hukumonline
Jumat, 25 Mei 2012
Berkas DW Dilimpahkan ke Penuntutan
Aliran transaksi Rama Pratama dan seorang PNS pajak Batam juga dimasukan dalam berkas perkara DW.
Nov
Dibaca: 846 Tanggapan: 0
Berkas DW Dilimpahkan ke Penuntutan
Berkas Dhana Widyatmika (tengah) dilimpahkan ke penuntutan. Foto: Sgp

Setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Dhana Widyatmika (DW), penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melimpahkan berkas tersangka korupsi pajak ini ke penuntutan. Jampidsus Andhi Nirwanto mengatakan berkas DW dilimpahkan kemarin, Kamis (24/5).

Dengan pelimpahan ini, Andhi melanjutkan, penuntut umum memiliki waktu tujuh hari untuk meneliti, apakah berkas itu memenuhi syarat formil dan materil. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, berkas akan dinyatakan lengkap atau P21.Sebaliknya, kalau dinyatakan belum lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas ke penyidik dengan menyertakan petunjuk alias P-19. “Kalau sampai 14 hari tidak ada beritanya (dari penuntut umum) berarti berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21,” katanya, Jum’at (25/5).

Menurut Andhi, dalam pemberkasan perkara DW, penyidik juga menjabarkan aliran dana dari politikus Partai Keadilan Sejahtera, Rama Pratama dan seorang pegawai negeri sipil (PNS) pajak Batam. Diduga ada pula pemberian dalam bentuk traveller cheque ke politikus PKS. “Ya, itu sudah termasuk,” ujarnya.

Berdasarkan laporan hasil analisis lanjutan yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan transaksi dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pajak daerah, PNS pajak pusat, dan swasta. Aliran dana yang masuk ke rekening DW berjumlah sekitar Rp700 juta.

Meski tidak menjelaskan lebih lanjut siapa PNS pajak Batam dimaksud, Andhi berharap perkara DW dapat secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik berpacu dengan masa penahanan DW yang sebentar lagi selesai. “Setelah berkas DW selesai, nanti menyusul tersangka lain. Kan ada 4 tersangka lain yang masih ada kaitannya”.

Keempat tersangka itu adalah Herly Isdiharsono, Salman Maghfirah, Firman, dan Direktur Utama PT Mutiara Virgo Johnny Basuki. Herly dan Salman adalah mantan rekan DW di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pancoran, sedangkan Firman mantan atasan DW di KPP Pancoran.

Pada tahun 2005-2006, Firman, Salman, dan DW diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan pajak PT Kornet Trans Utama. Ketika itu, DW menjadi Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT Kornet, sedangkan Salman menjadi anggota tim, dan Firman menjadi koordinator tim.

Ketiganya dianggap menerima imbalan dari pengurusan pajak PT Kornet, sehingga perusahaan milik warga negara Korea itu menang di Pengadilan Pajak. Sebelum sampai ke Pengadilan Pajak, Gayus Tambunan sempat menelaah keberatan pajak PT Kornet, ketika dia masih bekerja di Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan Gayus dalam kasus ini. Sementara, Herly, DW, dan Johnny diduga melakukan tindak pindana korupsi dalam pengurusan pajak PT Mutiara Virgo. Pada tahun 2005-2006, DW dan Herly menjadi anggota tim pemeriksa pajak PT Mutiara yang dipimpin Sarah Lalo.

Dalam pengurusan pajak PT Mutiara, DW dan Herly diduga menerima “imbalan” sekitar Rp30 miliar dari Johnny selaku Direktur Utama PT Mutiara. Uang puluhan miliar ini tercatat dalam sejumlah transaksi yang masuk ke rekening DW. Selain DW, Istri HI, Novi Ramdhani juga sempat menerima aliran dana dari Johnny.

Novi adalah Direktur PT Mitra Modern Mobilindo, perusahaan patungan DW dan Herly. Selain Novi, ada beberapa nama lain terkait perkara DW dan Herly. Dua diantaranya adalah kakak Herly yang bernama Hendry dan istri DW, Dian Anggraini yang bekerja sebagai PNS di Direktorat Keberatan dan Banding, Ditjen Pajak.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.