hukumonline
Rabu, 02 Mei 2012
Panitera Pengganti Juga Tuntut Peningkatan Kesejahteraan
Karena beban kerjanya bertambah setelah ada Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial.
Ant/IHW
Dibaca: 6509 Tanggapan: 9

 

Semangat menuntut perbaikan kesejahteraan ternyata cepat menular di lingkungan warga pengadilan. Bila sebelumnya hakim dan hakim ad hoc menuntut kenaikan gaji dan tunjangan lain, hal serupa kini disuarakan para panitera pengganti.

 

Adalah 53 panitera pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang melayangkan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung berisi tuntutan peningkatan kesejahteraan terkait dengan semakin bertambahnya beban pekerjaan.

 

"Dengan berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang maka secara tidak langsung beban panitera pengganti semakin bertambah," kata Ketua Ikatan Panitera Pengganti dan Juru Sita Indonesia (IPASPI) Pengadilan Negeri Semarang Sri Banowo di Semarang, Selasa (1/5).

 

Menurut Banowo, hingga saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur adanya penghargaan secara materi terhadap kinerja panitera pengganti yang bertugas di PN Semarang, sekaligus di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Ia menjelaskan, pada UU No 2 Tahun 2004 juncto Peraturan Presiden RI No 96/2006 juncto Peraturan Presiden RI No 20/2011 hanya mengatur mengenai hak dan tunjangan para hakim dan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial.

 

Demikian pula dengan UU No 46/2009 junto Peraturan Presiden RI No 49/2005 juncto Peraturan Presiden RI No 86/2010 yang hanya mengatur hak keuangan serta administrasi untuk para hakim karir maupun hakim ad hoc pengadilan tindak tipikor.

 

"Dengan kata lain, hakim karir dan hakim 'ad hoc' pada Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang telah dapat menikmati tunjangan dan hak-haknya sejak mulai menjalankan tugas. Sedangkan hak keuangan dan administrasi bagi para panitera pengganti belum diatur dalam UU," ujarnya.

 

Ia mengungkapkan, saat ini panitera pengganti di PN Semarang hanya menerima tunjangan panitera sebesar Rp350 ribu per bulan dan mendapat honor tambahan Rp70 ribu per perkara tiap mendampingi majelis hakim menyidangkan suatu perkara.

 

Menurut dia, besarnya tunjangan yang diterima panitera pengganti masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1998. "Tunjangan yang telah diterima para hakim, baik hakim karir maupun hakim ad hoc tiap bulan mencapai Rp12 juta," katanya.

 

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat segera mengatur pemberian tunjangan dan uang kehormatan serta hak-hak bagi panitera pengganti berdasarkan UU dengan nominal yang tidak terlalu jauh dengan hakim PN Semarang, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, peraturan terakhir yang mengatur soal tunjangan bagi panitera adalah Peraturan Presiden No 24 Tahun 2007. Panitera pengganti untuk pengadilan kelas II mendapat tunjangan Rp300 ribu tiap bulan. Sementara panitera pengganti di Mahkamah Agung mendapat tunjangan Rp2,025 juta.  

Share:
tanggapan
nabilynabila 20.05.13 11:47
wahai, suamiku Nabily, suami yang tidak baik dirimu itu, lihat istrimu yang panitera pengganti ini kau sia-siakan, dasar gak tau malu... tapi ya sudahlah itu rejekimu warisan BApakmu ( MA), kalo kita apalah selalu jadi objek kenakalan bagi HAkim-HAkim pemalas yang gila suap itu..... naikan tunjangan PP baru kita rujuk kembali...
Tidak adilbodi 13.05.13 11:58
MA dan pemrrintah salah besar...., pengadilan dibawah MA ada diskriminasi, lihat saja hakim dan pegawai lainnya, apa hakim bersidang tanpa pegawai lain, juga antara kepaniteraan dan sekretariat, wapan bisa jadi pansek sedangankan wasek tidak bisa jani pansek....dimana keadilannya, jika memang tidak bisa yah buabarkan saja, biar hakim saja yag ada di ma, liaht saja biar gakji gedeh tapi toh hakim juga tetap malas
Hakim tetap malas walaupun tunjangan jabatan sudah dinaikkanCorong PP 05.05.13 11:57
Dalam kenyataannya para Hakim yang mulia dalam menjalankan tugasnya masih mempunyai mental yang sama sewaktu tunjagan jabatannya belum setara dengan sekarang (yang disamakan dengan tunjangan pejabat negara). Yang mulia para Hakim pada waktu hari Senin pagi masih dalam perjalanan dari daerah (tempat keluarga bertempat tinggal) dan pada hari Kamis siang sudah tidak ada di tempat pulang ke daerah masing-masing (tempat keluarga bertempat tinggal).
sabar dan sabar itulah kata yang bijakpelengkap penderita ups Panitera Pengganti 10.04.13 11:46
haiiiiii sobat-sobat ku para pelengkap penderita (ups salah) Panitera Penggangti di dunia dan seisinya, kita hanya berharap dan tak lupa berdo'a, agar para pengambil kebijakan yang non jauh diangkasa, agar bisa melihat para panitera penganti yang dibumi ini lagi kesusahan dan menderita, karena tunj.jab, gak pernah naik dan tak dinaikan sampai pak Presiden dah ganti 3 kali, Danl konon katanya, pak Hakim yang mulia itu gak bisa membuat putusan kalau berita acara persidangan yang dibuat, dan putusanya sendiri bisa batal demi uang ( ups salah ) batal demi hukum kalau BAPnya tidak jelas dan tidak lengkap, nah saudara-saudaraku setanah air, artinya peranan pelengkap penderita ( ups salah ) Panitera pengganti itu tidak bisa diganti dan tak tergantikan walaupun dengan emas atau perak sekalipun; dan satu lagi wahai sobat-sobatku pelengkap penderita ( ups salah ) panitera pengganti, ditempat kerja kita saja Panitera Pengganti itu seperti pegawai kelas 2, dan dianggap sebagai bawahannya para Panmud, ( apakah sobat-sobatku para PP juga merasakan ) PP ditempat saya fasilitasnya sangat minim, tempat duduk kursi lipat, meja kursi seadanya, gak ada ruang untuk menerima tamu, gak ada dispenser untuk sekedar membuat minum ketika tenggorokan merasakan haus, dan itu kesejahtraannya masih dibawah pada kaur dan panmud, oh nasibku- nasibku para pelengkap penderita (ups salah ) panitera Pengganti, padahal yang sobat-sobatku setanah air, baik di Aceh maupun yang ada di Jayapura, coba bayangkan tugas Panitera Pengganti, adalah menggantikan posisinya Panitera untuk menggantikan fungsinya sebagai panitera sidang, DP3 dibuat oleh Panitera, tapi hak-haknya sebagai panitera Pengganti diabaikan, bagaimana dengan anda ditempat tugas anda wahai sobat-sobat ku Panitera Pengganti ? tapi mudah-mudahan Yang Maha Kuasa nan jauh diatas sana tidak menutup mata, dan tidak tidur serta mengetahui keluh kesah kita, dan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita semua, amin
kesejahteraan HonyorerWELWEWHEWLEWHEW 27.02.13 14:13
lah PAnitera Penggantinya Aja pada minta naik Lah Yang Tenaga Honyorer gimana nich Pengabdian Tanpa Batas .. sampai Tua
PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENUNTUT KEADILAN Rino 18.01.13 18:11
Sampai kapan Tunjangan Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama ini dipikirkan oleh Pimpinan ?? apakah kami tidak sepantasnya mendapatkan penghidupan yang layak ?? perbandingan dengan Panitera Pengganti MAHKAMAH KONSTITUSI saja layak dari Rp.900.000 s/d Rp.5.500.000,- ?
kasianwawan 05.12.12 19:40
yang komentar tentang status kepegawaian panitera dengan hakim namanya orang bodoh, tidak tahu aturan, posisi penitera dengan hakim itu seperti suami isteri, bisakah hakim bersidang tanpa ada panitera pengganti, mengenai gaji tiap tahun naik tidak berarti apa2 hanya 5-10%,dibandingkan dnegan hakim 1000 kali lipat, yang kitas tuntut tunjangan, karena sejak tahun 2007, tunjangan panitera pengganti tidak pernah naik.
kenaikan paniterabenny 28.10.12 21:02
Wahai saudara Nabiily, dirimu hanya melihat perannya saja, peran PP itu sangat besar, tempat berkas dan berita acara serta tempat tumpuan harapan hakim@ nakal itu, hakim bisa bersidang walaupun hilang 1 atau 2 orang, sedangkan PP diwajibkan selalu ada dan selalu ditekan.. mereka orng@ yang sdh senior, pangkat dan jabatan sdh lebih dari HAkim@ baru itu, Pejabat sebutan bagi mereka juga.. apa itu yang dinamakan adil???
ppherlina 05.06.13 10:38
jadi memang tdk salahorang mengatakan TERNYATA DI PENGADILAN TERDAPAT KETIDAK ADILAN, kra-kira kata-kata inilah yg cocok bagi para panitera pengganti. wahai petinggi MA, tolonglah kami krn kami juga mau hidup, kami juga manusia kami bukan robot. mudah2an petinggi MA mendengar keluhan kita
kaji dulunabiily 03.05.12 09:09
menuntut kenaikan boleh2 saja. tapi coba baca dulu dong UU dan status kepegawaiannya. dan coba dong dianalisa juga resiko kerjanya,. bukankah setiap tahun sudah naik gajinya...../////?????
Kaji SekarangRoihan 03.11.12 02:40
Bro.. Jangan Kebanyakan Mengkaji, Apalagi Mengkaji yang dulu...kalau resiko mana ada kerjaan yang gak ada resikonya!!!.and pala artinya naik tiap tahun 5%.. Kalau yang baru jadi pejabat negara ini sepuluh tahun gak naik pun gak pa2 !!!!.. sebab para pihak sama dia semua bukan Panitera/P yaaaahhhh. moga2 para PP sabar serta tidak mencontoh pelanggaran kode etik yang dari seniornya........
IPASPI menuntut Kesejahteraan Rino 18.01.13 18:17
Ya kalau banyaknya Anggota IKAHI bermasalah itu dikuar kode Etik kami sebagai IPASPI ???
salah kapragongong 13.05.13 12:04
eh....yang betul dong, apa hakim bisa bersidang tanpa pegawai lain, lihat saja... sekarang hakim sudah gaji gede...malas lagi., yg jelas tidak adil bung...., kalau hakim saja manusia yah bubarkan saja yang lain, ...kan selesai....jangan cuma pegawai saja disiruh berkerja, disiplin...mana hakimnya.....lihat...bung ...!!!dimana-mana malas
jangan memancing emosichaca 29.03.13 21:26
Saudara nabiily, status anda apa dalam lembaga peradilan, apakah hakim atau panitera atau pegawai biasa, kalau anda ada disalah satunya, anda tidak mungkin berkomentar seperti ini, hakim saja mengakui kesenjangan ini dan ikut prihatin, anda jangan membuat memancing emosi, karena ini akan berdampak sangat buruk nantinya, saya harap anda mencabut pernyataan anda ini, soal resiko kerja yang lebih besar adalah JURUSITA yang selalu berhadapan langsung dilapangan tanpa ada pengamanan sedikitpun, sementara hakim hanya dibelakang meja, itupun ada satpam yang menjaga didepan pintu. tolong renungkan...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.