hukumonline
Rabu, 23 Mei 2012
Berkas Wa Ode Dilimpahkan ke Penuntutan
KPK seharusnya mengembangkan kasus ini dengan pintu masuknya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam mengubah daerah-daerah penerima DPID.
fat
Dibaca: 927 Tanggapan: 0
Berkas Wa Ode Dilimpahkan ke Penuntutan
Tersangka Wa Ode Nurhayati usai diperiksa KPK. Foto: Sgp

 

Sehari sebelum masa tahanan tersangka Wa Ode Nurhayati habis, KPK melimpahkan berkas perkara mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari PAN tersebut ke penuntutan. Maka itu, sidang perdana dengan Wa Ode sebagai terdakwanya tinggal menghitung hari.


Wa Ode membenarkan mengenai pelimpahan berkas perkaranya ke penuntutan. “Benar, alhamdulillah, hari ini dilimpahkan,” ujar Wa Ode kepada wartawan di depan gedung KPK, Rabu (23/5).


Dalam kesempatan sama, Wa Ode menyampaikan kekecewaannya terhadap Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo yang menolak menjadi saksi meringankan bagi dirinya. Menurutnya, kehadiran Menkeu Agus bisa meluruskan perkara yang melilitnya apakah dirinya mengubah tiga daerah di Aceh sebagai penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) atau tidak.


Kan gak mungkin ujug-ujug saya dituduh menerima hadiah tanpa proses bimsalabim tahu-tahu ada tiga daerah itu. Logika sederhananya kan begitu, yang bisa menjawab itu cuma menkeu,” ujar Wa Ode. Tiga Kabupaten tersebut adalah Pidie Jaya, Aceh Besar dan Bener Meriah.


Seperti diketahui, Wa Ode meminta Menkeu untuk menjadi saksi meringankan. Tersangka meminta agar Agus menjelaskan pengesahan alokasi anggaran DPID tahun anggaran 2011.


Menkeu menolak bersaksi untuk mantan anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati. Agus beralasan, tidak mau bersaksi bagi tersangka kasus korupsi.


"Pertimbangan saya adalah Bu Wa Ode saat ini adalah tersangka untuk kasus korupsi. Jadi saya tentu akan memilih untuk tidak menjadi saksi bagi seorang yang sekarang berstatus tersangka kasus korupsi," kata Agus di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 10 Mei 2012.


Menurut Agus, penolakan untuk menjadi saksi itu diperbolehkan oleh hukum. "Saya sebagai pribadi merasa kalau seandainya Bu Wa Ode sedang menjadi tersangka, saya bukanlah figur yang ingin menjadi saksi bagi kepentingan beliau," ujarnya.


Meski demikian, Agus menegaskan bersedia bersaksi jika yang meminta adalah instansi hukum. "KPK memerlukan apa saja, saya akan dukung. Saya akan hadir," ujarnya.


Menurut Agus, dia hanya ingin datang ke KPK jika diundang sebagai ahli dari pemerintah, bukan sebagai saksi dari pihak Wa Ode. "Saya juga pernah datang ke KPK untuk memberikan informasi ataupun background yang cukup tentang sistem anggaran maupun sistem DPID," ujarnya.


Dalam kesempatan sama, Penasihat Hukum Wa Ode, Arbab Paproeka punya pendapat akan keberatan Menkeu itu. Menurutnya, perubahan nama daerah penerima DPID yang pernah dipersoalkan oleh Kementerian Keuangan ke Banggar DPR merupakan pintu masuk KPK untuk mengembangkan penyidikan kasus baru. Terlebih dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Banggar karena mengubah nama daerah secara sepihak.


“Kami mengandalkan surat pimpinan Banggar yang kemudian direspon Anis Matta. Masalahnya menurut klien kami setelah itu nggak ada lagi pembahasan (di Banggar). Beliau mensinyalir putusan itu sudah diambil (sepihak) oleh pimpinan Banggar. Itu bisa menjadi petunjuk (penyidikan baru),” ujar Arbab usai mendampingi kliennya di depan gedung KPK.


Ia menjelaskan, dari catatan pihaknya setidaknya ada 95 daerah yang hilang dan alokasi anggaran DPID dialihkan ke daerah lain. Dengan seluruh anggarannya mencapai Rp1,9 triliun. Karena anggaran yang besar ini pula, Arbab mengatakan, KPK bisa menelisik lebih jauh dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ini.


Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan berkas penyidikan atas tersangka Wa Ode sudah lengkap. Atas dasar itu, penyidik KPK melimpahkan berkas politisi PAN tersebut ke tingkat penuntutan. Mengenai harapan penasihat hukum Wa Ode bahwa KPK bisa mengembangkan penyidikan baru terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, pihaknya mengaku belum ada informasi mengenai itu.


Meski begitu, Johan mengatakan, pengembangan penyidikan bisa dilakukan jika di dalam persidangan dengan terdakwa Wa Ode muncul fakta-fakta dan bukti baru mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut. “Nanti kita lihat di dalam persidangan, sejauh mana fakta atau bukti atau pengakuan yang muncul, apakah bisa dijadikan bukti untuk mengembangkan kasus ini,” tutupnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.