hukumonline
Jumat, 11 Mei 2012
Apemindo Persoalkan Dua Peraturan Terkait Pertambangan
Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan dinilai bertentangan dengan Permen ESDM tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral
FNH
Dibaca: 2479 Tanggapan: 1

Pada 7 Mei 2012 lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menilai, peraturan tersebut bertentangan dengan Permen ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.


Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang, mempermasalahkan dua peraturan tersebut. Pasalnya, Permendag ini memasukkan perusahaan yang memiliki izin Kontrak Karya (KK)sebagai salah satu pihak yang berkewajiban untuk mengikuti ketentuan ekspor. Dia berpendapat, seharusnya Permen ESDM juga memberlakukan hal yang sama.


“Kita kecewa dan meminta hak serta keadilan yang sama dengan KK secara UU,” kata Ketua Umum Apemindo Poltak Sitanggang ketika dihubungi oleh hukumonline, Jumat (11/5).


Di dalam Permendag ini, disebutkan bahwa jika suatu perusahaan ingin melakukan ekspor produk tambang, maka perusahaan tersebut harus mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) yang didapatkan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.


Sementara itu,untuk mendapatkan ET-Produk Pertambangan perusahaan harus mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Isi rekomendasi tersebut tentunya telah memiliki status clean and clear serta roadmap tentang pendirian smelter.


Poltak mempertanyakan kenapa di dalam Permen ESDM rekomendasi tersebut hanya berlaku bagi pemegang IUP dan tidak berlaku bagi pemegang KK seperti PT. Freeport dan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Padahal, secara tidak langsung, Permendag juga memberlakukan peraturan yang sama bagi KK. Tentunya, ada dua hal yang saling bertentangan antara dua peraturan yang terkait tambang ini.


“Pajak ekspor harus ditentukan dari mana dan antara pemegang IUP dan KK harus berlaku sama,” tegasnya.


Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, mengatakan bahwa Permendag ini diterbitkan untuk mendukung upaya tertib usaha di bidang pertambangan, menjamin pemenuhan kebutuhan produk tambang di dalam negeri, serta menciptakan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi para pelaku tambang.


“Juga mengingat terjadinya kelangkaan sumber daya pertambangan di dalam negeri serta eksploitasi yang berlebihan dan kenaikan ekspor yang cukup tajam untuk beberapa produk tambang,” kata Deddy dalam pers rilisnya.


Ia menyebutkan, selama kurun waktu 2008-2011 ekspor produk pertambangan mengalami kenaikan sangat tajam, misalnya biji nikel naik sebesar 703 persen, biji tembaga naik sebesar 118 persen, biji aluminium naik sebesar 490 persen serta biji besi mengalami peningkatan ekspor yang paling besar mencapai 4.427 persen.


Permendag ini juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tidak terbarukan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya dengan menerapkan nilai tambah mata rantai produksi. “Strategi ini tentunya akan lebih meningkatkan nilai ekspor nasional kita, serta membuka lebih banak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkapnya.


Sayangnya, ketika hukumonline mencoba mengkonfirmasi terkait dua perbedaan peraturan ini, Deddy tidak dapat dihubungi.

 

 

Share:
tanggapan
C AND CAGUS SALIM 12.11.12 01:07
Bagi kami proses rekonsiliasi untuk menentukan IUP berstatus C n C itu membuat pemegang IUP explorasi tidak melakukan kegiatan apapun sebelum status CnC di umumkan untuk mendapatkan kepastian legalitas, pemerintah daerah rugi, pengusaha rugi, masyarakatpun rugi.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.