malaka dan Di Laut Andaman tahun 1971

Keppres No. 21 Tahun 1972

5.

Persetujuan Batas Landas Kontinen, trilateral RI-Malaysia-Thailand tahun 1971;

Tak ada keterangan ratifikasi

6.

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di daerah Laut Timor dan Laut Arafura Sebagai Tambahan Pada Persetujuan tahun 1971

Keppres No. 66 Tahun 1972

7.

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura tahun 1973

UU No. 7 Tahun 1973

8.

Perjanjian Garis-garis Batas Tertentu antara RI-PNG (Australia sebagai Protektor PNG) tahun 1973;

Tak ada keterangan ratifikasi

9.

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara

Keppres No. 51 Tahun 1974

10.

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara Di Laut Andaman tahun 1975

Keppres No. 1 Tahun 1977

11.

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia

Keppres No. 26 Tahun 1977

12.

Persetujuan Penetapan Titik pertemuan Tiga Garis Batas & Penetapan Garis Batas Landas Kontinen, trilateral RI-Thailand-India tahun 1978;

Tak ada keterangan ratifikasi

13.

Persetujuan Batas-batas Maritim dan Kerjasama tentang Masalah-masalah yang bersangkutan RI-PNG tahun 1980;

Tak ada keterangan ratifikasi

14.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu tahun 1997;

Tak ada keterangan ratifikasi

15.

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen tahun 2003

UU No. 18 Tahun 2007

16.

Persetujuan Garis Batas Laut Teritorial (Segmen Barat Selat Singapura) RI-Singapura tahun 2009

Tak ada keterangan ratifikasi

 

Kepentingan yang harus dilindungi Indonesia tak berhenti pada perjanjian bilateral. Indonesia juga memiliki berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang kelautan, bahkan ada yang dibuat sebelum kelahiran The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982).

 

Berdasarkan Pusat Data Hukumonline, beberapa regulasi di bidang kelautan antara lain UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen; UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS; UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

 

Selain undang-undang yang telah disebutkan, pemerintah dan DPR juga sedang berupaya untuk menyelesaikan RUU Kelautan. Bebeb Djundjunan, Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, mengatakan meski tidak lagi masuk ke dalam Prolegnas, RUU ini tetap akan dibahas oleh pemerintah, khususnya mengenai substansi yang perlu diubah.

 

Konvensi Hukum Laut 1982

Praktik negara-negara di dunia dalam bidang kelautan pada saat ini biasanya akan merujuk ke Konvensi Hukum Laut 1982. “Konvensi ini adalah sebuah ‘constitution of the oceans’, karena menjadi rujukan untuk mengatur kegiatan di bidang kelautan,” jelas Etty.

 

Konvensi Hukum Laut 1982 sudah mulai berlaku (entry into force) semenjak 16 November 1994, setahun setelah Guyana meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 ke dalam sistem hukumnya. Per tanggal 3 Juni 2011, sudah ada 162 negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.

 

Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang paling awal meratifikasi konvensi ini di tahun 1985, mengingat keterlibatan Indonesia yang cukup signifikan dalam proses pembuatan Konvensi Hukum Laut.

 

Perjanjian internasional yang disepakati di Jamaika ini, mengatur banyak aspek seperti laut teritorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, laut lepas, hingga penyelesaian sengketa. Konvensi Hukum Laut 1982 juga membentuk lembaga di bidang kelautan seperti International Tribunal for the Law of the Sea, International Seabed Authority, dan Commission on the Limits of the Continental Shelf.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.