hukumonline
Selasa, 15 Mei 2012
Ahli Sarankan RSBI Dibubarkan
Pemerintah menganggap delapan kali persidangan hanya berkutat pada persoalan praksis atau implementasi.
ASh
Dibaca: 1996 Tanggapan: 5
Ahli Sarankan RSBI Dibubarkan
Salah satu sekolah SMU di jakarta yang bertaraf RSBI. Foto: Sgp

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mengkritik keras keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) seperti diamanatkan pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Sebab, metode pengajaran dengan menggunakan bahasa asing (Inggris) di RSBI atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) itu jelas-jelas melanggar konstitusi.

 

“Saya sangat menentang sistim pembelajaran RSBI dan SBI karena terang-terangan melanggar Konstitusi dalam penggunaan asing. karena itu saya menuntut pemerintah supaya RSBI secepatnya meniadakan keberadaan lembaga pendidikan itu,” kata Daud dalam sidang pleno lanjutan pengujian pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/3).

 

Ia menilai metode pembelajaran RSBI yang menekankan penguasaan bahasa asing bertentangan dengan Pasal 36 UUD 1945 (yang lama). “Penggunaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris telah melanggar pasal 36 UUD 1945 yang asli yang menyatakan ‘Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia’ dan telah mengkhianati semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928,” kata Daoed.

 

Menurut Daoed para perumus dan pengambil kebijakan untuk membentuk RSBI telah melakukan kekeliruan besar. Sebab kemajuan sistem pendidikan di suatu negara manapun tidak disebabkan oleh penguasaan bahasa. Pendidikan di negara seperti Inggris/Amerika maju bukan karena menguasai bahasa Inggris, melainkan karena menghayati nilai-nilai kemajuan zaman lewat pendidikan formal.

 

“Membiasakan anak didik sedini mungkin mengenal, menguasai, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai yang diakui dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negaranya,” kata pria yang pernah menjadi Mendikbud Kabinet pembangunan III periode 1978-1983 ini.

 

Ia khawatir cara pembelajaran yang “khas” internasional di RSBI dan SBI akan berdampak negatif bagi peserta didik. Seperti, anak didik menjadi minder, bermentalitas inlander, hilang kebanggaan nasionalnya, padahal mereka menjadi andalan eksistensi NKRI di masa depan.

 

“Saya pernah mendengar ada seorang ibu yang kaget mendegar anaknya mengucapkan ‘i hate the bahasa’, maksudnya bahasa Indonesia. Nampaknya anak ini menyesal tidak dilahirkan sebagai anak Inggris. Bagaimana anak ini bisa diharapkan menjadi generasi penerus andalan? Seolah salah asuhan, tetapi ini salah siapa?”

 

Ditambahkan Daoed, tak ada jaminan seorang yang jenius di bidangnya menguasai bahasa Inggris. “Saya pernah membaca ada pemenang Nobel dari Jepang yang tidak menguasai bahasa Inggris. Saya tahu benar, tidak sedikit lulusan S-1 ITB dan fakultas teknik lainnya hingga meraih gelar doktor lemah berbahasa asing,” imbuhnya. 

 

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), H.A.R. Tilaar menilai RSBI mengadopsi benchmark dari negara-negara industri maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). “Mengambil benchmark dari negara-negara maju ini bertentangan dengan jiwa pendidikan nasional yang didasarkan kepada kebudayaan Indonesia,” kata Tilaar.

 

Menurutnya, sistem RSBI/RSBI bertentangan dengan roh semangat UUD 1945 karena sistem RSBI ini akan menggerus budaya bangsa dan mengikis rasa nasionalisme. “Keberadaan RSBI menampikan paham kebudayaan Indonesia yang merdeka yang merupakan karakter bangsa,” kata Tillar.

 

Menanggapi hal itu, Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Suyanto mewakili termohon mengatakan persidangan yang telah delapan kali berlangsung tersebut hanya berkutat pada persoalan praksis (implementasi).

 

Padahal pemohon meminta uji materi terhadap pasal 50 ayat (3). “Saya yakin Majelis tidak akan berpengaruh terhadap persoalan remeh temeh seperti ini,” ujarnya. Menurut dia, jika dalam tataran implementasi terdapat kekeliruan, maka akan ada perbaikan sistem. “Ini kan yang diperkarakan pengujian pasal atau norma, bukan implementasi norma.” 

 

Suyanto mengatakan, saat ini hanya sebanyak 1.300-an RSBI di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu hanya sebatas 0,65 persen dari seluruh sekolah yang ada Indonesia. Karena itu, kata Suyanto, pihaknya juga mempertanyakan perihal tuntutan keadilan dari jumlah itu. “Saya kira keadilan sudah diletakkan dalam prinsip penyelenggaraannya,” ujarnya.

 

Untuk diketahui, Pengujian pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ini dimohonkan sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan yang mengaku tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran sangat mahal. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

 

Mereka menilai pasal yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional itu diskriminatif. Keberadaan pasal itu menimbulkan praktek perlakuan yang berbeda antara sekolah umum dan RSBI/SBI. Misalnya, dalam sekolah umum fasilitasnya minim dan guru-gurunya kurang memenuhi kualifikasi. Sementara di sekolah RSBI fasilitas lengkap dan guru-gurunya berkualitas.

 

Jika pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tetap dipertahankan potensi pembatasan akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik akan terus dilanggar. Para pemohon meminta MK membatalkan pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Pasal 36 UUD 1945.

 

Dalam tuntutan provisi, pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan pemerintah untuk menunda operasional RSBI/SBI di seluruh Indonesia dan menghentikan anggaran subsidi RSBI sampai ada putusan perkara ini.

Share:
tanggapan
RSBI DAN SBI tetap berdiriade rizky putri junaidi(siswa smp negeri 1 mojokerto RSBI) 22.01.13 17:21
Tidak semua RSBI dan SBI di-Indonesia memungut biaya sekolah dengan tarif atas,kita mau "GO INTERNASIONAL" ko malah dibubarkan??? Negara mau maju kok RSBI dan SBI dibubarkan??? Gimana nanti generasi penerus bangsa??? Karena jaman sekarang sudah sistem serba "IT(Internasional Technology) dan bahasa inggris" tetapi karena pemerintah sudah menetapkan ya kita mengikuti saja... Terima kasih atas pemberian tanggapannya kepada saya... Mohon dimaafkan jika ada kata kata yang kurang berkenan dan bila tersindir... Terima kasih...
Biaya masuk RSBIAtty 11.07.12 20:27
sebenarnnya mslh sekolah RSBI bagi pr ortu hanya maslh biaya yg dipungut dari awal masuk sklh sampai uang bulananya yg mahal. Kenapa mereka diperbolehkah memungut biaya dr pr ortu sedangkan mreka sdh menerima bantuan dr Pemerintah lebih besar dr sekolah reguler???????
Bahasa Inggris hanya sarana....Ajie Bahleuwi 15.06.12 14:45
Bahasa Inggris hanya sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas, juga untuk keperluan dunia kerja komunikasi internasional. Bahasa Inggrsi jangan dikait-kaitkan dengan UUD 45. Bangsa manapun boleh mempelajari Bahasa Inggris, tidak ada hubungannya dengan politik. Ingat, Bahasa Inggris berbeda dengan Negara Inggris. Tidak ada salahnya bangsa Indonesia belajar Bahasa Inggris dengan baik..Kalau mau kuliah di Luar Negeri, atau mau Tur ke Singapura, kalau gak bisa bahasa Inggris PASTI BINGUNG.....GOOGLE: Kampung Inggris Liberty.
Pertahankan RSBI/SBIDave 16.05.12 11:16
Mungkin pak Daud Jusuf, beranggapan bahwa pembangunan itu statis. Justru pendapat beliau mengenai nilai-nilai itu saat penting, dan hal itu tidaklah cukup, harus dilengkapi dengan kemampuian lain yaitu bahasa Inggris. Selama ini, pendidikan luar sekolah (kursus) bahasa Inggris kurang berhasil harus dilakukan di dalam pendidikan formalnya. Saya kira gunanya untuk berkomunikasi secara global yang saat ini sudah menjadi kebutuhan. Para ilmuwan yang kurang memahami bahasa Asing (Inggris), jangan membuat bangga justru kasihan. Bagaimana bisa berdiskusi dengan para ahli lain dari seluruh dunia, seperti Malaysia, Jepang, China, India, Perancis, Timur Tengah, yang saat ini sudah menguasai penggunaan bahasa Inggris. Apalagi negara-negara di Eropa, Amerika, Australia yang memang sudah menjadikan bahasa Inggris untuk sehari-hari
RSBI melanggar Sila ke-5 Pancasilacatur 16.05.12 01:27
Program RSBI/SBI dgn pengalokasian dana besar dari Pemerintah telah mencabik-cabik Sila ke-5 Pancasila : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dlm bidang pendidikan. Hapuskan diskriminasi pendanaan & pengkotakan kelas yg tidak ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dgn demikian RSBI/SBI tidak sesuai UUD'45 alinea 4 Pembukaan.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.