hukumonline
Senin, 14 Mei 2012
Polri Masih Identifikasi Jasad Korban Sukhoi
Komisi V DPR segera memanggil Menteri Perhubungan dan pihak terkait.
ADY/YOZ
Dibaca: 959 Tanggapan: 0
Polri Masih Identifikasi Jasad Korban Sukhoi
Jumpa pers penanganan korban jatuhnya pesawat sukhoi di RS Polri Kramat jati. Foto: Sgp

Proses identifikasi terhadap korban penumpang Sukhoi Superjet 100 masih terus dilakukan. Sampai saat ini, Polri telah menerima 21 kantong mayat yang berisi bagian tubuh korban dan 4 kantong berisi properti milik korban. Pemeriksaan dilakukan Puslabfor Polri dan Disease Victim Identification (DVI) di rumah sakit Polri, Jakarta Timur.


Kepala RS Polri Brigjen Agus Prayitno mengatakan, tim DVI dan Polri telah memeriksa 22 kantong jenazah. Sebanyak 18 kantong berisi mayat dan 4 properti. Menurutnya, sampai hari ini proses identifikasi dan evaluasi data masih dilakukan. Selain itu, ia menekankan bahwa setiap RS Polri menerima jasad korban yang baru, langsung dilakukan pemeriksaan.


“Setiap ada kantong jenazah datang langsung dikerjakan,” ujarnya saat jumpa pers di RS Polri Jakarta, Senin (14/5).


Pada kesempatan yang sama, Koordinator DVI Kombes Anton Castilani mengatakan, sampai hari ini pos mortem masih berlangsung. Tim forensik sedang mendekripsikan bagian tubuh seperti gigi, tanda medik dan DNA. Kemudian akan dicocokan dengan Posko Antemortem.


Anton mengaku proses pemeriksaan tersebut cukup sulit, karena butuh ketelitian dan kehati-hatian. Dia menyadari pihak keluarga korban ingin mengetahui hasil akhir pemeriksaan itu dengan cepat. Oleh karenanya Anton mengimbau kepada keluarga agar bersabar. “Seluruh korban diharapkan dapat diidentifikasi 100 persen,” harap Anton.


Sementara Kabag Penum Mabes Polri, Boy Rafli Ahmad menekankan proses yang sedang dilakukan tim butuh kecermatan. Selain itu dalam upaya pemeriksaan properti korban akan dilakukan pemilahan. Sehingga dipisahkan mana barang yang masih diperlukan untuk pemeriksaan dan mana yang tidak. Barang yang tidak dibutuhkan untuk pemeriksaan akan mengembalikannya ke pihak keluarga korban.


Boy mengingatkan, upaya-upaya sinkronisasi membutuhkan waktu yang cukup. Sehingga proses yang dilakukan mendapat hasil maksimal. “Tidak ada niatan untuk memperlambat proses ini,” ujarnya.


Terpisah, anggota Komisi V DPR Marwan Jafar mengimbau semua pihak tidak banyak berdebat dan berspekulasi mengenai kecelakaan tersebut sebelum ditemukannya kotak hitam (black box). Jika kotak hitam itu sudah ditemukan, barulah semua pihak bisa mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengumumkan kepada publik secara transparan perihal kecelakaan.


“Kita semua pasti berharap tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.


Sementara itu, Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow memastikan bahwa komisinya  akan memanggil Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan jajarannya, serta pihak-pihak terkait atas insiden musibah kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Jawa Barat.


Dia mengatakan, informasi sementara yang sudah diterimanya, ada indikasi pesawat itu belum mengantongi izin dan sertifikat kelaikudaraan dari Dirjen Udara Kemenhub. Padahal, Pasal 38 butir a hingga c dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sudah menegaskan pemerintah harus menerbitkan sertifikat kelaikudaraan. “Walaupun itu temporary, itu di UU sudah jelas,” ujar Yasti.


Yasti mengatakan, Komisi V perlu mengetahui soal sejauh mana sertifikat kelaikudaraan yang dimiliki pesawat Sukhoi Superjet 100 naas itu, baik dari badan penerbangan asal pesawat itu, dari lembaga penerbangan internasional, dan kelayakan penerbangan untuk wilayah Indonesia.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.