IKAHI: Mogok Bukan Kultur Hakim
Aktual

IKAHI: Mogok Bukan Kultur Hakim

Oleh:
ant
Bacaan 2 Menit
IKAHI: Mogok Bukan Kultur Hakim
Hukumonline

Petinggi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djoko Sarwoko mengatakan mogok bukan kultur hakim dalam memperjuangkan peningkatan gaji dan kesejahteraannya. "Menurut saya, bukan kultur hakim .Silakan berjuang dengan cara elegan cara terhormat," kata Djoko Sarwoko, saat konferensi pers usai audensi dengan 28 perwakilan hakim dari seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (9/4).

Djoko yang juga Ketua Muda Pidana Khusus MA ini menganjurkan para hakim ini lebih baik melakukan judicial review undang-undang terkait yang mengatur kesejahteraan hakim. "Mengajukan judicial review saya kira bagus. Sebaiknya menuntut hak melalui upaya yang disediakan," kata Djoko.

Dia menginginkan jangan sampai ada hakim mogok karena rakyat yang akan dirugikan dan akan merusak citra penegak hukum Indonesia. Seperti diketahui sebanyak 28 hakim melakukan audensi dengan MA, KY dan Komisi III DPR untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya.

"MA dan Ikahi menerima para perwakilan hakim daerah Jabar, Aceh, Jateng, Sulawesi yang jumlahnya 28 orang, yang terdiri atas 14 hakim agama, dua TUN, 14 peradilan umum minus peradilan militer," ungkap Djoko.

Sementara itu, Juru Bicara Perwakilan Hakim, Jauhari, mengatakan memang saat ini ada wacana mogok, tapi dengan audensi dengan MA ini maka diharapkan ada kesadaran dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. "Memang sudah wacana tapi dengan kami hadir di sini (MA) agar dengan audiensi ini membuka kesadaran semua pihak agar memperhatikan posisi dan hak hakim sebagai pejabat. Kami harap itu tidak akan terjadi (mogok)," kata Jauhari.

Tags: