hukumonline
Senin, 09 April 2012
KY Ikut Dorong Kesejahteraan Hakim
Presiden SBY pernah ungkapkan komitmen atas peningkatan kesejahteraan hakim. Namun, hingga kini tak ada realisasinya.
ASh
Dibaca: 2056 Tanggapan: 2
KY Ikut Dorong Kesejahteraan Hakim
Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman (tengah) bersama perwakilan hakim usai audiensi. Foto: Sgp

Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengatakan KY telah berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan hakim. Terlebih, UU No 18 Tahun 2011 tentang KY telah mengamanatkan bahwa KY diberi wewenang mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim.

Setiap tiga  bulan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara, Erman  selalu menyampaikan kepada presiden agar menaikkan gaji hakim. Sebab sejak 2008, gaji hakim tidak naik. Dalam suatu pertemuan, Ketua MPR Taufik Kiemas juga mendukung usulan Eman. Presiden SBY pun, kata Eman Suparman, mengiyakan. Cuma, realisasinya belum ada.

“Pak SBY sih jawabnya iya, iya dan akan memerintahkan Menteri Keuangan. Tetapi, nyatanya sampai bapak-ibu hakim datang kesini,” kata Eman saat beraudiensi dengan sejumlah perwakilan hakim seluruh Indonesia di Gedung KY, Senin (9/4).

Sebelumnya, sejumlah perwakilan hakim seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 28 orang yang terdiri dari 14 hakim pengadilan umum, 14 hakim pengadilan agama, dan 2 hakim PTUN beraudiensi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menyuarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim. Spesifik, mereka menuntut peningkatan kenaikan gaji pokok dan tunjangan hakim yang selama bertahun-tahun tidak naik.

Eman meminta para hakim tidak salah paham tentang fungsi KY. Komisi ini bukan lembaga yang hanya bertugas mencari kesalahan para hakim. “Kami juga memperjuangkan kesejahteraan hakim,” kata Eman.

Eman menghargai motto para hakim daerah yang menyatakan lebih baik mogok sidang daripada terima suap saat sidang. Namun, Eman juga khawatir jika gaji hakim dinaikkan, tetapi ternyata masih menerima suap dari pihak-pihak yang berperkara. “Kalau ini terjadi, sebetulnya kita enak menindaknya, saya bisa bilang, sampean ini gimana, gaji gede masih terima suap saja. Kalau sekarang ini dilematis bagi KY. KY menjadi 'cctv' bagi para hakim, tapi gajinya kecil.”

Ditegaskan Eman, persoalan ini terkait masalah politik anggaran. KY tidak berwenang menentukan anggaran peradilan termasuk gaji dan tunjangan hakim. “Yang menentukan bukan KY, tetapi pemerintah dan DPR. Tetapi, dalam beberapa kesempatan kita selalu mendorong agar gaji hakim dinaikkan,” tegasnya.

Karena itu, dengan otoritas yang dimiliki KY, pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada pemerintah cq menteri keuangan dan DPR agar tuntutan para hakim ini dipenuhi. “Karena apa, kita tidak mau bapak-ibu mogok sidang, tidak mogok saja tunggakan perkara banyak, apalagi mogok. Lagipula tidak etis dan tidak menunjukkan marwah sebagai hakim jika hakim mogok. Kami sudah siapkan surat rekomendasinya,” kata Eman.

Juru bicara perwakilan hakim, Martha Satria Putra mengatakan maksud kedatangan mendatangi sejumlah negara untuk menuntut hak-hak konstitusional hakim Indonesia yang selama beberapa tahun ini diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh negara.

“Teman-teman menuntut hak konstitusionalnya yang salah satu variabelnya termasuk hak tunjangan (jabatan dan gaji), hak rumah dinas, kendaraan dinas, protokoler dan keamanan dan sebagainya yang hingga kini belum diperoleh. Hak-hak itu hanya dinikmati level pimpinan, itu pun hanya sebagian,” kata Martha.

Hakim PTUN Palangkaraya ini mengakui bahwa memang Presiden SBY sudah berungkali berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Namun, hingga kini tak ada realisasinya. “Saya pikir SBY sudah berulangkali berkomitmen meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak ada realisasinya. Nanti juga akan kita liat sejauh aman APBN ke depan mampu merealisasikan tuntutan ini dalam jangka waktu yang ditentukan,” katanya.

Pihaknya akan melihat perkembangan di masa mendatang. “Kami tidak bisa bilang kalau tidak melihat fakta di lapangan, yang jelas tidak tertutup kemungkinan kita akan mogok sidang. Apakah legislatif dan eksekutif mampu menerjemahkan tuntutan kita, kalau tidak ya kita terpaksa mogok,” pungkas Martha.

Share:
tanggapan
Negara Hukumanita 15.04.12 12:42
Mau tidak mau, suka tidak suka, Pemerintah wajib mewujudkan negara hukum (rechstaat) yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa berserta seluruh rakyat Indonesia. Salah satu syarat suatu negara hukum adalah tegaknya konstitusi/UU (Spremasi of Law), dan telah menjadi sumpah seorang Presiden sebelum pelantikannya, yang mesti dimaknai dan dijiwai sebagai janji suci yang akan dipertanggungjawabkannya kelak dihadapan Sang Pencipta dan anak cucu bangsa yang merasakan ketidak adilan akibat tumbangnya Supremasi of Law. Supremasi of Law disamping merupakan konsekwensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi, karena konstitiusi merupakan wujud perjanjian tertinggi. Secara konstitusional dan yuridis formal, dalam rangka menegakkan suatu negara hukum (rechstaat), Pemerintah telah berhasil melaksanakan konsep sistem peradilan satu atap (one justice system) yang berpuncak ke MA, dengan tujuan memperkuat prinsip kemandirian peradilan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman yang melekat terhadap “kekuasaan hakim” itu sendiri sesuai kompetensi masing2 hakim yang diatur didalam UU. Kekuasaan kehakiman yang independen merupakan suatu elemen penting dari konsep nyata negara hukum. Independensi kekuasaan kehakiman menghendaki kekuasaan kehakiman yang “bebas” dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, kecuali hanya berpihak kepada hukum dan keadilan. Untuk menjamin independensi Kekuasaan kehakiman, Legislatip telah mensyahkan berbagai UU yang terdiri dari UU No 48, 49, 50 dan 51 tahun 2009, yang didalam salah satu pasalnya, mengatur tentang jaminan hak2 konstitusional hakim sebagai pejabat negara, dengan makna filosofis pasal untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman sejati, yang tujuan akhirnya akan mampu menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan madani. Akan tetapi, teramat disayangkan, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan madani melalui konsep keadilan dan kepastian hukum dimaksud, belum dapat terwujud sebagaimana mestinya, hal tersebut wajar terjadi jika “politikal will” Pemerintah masih lemah, diperparah lagi lemahnya “politikal will” dari Legislatip untuk “mengawasi” Eksekutip supaya menjalankan isi UU yang telah dibuatnya yang makna sebenarnya adalah dibuat oleh perwakilan rakyat melalui mekanisme formal dilembaga Legislatip. Carut marut penegakan hukum di Indonesia mjenjadi “PR” yang teramat besar bagi Pemerintah dan DPR, karena secara tak disadari, kesungguhan untuk menegakkan hukum dinegeri ini teramat lemah, Eksekutip lemah kemauannya untuk menjalankan isi UU, dan DPR lemah untuk mengawasi Eksekutip dalam melaksanakan isi UU, yang berimbas kepada lemahnya sistem dan pertahanan Hakim untuk mewujudkan independensi kekuasaannya sendiri, yang berakhir terhadap lemahnya penegakan hukum di negeri ini, sehingga Indonesia yang Kaya dan Subur ini, sulit beranjak dari kesulitan dan carut marut permasalahan hukum yang selalu datang silih berganti dan tanpa henti. Dengan demikian, tuntutan sebahagian Hakim Indonesia terhadap terlaksananya hak2 konstitusionalnya, jangan dipandang sebagai masalah “perut” belaka, lebih dalam lagi, ada suatu “cita-cita luhur” dari sebahagian Hakim Indonesia, untuk keluar dari dominasi politik dan carut marut mafia hukum, dan ingin mengembalikan negeri ini kejalan yang benar, yaitu Negara Hukum.
seharusnya Yg Mulia DimuliakanSahril PA Binjai 10.04.12 08:43
Saya sangat mendukung apa yang dilakukan teman-teman perwakilan dari hakim, untuk saat ini kita sepertinya harus bekerja keras menuntut hak-hak kita, karena kita didaerahlah yang lebih merasakan bagaimana sulitnya mencari kontrakan rumah yang bagus tapi murah (bagus supaya hakim berwibawa dan murah supaya keuangan terjaga), kadang-kadang saya sedih diberbagai kegiatan melihat seorang hakim yang katanya "Yg Mulia" tapi setelah pulang naik angkot atau sepeda motor butut. Teman-teman perwakilan "Jangan pulang kalau belum ada kepastian" kami selalu mendukung baik moril maupun materrril" jika tidak ada kepastian kami-kami didaerah akan menyusul beramai-ramai ke Jakarta.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.