hukumonline
Kamis, 26 April 2012
CSR Ditegaskan Menjadi Beban Perseroan
Penegakan hukum jangan terhalang CSR.
Leo Wisnu Susapto/MR 12
Dibaca: 11357 Tanggapan: 1
CSR Ditegaskan Menjadi Beban Perseroan
Regulasi CSR sudah dikeluarkan pemerintah. Foto: ilustrasi (Sgp)

 

Mendekati lima tahun sejak diundangkan, yaitu 16 Agustus 2007, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, baru 4 April 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Atau kerap dikenal kalangan usaha sebagai Corporate Soscial Responsibilty (CSR).


PP ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 April 2012. Penerbitan PP ini adalah amanat dari Pasal 74 ayat (4) UU PT.


Setidaknya ada tujuh hal termuat dalam PP ini. Pertama, mengenai CSR itu sendiri.  Berlakunya PP ini menjadikan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 PP 43/2012.


Pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kedua, aturan PP ini menyatakan seperti Pasal 3 ayat (2) kewajiban CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.


PP ini menjelaskan mengenai kalimat ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam’ dan ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam’.


Kalimat pertama, seperti pada bagian penjelasan Pasal 3, adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan penjelasan kalimat kedua, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.


Sedangkan penjelasan ‘berdasarkan undang-undang’, adalah segala undang-undang besaerta peraturan pelaksana mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ditambah, etika menjalankan perusahaan lain seperti termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.


Ketiga, CSR dilaksanakan oleh direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah disetujui dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Demikian Pasal 4 ayat (1) dan pada ayat (2) rencana kerja tahunan memuat rencana kerja kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk CSR.


Keempat, penyusunan dan penetapan rencana kerja tahunan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, diharuskan untuk memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Realisasi anggaran guna CSR diperhitungkan sebagai biaya perseroan.


Kelima, pelaporan kegiatan CSR, seperti Pasal 6, dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Kemudian dipertanggungjawabkan pada RUPS.


Kemudian, hal keenam, seperti termuat dalam Pasal 7 menyatakan perseroan yang tidak melakukan kegiatan CSR dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.


Sebaliknya, isu ketujuh dalam PP ini, terutama Pasal 9 mengamanatkan agar perseroan yang telah melaksanakan CSR dapat diberi penghargaan oleh instansi berwenang.


Ketika dimintai tanggapan akan PP ini, Teguh Surya, aktivis lingkungan hidup Walhi mengatakan, penegakan hukum harus diperhatikan pemerintah. “Pemerintah jangan ragu menegakkan hukum bagi perusahaan dan pengurusnya yang terindikasi melakukan tindak pidana sekalipun perusahaan sudah melakukan CSR,” paparnya dihubungi melalui telepon, Kamis (26/4).


Menurutnya, pada 2008, Walhi melakukan riset dan akhirnya dijadikan buku yang terbit setahun kemudian. Riset dilakukan pada lima perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan CSR dan mendapat penghargaan baik pada tingkat nasional maupun internasional.


Ternyata, hasil penelitian Walhi, CSR yang mereka lakukan hanya sebagai alat ‘cuci tangan’ dari kejatahan yang dilakukan. Bahkan, CSR disalurkan pada masyarakat setempat atau melalui instansi pemerintah, saat kasus kejahatan yang dilakukan perseroan terungkap.


“Pemerintah harus lebih awas akan CSR yang dilakukan perseroan, dan jangan menilai CSR sebagai alat mencuci dosa perseroan,” tegas Teguh.


Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), Poltak Sitanggang menyatakan bahwa ia baru mengetahui PP 47/2012 tersebut. Diminta pendapatnya terkait CSR yang yang menjadi rencana kerja tahunan, ia mengemukakan bahwa perusahaan pertambangan mineral telah melakukannya.


Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), Bob Kamandanu tidak bisa dihubungi untuk dimintai keterangannya terkait PP CSR.

 

 

Ralat:

Ada beberapa kesalahan dalam artikel kami, yaitu:

Pada paragraf pertama tertulis: ‘Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT’

Seharusnya: ‘Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT

 

Pada paragraf ketiga tertulis: ‘Hal itu tertuang dalam Pasal 2 PP 43/2012’

Seharusnya: ‘Hal itu tertuang dalam Pasal 2 PP 47/2012’

 

Demikian ralat ini disampaikan.

 

Red

 

Share:
tanggapan
kesalahan redaksisila 30.04.12 13:23
Dear Hukum Online, FYI: bahwa PP yang terbaru adalah PP No. 47 Tahun 2012 bukan PP No. 43 Tahun 2012, karena PP No. 43/2012 mengenai Polri Koordinasikan Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.