hukumonline
Rabu, 23 Mei 2012
UU Kehutanan Lindungi Hak Masyarakat Adat
Sidang pengujian UU Kehutanan yang dimohonkan masyarakat adat.
ASh
Dibaca: 4055 Tanggapan: 3
UU Kehutanan Lindungi Hak Masyarakat Adat
Sidang pleno pengujian UU Kehutanan di ruang sidang MK. Foto: ilustrasi (Sgp)

Ketentuan yang mengatur tentang hutan adat dan hutan negara dalam beberapa pasal di Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) tetap mengakui eksistensi hutan adat.

“Faktanya, UU Kehutanan tetap mengakui eksistensi hutan adat, sehingga hak konstitusional para Pemohon masih tetap diakui, dihormati, dan dilindungi,” kata Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto, dalam sidang pleno pengujian UU Kehutanan di ruang sidang MK, Rabu (23/5).

Permohonan ini diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu (anggota AMAN).

Para pemohon meminta pengujian Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang mengenai kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak,” ayat (2) dan sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), Pasal 67 UU Kehutanan.

Pemohon menilai sejak berlaku,  UU Kehutanan telah terbukti sebagai alat negara untuk mengambil alih hutan hak kesatuan masyarakat adat dalam mengelola hutan yang kemudian dijadikan hutan negara. Karena itu, mereka meminta MK agar mengubah dan membatalkan beberapa pasal dalam UU Kehutanan itu karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), UUD 1945.

Bambang menuturkan meski hutan masuk sebagai bagian hutan negara, hal itu tidak mengurangi makna eksistensi dan keberlangsungan hutan adat. Masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya dengan persyaratan tertentu yang secara otomatis mengakui adanya hutan adat.

“Ini agar pemohon memahami kedua pasal itu secara menyeluruh. Pasal itu justru memberikan perlindungan dan penguatan terhadap hak pemohon. Memahami secara sebagian akan menimbulkan kerancuan, kalau masyarakat adat diakui berarti juga hutan adat sudah pasti diakui keberadaannya,” jelasnya.

Menurutnya, hutan adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat adat. Kalimat ‘diakui keberadaannya’ ditujukan sebagai persyaratan mengidentifikasi masih adakah masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat berdasar hasil identifikasi juga dituangkan dalam peraturan daerah (perda).

“Tanpa persyaratan ‘diakui keberadaannya’, maka kita kembali pada situasi sebelum merdeka, hidup dengan masing-masing suku. Namun, janganlah syarat tersebut diartikan untuk menghilangkan keberadaannya,” pintanya.

Menanggapi pernyataan pemerintah, kuasa hukum pemohon Sulistiono meminta izin kepada majelis hakim untuk menyampaikan tanggapannya. “Yang Mulia Majelis Hakim, kami meminta izin untuk menyampaikan bantahan terhadap pernyataan pihak pemerintah,” ujar Sulistiono.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Moh Mahfud MD meminta agar bantahan itu diajukan bersamaan dengan keterangan saksi atau ahli pemohon saja. “Nanti saja bantahannya bersamaan dengan keterangan ahli atau saksi dari pemohon. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 Juni, sidang ditutup,” ucap Mahfud MD.

Share:
tanggapan
Bagaimanakah dengan Provinsi yang diberikan Otonomi Khususnixon n. mahuse 06.07.12 01:06
Itu cuma KATA, yang harus dicabut adalah PP 6 Thn 2007 Pasal 45, yg membatasi pengumutan hutan kayu oleh masyarakat Adat 20 meter kubik untuk 1 tahun dan tidak dapat diperdangangkan. Bagaimana rakyat sejahtera. Justru HPH yg dikeluarkan oleh menteri yg membuat kerusakan pada hutan,
Harap FokusYando Zakaria 24.05.12 14:58
Menurut saya secara subtantif gugatan AMAN ini sangat mendasar dan kuat. Sayangnya alur argumentasi yang dibangun dalam menyusun gugatannya -- seperti telah saya singgung sebelum ini --berikut pasal-pasal UU 41/1999 yang dipermasalahnnya -- relatif kurang fokus. Sehingga menjadi mudah dipatahkan Pemerintah sebagai 'pemahaman yang bersifat parsial' dan sejenisnya. Betatapapun, masalah utama dari UU 41/99 ini adalah tidak jelasnya pemilahan antara kewenangan PEMERINTAH dalam hal tata kuasa dan tata guna. Termasuk yang menyangkut tata guna dan tata kuasa oleh masyarakat hukum adat yang 'diakui' oleh UU 41/99 ini (seperti diatur oleh Pasal 4 ayat 3, misalnya). Dalam konteks ini, Pasal 18B: 2 dan Pasal 28I: 3 UUD 1945 secara jelas memunculkan MHA sebagai 'subyek hukum' atas 'serangkaian hak-hak yang bersumer pada hak asal-usul' MHA, sehingga 'hutan hak' yang dimaksudkan oleh Pasal 5 ayat (1) adalah juga 'hutan adat yang berada di wilayah masyarakat hukum adat', TIDAK seperti yang dimasudkan oleh Pasal 1 ayat (6). Sekedar saran, saya kira, dalam proses selanjutnya AMAN bisa 'mengoptimalisasi' keberadaan Pasal 18B: 2 dan Pasal 28I: 3 UUD 1945, yang sejatinya menjadi 'situasi hukum baru' yang berbeda dengan 'situasi hukum lama' ketika UU 41/1999 diundangkan, dengan menjadikan Pasal 5 ayat (1) UU 41/1999 sebagai pasal utama yang harus digugurkan, dan baru kemudian diikuti sejumlah pasal lain yang MENJADI TIDAK RELEVAN atau BERTENTANGAN dengan dibatalkannya pasal 5 Ayat (1) itu. Begitu pula dengan keberadaan Pasal 33 ayat (3), yang telah beberapa kali ditafsir demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sekedar catatan awal tentang implikasi keberadaan Pasal 18B: 2 terhadap 'hak-hak keagrariaan masyarakat adat' silahkan taut ke http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150627637543318) Bukankah kesimpulan pokok yang terdapat dalam buku karya Kurnia Warman, Idris Sardi, Andiko and Gamma Galudra, Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat Dalam Penguasaan Hutan. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office and Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum yang Berbasiskan Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2012. (Dapat diunduh di http://www.worldagroforestry.org/sea/publication?do=view_pub_detail&pub_no=BK0153-12) itu telah menegaskan bahwa, "... dalam kacamata teori hukum, masyarakat (adat) tidak memiliki kepastian tenurial yang penuh untuk melindungi tanah-tanah komunal mereka di bawah aturan pertanahan yang ada?" Dalam konteks sector kehutanan, dikatakan, “hal serupa terjadi di dalam ruang perizinan pemanfaatan hutan yang ada. Dalam konteks kehutanan, setiap perizinan pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak memiliki mekanisme keluhan yang singkat dan sederhana serta murah untuk menyelesaikan setiap masalah dan sengketa yang timbul. Masyarakat juga tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan hutan, begitu juga halnya dengan durasi hak yang terbatas. Sehingga dalam situasi demikian akan sulit memastikan bahwa hak atas karbon dalam kerangka REDD itu akan secara efektif dimiliki oleh masyarakat.” Bukankah kepastian hukum itu yang hendak kita perjuangakan melalui JR UU no. 41/1999 itu? Kepastian hukum itu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, utamanya yang berkaitan dengan keharusan terciptanya kepastian hukum, antara lain, adalah dgn menegaskan MHA sebagai salah satu subyek hukum dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan. Norma-norma hukum yang bertentangan – atau sekedar menyingkirkan atau melemahkan -- dengan hal inilah yang harus ditiadakan dalam UU 41/1999 melalui proses JR ini. Dengan penegasan soal kepastian hukum yang berkenan dengan MHA sebagai subyek hukum, AMAN dapat balik ‘menggugat’ Pemerintah tidak memliki pengertian yang utuh tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18B: 2 dan Pasal 28I: 3 UUD 1945 itu.
UU Kehutanan Lindungi Hak Masyarakat Adatsyarif 24.05.12 09:17
SEMOGA DITINDAKLANJUTI SECARA PROFESIONAL OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DEMI KELESTARIAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT. UNTUK WILAYAH INDONESIA TIMUR HAL INI WAJIB UNTUK DIPERTEGAS LAGI

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.