hukumonline
Jumat, 27 April 2012
Keadilan Restoratif dalam Putusan-Putusan MA
MA beberapa kali memutus berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Ada sejumlah hambatan dalam penerapannya.
IHW/Inu
Dibaca: 5487 Tanggapan: 1
Keadilan Restoratif dalam Putusan-Putusan MA
Keadilan Restoratif dalam Putusan-putusan MA. Foto: Sgp

Hakim Agung Komariah Emong Sapardjaja mengatakan bahwa Mahkamah Agung sudah sejak lama menerapkan keadilan restoratif (restorative justice). Walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar.

 

“Dimana seharusnya dilibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Komariah dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) di Jakarta, Selasa (26/4).

 

Mahkamah Agung, lanjut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung itu lebih menempatkan keadilan restoratif bagi kepentingan pelaku dan korban. Caranya dengan memposisikan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Tidak seperti yang diatur dalam KUHAP yang menurut Komariah hanya bertujuan memidana pelaku.

 

Dengan kondisi itu, Komariah mengatakan MA sudah beberapa kali mengeluarkan putusan yang menerapkan prinsip keadilan restoratif itu. Dalam putusan perkara pidana No. 1600 K/Pid/2009 misalnya MA mempertimbangkan pencabutan pengaduan, walaupun pencabutan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan KUHP. Alasannya karena keluarga korban dan keluarga pelaku. “Terlebih lagi karena mereka masih sekeluarga,” tulis Komariah seperti tertuang dalam makalah.

 

Keadilan restoratif, lanjut Komariah, juga pernah digunakan MA untuk mengadili seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya. Sang suami didakwa dengan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman paling lama tiga tahun atau denda Rp15 juta.

 

Namun MA dalam perkara No 307 K/Pid.Sus/2010 itu memilih menjatuhkan hukuman percobaan dengan syarat khusus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah yang dibutuhkan oleh korban adalah nafkah bulanan, sedangkan pelaku berharap tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS. “Dengan demikian kepentingan hukum kedua pihak dapat terakomodasi,” demikian Komariah.

 

Komariah juga menyebutkan keadilan restoratif terdapat dalam perkara narkotika. Dijelaskan Komariah, akhir-akhir ini para hakim sering dihadapkan pada dakwaan tunggal dalam kasus narkotika. Biasanya jaksa hanya menggunakan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut intinya memberi ancaman pidana bagi seorang yang kedapatan menguasai narkotika.

 

Padahal fakta dalam BAP maupun di persidangan terungkap bahwa pelaku sebenarnya sedang atau selesai menggunakan narkotika dalam jumlah yang sangat kecil sehingga harusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal itu mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika dimana hakim dibolehkan menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi medis. Dalam perkara seperti ini MA akhirnya memvonis pelaku dengan hukuman penjara yang ringan dikurangi masa rehabilitasi medis. Demikian terdapat dalam Pasal 566 K/Pid.Sus/2012.

 

Kasus terakhir yang dicontohkan Komariah menerapkan keadilan restoratif adalah perkara Nomor 2399K/Pid.Sus/2010. Dalam kasus ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan korupsi sesuai Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi.

 

Namun karena kerugian negara yang timbul dari uang yang dikorupsi terdakwa ‘hanya’ Rp2,9 juta, maka hakim hanya menghukum terdakwa selama setahun penjara. Padahal ancaman minimal hukuman adalah empat tahun penjara.

 

“Tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian negara yang timbul karenanya, akan tetap sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan,” kata Komariah mengutip pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

 

Pakar Hukum Pidana Andi Hamzah dalam kesempatan yang sama menjelaskan beberapa hambatan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Hambatan pertama adalah ketiadaan payung hukum yang mengaturnya. “Karena perkara kriminal diambil alih oleh negara yang diwakili jaksa. Maka walaupun para pihak berdamai, perkara jalan terus kecuali delik aduan.”

 

Hambatan lain muncul dari aspek kultural dimana masyarakat cenderung sulit memaafkan. Menurut Andi Hamzah, mengutip mantan gubernur jenderal Inggris di Indonesia Thomas Raffles, bangsa ini cenderung pendendam. “Lihat saja pernyataan tokoh masyarakat, hukum mati koruptor, miskinkan koruptor, bikin kebun koruptor, dll,” Andi Hamzah memberi contoh.

 

Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di beberapa negara lain. Di Den Haag Belanda, kata Andi hamzah, 60 persen perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan dengan ganti rugi dan denda. “Di Norwegia lebih tinggi lagi. Sekitar 74 persen.”

 

Andi Hamzah yang mengaku terlibat penyusunan RUU KUHP sejak 25 tahun silam mengaku sudah pernah memasukkan rumusan kewenangan jalur pemaafan oleh hakim (rechtelijk pardon). Dalam konsep ini hakim dapat menyatakan dakwaan terbukti dan menyatakan terdakwa bersalah dengan tanpa sanksi pidana.

 

Selain itu, ia juga pernah memasukkan konsep submisi (submission) dimana terdakwa yang berkasnya sudah ada di pengadilan dapat menghadap hakim untuk dijatuhi pidana tanpa sidang, dengan mengakui semua perbuatan yang didakwakan. Ini harus disetujui jaksa dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari 2/3 maksimum ancaman sanksi.

 

“Sayang, Patrialis Akbar mengambil kembali rancangan KUHP ini dari Sekretariat Negara dan sampai sekarang terbenam di Menteri Hukum dan HAM selama tiga tahun,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
jangan2 sengaja dipasung juga......Widodo 28.04.12 09:03
Hakimmenuntut gajinya diperhatikan dan dijalankan oleh Pemerintah ktb mmg perintah undang2, gak dijalankan. Ide2 pembaharuan KUHP kolonial sdh lama sejak prof Sudarto sampai Prof andi hamzah,sdh jadi RKUHPNYA, 25 thn........Jagngan2 jg pemerintah menghakangi hakim, biar hakimnya bisa selalu dibilang g maju2, padahal putusan hakim sdh banyak yg restoratif justice.arnerit

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan