Pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan terbuka semula diharapkan menjadi satu fondasi penting yang menjamin kehidupan bernegara yang demokratis. Diakui bahwa pemilu merupakan salah satu prasyarat atau bahkan pilar sebelum suatu negara bisa dikatakan mempunyai sistem integritas nasional. Pemilu di sisi lain mengundang risiko bahwa yang terpilih menjadi pemenangnya adalah justru orang dan sekelompok orang yang jauh dari karakter, perilaku dan praktik harian sebagai mereka yang bersih dan punya integritas tinggi. Pemilu juga karenanya tidak menjamin bahwa orang-orang terpilih itu akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melaksanakan amanat konstitusi dan bekerja untuk kepentingan publik tanpa membedakan latar belakang mereka, baik agama, sosial, ideologi politik, budaya, etnis, gender, dan warna kulit.
Ketika Golkar masih menjadi partai pendukung utama kekuasaan rezim Suharto selama sekitar 30 tahun, Golkar dipersepsikan sebagai memberikan semua legitimasi yang diperlukan oleh rezim Suharto untuk melakukan berbagai macam praktik penyimpangan konstitusi, pelanggaran HAM, pengucilan kehidupan politik yang demokratis, dan korupsi yang secara jahat memperkaya dan memberi manfaat bagi keluarga dan kroninya. Sejumlah pimpinan Golkar praktis juga ikut mendapatkan berbagai manfaat tidak sah itu, suatu simbiose parasitis yang wajar diharapkan terjadi dalam situasi demikian, di atas penderitaan bangsa ini.
Ketika rezim Suharto jatuh pada tahun 1998, Golkar ikut terperosok sejenak, istilah populernya, mereka secara sengaja tiarap sambil menunggu angin baik berhembus ke arah mereka. Tidak lama, mereka mulai membangun kembali kekuatannya melalui Pemilu 1999, 2004 dan 2009 yang dianggap paling demokratis sedunia dan menjadi contoh bagi bangsa manapun untuk membangun kembali semua fondasi kelembagaan yang hancur karena penindasan rezim-rezim represif.
Dengan uang, infrastruktur politik sampai ke tingkat grass-root, dan birokrasi serta kekuasaan kehakiman yang terlatih selama puluhan tahun di bawah rezim Suharto, serta kehandalalan politisi mereka memainkan sejumlah isu nasional untuk di satu sisi mengguncang dan di sisi lain meningkatkan posisi tawar mereka, saat ini Golkar merupakan suatu kekuatan politik yang luar biasa besar pengaruhnya dalam setiap penentuan kebijakan nasional. SBY tersandera olehnya dalam suatu koalisi yang mirip tonil, dan kebijakan nasional pro-reform seringkali terbajak sehingga reformasi hampir di segala sektor hanya mampu dilakukan setengah hati atau setengah efektif. Negara dan bangsa ini menjadi bandul yang melayang dari ujung satu kutub ke ujung kutub lainnya tanpa henti, sementara penantian rakyat akan peningkatan fasilitas infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masih terus berada di-awang-awang. Itukah harga sebuah demokrasi? Rupanya kita terpaksa musti menelannya mentah-mentah saat ini.
Ketika saya berjumpa Faisal Basri tahun lalu, dan dia menyatakan akan mengajukan diri dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta sebagai calon independen, serta merta saya menyatakan kesediaan untuk mendukungnya dengan sepenuh hati. Kenapa? Apakah karena Faisal teman saya sejak lama, atau karena saya percaya dia adalah tokoh yang tepat dan punya kemampuan sebagai administrator untuk memimpin dan memajukan Jakarta? Tidak juga, walaupun ada sedikit nuansa itu. Saya akan mencoba menjauhkan nuansa pribadi dan romantik demikian serta harapan-harapan yang masih harus dibuktikan.
Saya ingin melihatnya dari kepentingan terbesar bangsa ini saja. Pertama, pencalonan calon independen memberi harapan besar perubahan struktur politik kita sebagaimana saya coba gambarkan di atas sebagai terbelenggu kekuatan-kekuatan lama. Kalau Faisal bisa berhasil mencalonkan diri dengan memenuhi semua prasyarat pemilihan bagi calon independen, hal ini memberikan harapan bahwa pencalonan kandidat independen dimungkinkan. Bila Faisal berhasil mengikuti proses pemilihan sampai babak akhir dengan sedikit kandidat terunggul, maka harapan membesar bahwa kemenangan buat calon independen sangat dimungkinkan. Kalau kemudian Faisal bisa memenangkan pemilihan dan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, maka ini mutlak memberi harapan bahwa calon independen yang mempunyai kualitas pemimpin, integritas tinggi dan didukung oleh publik adalah suatu fakta baru yang mengubah peta dan struktur politik kita. Artinya tanpa dukungan satu partai politikpun seseorang bisa memimpin negeri ini pada tingkat daerah.
Calon independen sangat boleh jadi, walaupun tidak selalu begitu, adalah mereka yang bebas dari tekanan politik, kekuasaan dan uang, serta terbebas dari beban masa lalu orde baru yang kelam. Calon independen yang tidak punya sumber dana kampanye yang berlimpah, dan secara bersih menggalang dana publik, dan tidak menyuap rakyat untuk memenangkan pilkada, karenanya sangat dimungkinkan memimpin suatu daerah.
Kedua, kita sudah lelah karena dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa selama ini hanya calon dari jalur politik yang bisa memenangi pilkada, dan memimpin suatu daerah. Hutang uang dan budi pada para pendukung dana banyak menyebabkan kegagalan pemimpin daerah untuk berlaku fair dan transparan dalam memimpin daerahnya atau menerapkan kebijakan publiknya. Lebih lagi, begitu banyak contoh yang kita dapatkan bahwa calon dari jalur politik kemudian terlibat dalam berbagai kasus korupsi karena beban masa lalu atau karena ia harus membayar hutang budi dan uangnya kepada para pendukung dananya, atau semata karena pengaruh lingkungan dan budaya politiknya serta pembinaan kader banyak parpol yang menganggap bahwa korupsi adalah suatu hal yang bukan cela.
Ketiga, kalau saja semua daerah mencontoh pola ini, dimana pemimpin daerah bisa dipimpin oleh pemenang dari jalur independen, maka bukan tidak mungkin mayoritas daerah bisa dipimpin oleh pemenang-pemenang dari calon independen. Ini bisa saja berarti bahwa reform di banyak sektor bisa berjalan di mayoritas daerah kita, praktik pemerintahan di banyak daerah bisa bebas KKN, pengelolaan APBD bisa efektif, transparan dan bebas korupsi, serta alhasil tingkat kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. Lebih dahsyat lagi, kalau hal ini bisa bergulir terus, sehingga publik bisa merasakan manfaat besar dari kepemimpinan para pemimpin daerah yang berasal dari jalur independen, maka tekanan tuntutan untuk mengubah konstitusi yang memungkinkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari calon independen akan semakin membesar, dan bukan tidak mungkin bisa direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kalau ini terjadi, maka kita bisa membuat sejarah baru dan peta politik baru tingkat nasional, sehingga putera-puteri terbaik bangsa ini bisa memimpin negara ini tanpa tergantung pada partai politik, dan bisa melakukan pendanaan kampanye dalam jumlah yang masuk akal dan dengan cara-cara yang bersih, dan tentunya tidak punya beban hutang politik dan finansial kepada siapapun juga, sehingga akan sangggup memimpin bangsa ini dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan terhormat.
Mendukung Faisal dalam proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta bukan semata mendukung secara emosional atau romantik teman atau calon yang bersih, tetapi merupakan suatu percobaan mengubah sejarah yang patut dilakukan oleh setiap warga negara yang betanggung jawab.
ats - asela train, NYC-DC, akhir April 2012
Info Hukum