hukumonline
Selasa, 17 April 2012
Sepuluh Pasal UU Migas Dinilai Menabrak Konstitusi
UU Migas bisa meruntuhkan kedaulatan negara.
ASh
Dibaca: 2222 Tanggapan: 0
Sepuluh Pasal UU Migas Dinilai Menabrak Konstitusi
MK gelar sidang perdana permohonan uji materi pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Foto: ilustrasi (Sgp)

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana permohonan uji materi pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Pemohonan ini dimohonkan 32 tokoh dan 10 ormas keagamaan. Antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua PB NU Achmad Hasyim Muzadi, mantan Menakertrans Fahmi Idris, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat.

 

Dari kelompok ormas ada Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persaudaraan Muslim Indonesia. Mereka memohon pengujian pasal 1 angka 19, pasal 1 angka 23, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (3), pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (2), pasal 13, dan pasal 44 UU Migas.

 

Mereka menilai UU Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara. Sebab, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan Migas yang sangat didominasi pihak asing karena dunia permigasan Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing sampai 89 persen.

 

“UU Migas telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa. UU Migas ini menjadi dzalim terhadap bangsa Indonesia sendiri,” kata kuasa hukum para  pemohon, Syaiful Bakhri, saat membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di ruang sidang MK Jakarta, Selasa (17/4).

 

Syaiful mengatakan pembentukan UU Migas terdapat desakan internasional untuk melakukan reformasi dalam sektor energi, khususnya Migas. “Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia,” tudingnya.

 

Syaiful mencontohkan mekanisme kontrak kerja sama seperti diatur pasal 1 angka (19) sangat merendahkan martabat negara ini karena kontrak kerja sama yang berkontrak adalah Badan Pelaksana (BP) Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi atau korporasi swasta yang selalu menunjuk arbitrase internasional jika terjadi sengketa.

 

“Akibat hukumnya apabila negara kalah dalam sengketa ini berarti juga kekalahan seluruh rakyat Indonesia. Di situlah inti merendahkan martabat negara. “Pasal 1 angka (19) itu menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya pemaknaan kontrak lainnya,” kata Syaiful.

 

Hal ini mengakibatkan posisi pemerintah sejajar dengan perusahaan asing, sehingga potensial dapat digugat di Mahkamah Internasional. Seperti saat UU Migas akan direvisi pada tahun 2005 muncul reaksi dari perusahaan asing yang mengancam akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.

 

Menurut dia, konsep BP Migas selaku kuasa pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) menjadi kabur. Hal ini dikarenakan BP Migas yang bertugas mewakili negara untuk mengontrol cadangan dan produksi Migas seperti diatur Pasal 44 UU Migas. Terlebih, BP Migas (BHMN) yang mewakili pemerintah dalam kuasa pertambangan tidak memiliki komisaris/pengawas dan bukan operator badan usaha.

 

Selain itu, BP Migas Migas tak punya sumur, kilang, tanker, SPBU, tidak bisa menjual minyak bagian negara, sehingga tidak bisa menjamin keamanan pasokan BBM/BBG dalam negeri. Hal ini membuktikan kehadiran BP Migas membonsai pasal 33 ayat (2), (3) UUD 1945 dan menjadikan makna “dikuasai negara” menjadi kabur.

 

“Ini jelas berdampak pada jalannya kekuasaan yang tidak terbatas dan akan cenderung korup, sehingga struktur kelembagaan ini menjadi cacat,” katanya. Karena itu, Pemohon menilai kesepuluh pasal itu bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

 

Sidang pemeriksaan panel pemeriksaan pendahuluan ini diketuai Achmad Sodiki beranggotakan Hardjono dan Hamdan Zoelva. Hamdan Zoelva mengingatkan agar sebagian pemohon memberi tanda tangan dalam permohonan. “Ada banyak pemohon yang belum tanda tangan sebagai pemberi kuasa, harap ini dilengkapi. Hizbut Tahrir, Pimpinan Serikat Islam, Marwan Batubara, Laode Ida, Fauziah Silvia, ini harap dilengkapi,” saran Hamdan. Majelis memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.