hukumonline
Jumat, 25 Mei 2012
Anggota DKPP Diharapkan Berlatar Belakang Hukum
DPR dan pemerintah sudah memiliki mekanisme pemilihan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masing-masing.
Ali
Dibaca: 1326 Tanggapan: 0
Anggota DKPP Diharapkan Berlatar Belakang Hukum
Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqi (kiri). Foto: Sgp

 

Kursi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah terisi. Namun, masih ada satu lembaga yang berkaitan dengan pemilu yang masih ‘mencari’ anggotanya, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Fungsi DKPP ini dinilai cukup strategis untuk membuat pemilu dapat berjalan dengan baik dan adil.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa ke depan tugas DKPP lebih berat bila dibanding Dewan Kehormatan KPU pada pemilu lalu. Jimly yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU menilai DKPP tugasnya lebih berat karena harus turun ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

“DKPP itu akan kendalikan kinerja dua lembaga ini (KPU dan Bawaslu,-red). Kalau penyelenggara independen, lalu diawasi oleh DKPP yang baik. Insya Allah, pemilu akan berjalan dengan baik. Karenanya, anggota DKPP harus diisi oleh orang yang tepat, syukur-syukur punya pengalaman di bidang hukum dan track record yang baik,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini di Jakarta, Rabu (23/5).

Sebelumnya, sejumlah pemerhati pemilu yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2004 juga berharap anggota DKPP kelak diisi oleh figur yang memahami politik, pemilu dan hukum secara benar. Anggota Koalisi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi berpendapat mantan hakim sangat tepat untuk menduduki posisi ini. “Bisa mantan hakim, baik mantan hakim agung atau mantan hakim konstitusi,” ujarnya.

Jimly sendiri menolak bila kembali dicalonkan sebagai anggota DKPP. “Jangan saya lagi lah, masih banyak yang lain,” ujarnya.

Bila merujuk ke UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), keanggotaanDKPP berjumlah tujuh orang. Keanggotaan DKPP berasal dari satu orang unsur KPU, satu orang unsur Bawaslu, dan lima orang tokoh unsur masyarakat. Pasca putusan MK, tak ada lagi unsur partai politik maupun pemerintah dalam DKPP.

Lalu bagaimana proses pemilihannya? Satu orang unsur KPU dan satu orang unsur Bawaslu tentu tak terlalu bermasalah karena masing-masing lembaga itu tinggal menunjuk. Bagaimana dengan lima anggota DKPP yang mewakili unsur masyarakat? Siapa yang memilih mereka?

Komisi II dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah berembuk dan sepakat untuk memilih anggota DKPP dari unsur masyarakat. Tiga anggota DKPP akan dipilih oleh DPR dan dua anggota DKPP akan dipilih oleh pemerintah. Mekanisme pemilihan pun diserahkan ke masing-masing lembaga.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan Komisi II sepakat untuk menyerahkan proses pemilihan ini ke masing-masing fraksi. Setiap fraksi di DPR akan mengusulkan tiganama. Lalu, fraksi-fraksi di DPR akan bertemu, lalu bermusyawarah dan mufakat untuk menentukan siapa yang nanti akan terpilih. Pemilihan ini tanpa melewati proses fit and proper test.

Sedangkan, Gamawan menjelaskan dua unsur masyarakat yang akan menduduki kursi DPR akan dipilih pemerintah secara internal. Ia menyatakan itu akan menjadi kewenangan presiden. Ia juga menuturkan tak menggunakan fit and proper test secara terbuka karena undang-undang tak mengamanatkan hal itu. 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.