hukumonline
Sabtu, 19 Mei 2012
Komnas HAM Siap Kritisi Pemerintah Di PBB
Laporan pemerintah ke PBB atas pelaksanaan HAM di Indonesia dinilai normatif.
Ady
Dibaca: 1869 Tanggapan: 0
Komnas HAM Siap Kritisi Pemerintah Di PBB
Komnas HAM siap kritisi pemerintah di PBB. Foto: Sgp

 

 

Sidang Tinjauan Periodik Universal (UPR) Dewan HAM PBB yang akan digelar mulai awal pekan depan di Jenewa, Swiss, mendapat perhatian besar dari berbagai lembaga, baik dalam ataupun luar negeri. Bahkan sejumlah LSM yang bergerak di bidang HAM mendesak agar negara anggota PBB mencecar pemerintah terkait pelaksanaan HAM di Indonesia. Begitu pula yang akan dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Elfansuri, mengatakan laporan pemerintah ke PBB atas penegakan HAM di Indonesia pada bulan Februari 2012 cenderung normatif. Sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dihadapi pemerintah dalam upaya penegakkan HAM. Misalnya dalam kasus gereja Yasmin di Bogor. Menurut Elfansuri sudah terdapat keputusan dari Mahkamah Agung yang intinya memberi lampu hijau terhadap pembangunan gereja itu.

Dalam laporannya ke PBB, Elfansuri melihat pemerintah Indonesia hanya menjelaskan bahwa kasus gereja Yasmin sudah diselesaikan dengan baik. Namun menurut Elfansuri masih terdapat kendala untuk menjalankan keputusan itu, sehingga kasus gereja Yasmin belum dapat selesai dengan tuntas.

Persoalan lain yang mendapat sorotan adalah tindak kekerasan yang kerap dilakukan aparat keamanan. Menurut Elfansuri dalam laporan pemerintah hanya disebut kurikulum pendidikan bagi aparat keamanan, khususnya kepolisian sudah dibenahi agar senapas dengan HAM.

Dalam penjelasannya, laporan itu juga menyebutkan telah mengajak Komnas HAM dan LSM dalam membentuk kurikulum tersebut. Tapi Elfansuri menyayangkan kenapa pemerintah tidak menjelaskan dampak dari digunakannya kurikulum itu. Apakah berpengaruh besar atau tidak terhadap tingkah laku aparat kepolisian dalam menegakkan HAM.

Tentang kasus lainnya, dalam laporan pemerintah itu Elfansuri juga menemukan hal serupa. “Tidak ada penjelasan yang detail dan konkrit,” kata dia kepada wartawan di kantor Human Rights Working Groups (HRWG) Jakarta, Sabtu (19/5).

Menurut Elfansuri, jika pemerintah Indonesia menjabarkan hambatan dalam pelaksanaan penegakan HAM maka akan berdampak positif. Karena terkait juga dengan masukan atau rekomendasi yang dihasilkan dalam sidang UPR.

Atas dasar itu Elfansuri mengatakan Komnas HAM akan menjawab setiap hal yang dijabarkan pemerintah dalam sidang nanti dengan kritis. Pasalnya sidang UPR tergolong penting sebagai salah satu acuan bagi pemerintah membenahi persoalan HAM.

Walau begitu Elfansuri mengatakan sejak keikutsertan pemerintah Indonesia dalam sidang pertama UPR di tahun 2008, terjadi beberapa perbaikan di bidang HAM. Misalnya pada tahun 2010 menandatangani konvensi Internasional bagi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Serta meratifikasi konvensi internasional lainnya, seperti perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

Elfansuri mengingatkan, Komnas HAM memiliki satu kursi untuk duduk dalam sidang UPR. Sementara, waktu yang diberikan kepada Komnas HAM untuk berbicara hanya 5 menit. Walau waktu yang diberikan sangat singkat, Elfansuri mengatakan catatan mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia sudah dilayangkan Komnas HAM kepada PBB. Selain itu berbagai LSM lokal dan internasional juga telah melakukan hal yang sama.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin mengatakan dalam kurun waktu empat tahun ke belakang, tingkat kekerasan di Indonesia meningkat. Menurutnya persoalan ini bukan hanya dipantau LSM lokal, tapi juga internasional.

Berbagai laporan juga dilayangkan berbagai lembaga, termasuk organisasi khusus PBB. Yakni UNESCO yang memberikan laporan tentang perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Serta UNDP, melaporkan pantauannya atas pembangunan dan apratur birokrasi di Indonesia.

Dari berbagai laporan itu, anggota PBB yang ikut serta dalam sidang UPR akan bertanya kepada pemerintah Indonesia terkait berbagai laporan tersebut. Setelah itu PBB akan memberi rekomendasi kepada Indonesia sebagai arahan dalam membenahi persoalan HAM yang di hadapi.

Rafendi mengingatkan, tidak semua rekomendasi yang ditawarkan PBB harus dilaksanakan Indonesia. Menurutnya pemerintahan yang bersangkutan dapat menerima atau menolak rekomendasi yang diajukan. Walau begitu, akan ada pertanyaan yang harus dijawab secara baik oleh pemerintah ketika menolak rekomendasi itu.

Jika pemerintah tidak dapat menjalankan rekomendasi yang sudah diterimanya maka Rafendi mengingatkan citra Indonesia di mata dunia akan terpuruk. “Selama empat tahun ke depan kita monitor apakah rekomendasi itu dapat dijalankan atau tidak,” kata dia.

Selain itu Rafendi berharap agar rekomendasi hasil sidang UPR nanti bentuknya konkrit sehingga dapat dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Serta masyarakat sipil dapat memantau pelaksanaannya dengan mudah.

Terpisah, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Muhammad Anshor mengatakan pemerintah telah menyampaikan laporan HAM kepada PBB pada 20 Februari 2012.

Laporan itu menjelaskan perkembangan penegakan HAM sejak tahun 2008. Mulai dari penguatan kerangka legislasi dan institusional, serta tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM. Terkait juga sejauh mana pelaksanaan rekomendasi UPR tahun 2008.

Rencananya perwakilan dari pemerintah Indonesia yang akan hadir pada sidang UPR pekan depan terdiri dari berbagai kementerian. Yakni Kemenlu, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Mabes Polri, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Tim perwakilan itu akan dikomandoi oleh Menlu Marty Natalegawa.

Anshor menyebutkan semestinya unsur TNI ikut serta mewakili pemerintah. Namun karena tidak siap maka perwakilan dari TNI tidak dapat hadir dalam sidang UPR pekan depan. Walau begitu, Anshor membeberkan TNI ikut serta dalam penyusunan laporan yang sudah disetorkan ke PBB pada Februari lalu.

Sidang di Dewan HAM PBB ini menurut Anshor sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, negara anggota PBB akan mengomentari pelaksanaan HAM yang telah dijalankan Indonesia. Selain itu terdapat rekomendasi yang ditujukan untuk membenahi persoalan HAM yang di hadapi pemerintah.

Dia mengingatkan, tidak semua rekomendasi dijalankan pemerintah. Ada pemilahan, hanya rekomendasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia yang akan diterima. Setelah menerima rekomendasi, menjadi tangung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.

Anshor mencontohkan dari hasil sidang UPR tahun 2008, pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk meratifikasi sejumlah konvensi internasional. Kemudian pemerintah telah berupaya menunaikan rekomendasi itu. “Ada yang sudah selesai ada yang masih dalam proses (on going),” kata Anshor kepada hukumonline lewat telepon, Sabtu (19/5).

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.