hukumonline
Sabtu, 12 Mei 2012
SBY Dituntut Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
Sudah 14 tahun berlalu, penyelesaian hukum kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta Tragedi Mei belum juga tuntas.
Ady
Dibaca: 1888 Tanggapan: 1
SBY Dituntut Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
Presiden SBY dituntut serius tuntaskan pelanggaran HAM Berat. Foto: Sgp

 

 

Keluarga korban dan aliansi organisasi pegiat HAM mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta Tragedi Mei. Sebagai upaya mewujudkan hal itu mereka menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Istana Negara, Jumat (11/5). Biasanya, tiap hari Kamis mereka juga berdemonstrasi di depan istana.

Selain itu keluarga korban didampingi Komisi Untuk Tindak Kekerasan dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah melakukan berbagai upaya lain. Mulai dari bertemu dengan DPR, Presiden dan lembaga negara lainnya. Ironisnya, langkah tersebut belum berbuah hasil yang memuaskan.

Menurut Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Yati Andriyani, Kemenko Polhukam ditugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjawab soal pelanggaran HAM berat masa lalu. Kemudian, dengan menggandeng lembaga lain dibentuklah tim kecil pada tahun lalu. Namun sampai sekarang Yati tidak mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan tim tersebut selama satu tahun ini.

Yati khawatir hasil kerja tim tersebut tidak sesuai dengan mandat UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Mengacu mandat itu Yati merasa kasus pelanggaran HAM berat dilakukan lewat mekanisme Pengadilan HAM. Jika penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu tidak dilakukan lewat mekanisme hukum, maka terjadi pemutihan.

Selain itu Yati mengingatkan agar tim bentukan Kemenko Polhukam memperhatikan prinsip hak korban yaitu berkaitan dengan asas keadilan, kebenaran dan pemulihan. Serta jaminan untuk ketidakberulangan.

“Kami juga sesalkan kenapa Presiden terkesan diam dengan tim di Kemenpolhukam yang tidak juga memberikan progres kerja yang cukup baik dalam persoalan ini,” kata Yati kepada hukumonline di tengah-tengah aksi di depan gedung Kemenko Polhukam Jakarta, Jumat (11/5).

Lebih lanjut Yati berharap tim tersebut dapat merekomendasikan kepada SBY untuk mendorong penuntasan kasus ini lewat mekanisme hukum dan mengupayakan pengungkapan kebenaran atas berbagai peristiwa yang terjadi. Misalnya siapa yang harus bertanggungjawab atas tragedi Mei 1998 dan lain sebagainya.

Yati melihat sudah terdapat hal yang memudahkan terwujudnya hal tersebut, salah satunya hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Sayangnya, hasil itu ditolak berulang kali oleh Kejaksaan Agung.

Senada, dalam kesempatan yang sama salah satu keluarga korban, Maria Catarina Sumarsih mengatakan pemerintah selalu mengobral janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ibunda salah satu korban tragedi Semanggi I, Bernardus Realino Norma Irawan atau dikenal dengan Wawan ini sudah berkali-kali mendengar 'suara surga' yang diucapkan para petinggi negara itu.

Sumarsih menilai, hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM di tahun 2003 dapat digunakan pemerintah sebagai titik masuk untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II. Penyelidikan itu, lanjut Sumarsih, seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung sehingga dapat dibentuk Pengadilan HAM adhoc. Lagi-lagi Sumarsih melihat hal tersebut tidak dilakukan, alhasil proses hukumnya, mandeg.

Sumarsih mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menerbitkan putusan yang menegaskan bahwa yang menyatakan terjadi atau tidaknya pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM dan Kejagung. Oleh karenanya Sumarsih menekankan hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus ini sudah layak untuk ditindaklanjuti Kejagung.

Lebih lanjut Sumarsih mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sudah diatur dalam pasal 43 UU Pengadilan HAM. Sehingga pengadilan HAM adhoc sudah semestinya digelar untuk menyelesaikan berbagai macam kasus pelanggaran HAM berat ini.

Sumarsih mengingatkan, berkali-kali pimpinan negara ini berganti dan berulang kali pula permintaan maaf mereka sampaikan kepada keluarga dan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan SBY juga bersedia untuk minta maaf. Ironisnya, sampai saat ini upaya konkrit untuk menuntaskan persoalan itu menurut Sumarsih belum nampak.

“Ketika SBY akan meminta maaf pun, apakah benar akan ditindaklanjuti dengan proses pengadilan. Apakah hak-hak korban akan dipenuhi?” ujar Sumarsih ketika mempertanyakan keseriusan Presiden dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Sumarsih khawatir permintaan maaf itu hanya digunakan oleh SBY sebagai pencitraan untuk menggalang suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar pada tahun 2014 nanti.

Walau kesal dengan lambannya proses hukum yang dijalankan oleh aparatur negara, Sumarsih masih menaruh harapan agar kasus pelanggaran HAM berat ini dapat dituntaskan. Dia meyakini jika kasus ini tidak tuntas maka akan berdampak negatif terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Maka dari itu, secara pribadi dia mengaku tetap bersemangat untuk berjuang sampai kasus pelanggaran HAM berat ini dituntaskan.

“Saya akan terus menjaga semangat perjuangan ini,” tutup Sumarsih.

Share:
tanggapan
tanggapankuwhiter 14.05.12 17:53
apa sih artinya
Kenapa Di Negara Ini masih terjadi pelanggaran HAM yudi tama 29.05.12 16:36
YA Allah mengapa ? di dunia ini masih ,.... saja terjadi pelanggaran asusila / pelanggaran HAM

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.