hukumonline
Selasa, 29 Mei 2012
Ratusan Rekomendasi HAM untuk Indonesia
Dari 180 rekomendasi, pemerintah Indonesia menyetujui 80 persen, sisanya masih dalam pertimbangan.
Ady/CR-13
Dibaca: 1726 Tanggapan: 1
Ratusan Rekomendasi HAM untuk Indonesia
Haris Azhar, Koordinator Kontras. Foto: Sgp

 

Dalam sidang UPR 2012, pemerintah Indonesia mendapat apresiasi atas berbagai hal yang telah dicapai dalam pemajuan HAM. Salah satunya adalah kepemimpinan Indonesia di bidang HAM di kawasan regional. Selain itu terdapat juga 180 saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Menurut Direktur HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Muhammad Anshor tidak semua rekomendasi itu disepakati untuk dijalankan oleh pemerintah. Sebanyak 80 persen dari rekomendasi itu disetujui oleh pemerintah, sedangkan sisanya masih dipertimbangkan.

Untuk rekomendasi yang masih dipertimbangkan, menurut Anshor masih terdapat ketidakjelasan dalam rekomendasi tersebut. Akibatnya, rekomendasi itu dirasa sulit untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Anshor yang terpenting bagi pemerintah adalah rekomendasi itu sifatnya valid dan dapat diimplementasikan.

Dari 80 persen rekomendasi yang disetujui pemerintah, sebagian besar menurut Anshor sedang dijalankan. Rekomendasi itu dibagi dalam 13 kategori. Di antaranya meratifikasi konvensi internasional, pembangunan kapasitas nasional dan merevisi peraturan nasional dan lainnya.

Sebanyak 30 persen dari rekomendasi itu, menurut Anshor ditujukan agar pemerintah Indonesia meratifikasi instrumen HAM internasional. Bagi Anshor hal itu sedang berjalan dan sudah direncanakan oleh pemerintah. Misalnya, ratifikasi konvensi tentang Statuta Roma, Protokol Optional Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan dan lainnya. Sebagian besar ratifikasi itu sudah masuk dalam perencanaan pemerintah.

Selain itu terdapat juga rekomendasi untuk merevisi KUHP. Sedikitnya tujuh negara yang mendesak pemerintah untuk melakukan revisi atas ketentuan tersebut. Serta mengintegrasikan definisi mengenai penyiksaan sebagaimana konvensi anti penyiksaan dan disertai aturan sanksi pidananya. “Rekomendasi revisi KUHP cukup banyak,” kata Anshor kepada hukumonline lewat telepon, Senin (28/5).

Rekomendasi terbanyak kedua menurut Anshor terdapat pada kategori penguatan kapasitas nasional. Misalnya, melanjutkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat keamanan dan penegak hukum. Hal itu dilakukan agar sejalan dengan semangat penegakan HAM. Walau tidak disebut dalam bentuk rekomendasi, peradilan militer sempat disinggung di sidang UPR yaitu dalam bentuk pertanyaan tentang bagaimana perkembangan peradilan militer di Indonesia.

Mengenai masalah intoleransi yang cukup banyak dikritisi oleh berbagai negara, Anshor mengatakan terdapat 20 rekomendasi. Pada sidang itu pemerintah diharapkan meninjau ulang peraturan nasional yang tidak sesuai dengan norma dan standar HAM internasional. Serta mendesak agar pemerintah Indonesia segera melakukan langkah untuk mencegah berulangnya tindak kekerasan berbasis agama.

Langkah selanjutnya yang akan diambil Kemenlu pasca sidang UPR adalah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak agar mengetahui hasil sidang UPR tersebut. Sosialisasi itu bukan hanya dilakukan kepada lembaga pemerintahan terkait di tingkat pusat tapi juga sampai ke tingkat daerah. Pasalnya, terdapat rekomendasi yang menganjurkan agar peraturan daerah yang tidak senafas dengan HAM ditinjau ulang.

Selain itu yang tak kalah pentingnya menurut Anshor adalah mengkomunikasikan hasil UPR ini kepada DPR. Pasalnya, terdapat rekomendasi yang terkait dengan legislasi.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan Sidang Tinjauan Periodik (UPR) yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada Rabu (23/5) pekan lalu itu sebagai bentuk pelajaran bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, dalam sidang itu berbagai negara di dunia mengkritisi secara tajam penegakan HAM yang ada di Indonesia.

Dari pantauan Haris, setidaknya ada empat poin penting dalam sidang itu. Pertama, persoalan HAM di Indonesia menjadi concern masyarakat internasional. Kedua, masalah intoleransi yang semakin meningkat di Indonesia dan pemerintah dinilai gagal untuk mengatasinya. Ketiga, berbagai negara menyoroti masalah reformasi hukum dan implementasinya. Keempat, masalah pelanggaran HAM di Papua dan pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan persoalan di Papua.

Berbagai kritik dan masukan yang dilontarkan dalam sidang tersebut menurut Haris adalah cerminan dimana politik pencitraan yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia di dunia internasional tidak ampuh. Haris menilai saat ini pemerintah sulit untuk mengunakan metode tersebut.

“Menjadi anggota HAM PBB, aktif di ASEAN, bangga bergabung dengan G-20, tapi kalau lalai dalam penegakan HAM, sama juga bohong,” kata Haris kepada hukumonline di Jakarta, Senin (28/5).

Terpisah, komisioner Komnas HAM, Joseph Adi Prasetyo, mengatakan setelah sidang UPR biasanya pemerintah mengadakan pertemuan untuk membahas hasil sidang tersebut. Namun pria yang akrab disapa Stanley ini mengatakan Komnas HAM tidak ikut dalam pembahasan itu. Dia mengingatkan selain mengadakan pembahasan, pemerintah juga harus melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil UPR.

Usai sidang UPR, Stanley mengatakan ada utusan (Special Rapporteur) dari PBB yang akan melakukan pemantauan ke Indonesia terkait kritikan yang disajikan berbagai negara dalam sidang UPR. Pemantauan itu menurut Stanley dilakukan untuk menghimpun data dan fakta sebagai upaya verifikasi atas berbagai persoalan HAM yang diangkat berbagai negara dalam sidang UPR dengan kondisi ril di Indonesia.

“Mereka akan mengirim tim untuk memverifikasi,” kata Stanley kepada hukumonline di ruang kerjanya di Komnas HAM Jakarta, Senin (28/5).

Tim utusan PBB itu menurut Stanley akan bertemu berbagai pihak, mulai dari oganisasi masyarakat sipil sampai pemerintah. Karena dalam sidang UPR itu pemerintah banyak dicecar soal kebebasan beragama, menurut Stanley tim tersebut akan menyambangi berbagai tokoh agama. Namun yang terpenting baginya adalah komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan rekomendasi sidang UPR.

 

Share:
tanggapan
RealisasiFerdie Assisment 22.06.12 11:52
Sangat sulit untuk dipercaya bahwa Indonesia dapat laksanakan rekomendasi-rekomendasi HAM tersebut... Untuk Papua perlu ada tekanan, dan Papua harus mendapat pengakuan sebagai satu bangsa yang layak untuk merdeka dan berdaulat...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.