hukumonline
Rabu, 30 Mei 2012
Keamanan Transaksi Elektronik Perlu Ditingkatkan
Audit kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk menjamin keamanan transaksi.
ANT
Dibaca: 2060 Tanggapan: 0
Keamanan Transaksi Elektronik Perlu Ditingkatkan
Penyalahgunaan data center e-KTP dapat dicegah dengan meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Foto: Sgp

Seiring perkembangan zaman, sistem transaksi tradisional ke transaksi elektronik harus diperbaiki. Oleh sebab itu, Indonesia perlu meningkatkan keamanan transaksi elektronik sesuai standar internasional agar dapat dipercaya dalam transaksi elektronik secara global. Hal ini disampaikan kata Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI), Marzan A Iskandar, Rabu (30/5).

Menurutnya, sistem transaksi elektronik membutuhkan jaminan keamanan yang tinggi. Ia memberi contoh amazon tidak bersedia melayani transaksi online dari Indonesia karena dianggap Indonesia tak memiliki jaminan keamanan transaksi elektronik yang baik.

Marzan mengatakan, faktor keamanan informasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting mengingat kinerja tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan terganggu jika mengalami masalah keamanan yang terkait dengan kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability).

“Untuk itu, audit TIK penting untuk menjamin keamanan suatu sistem TIK misalnya kemungkinan penyalahgunaan data center e-KTP di Kementerian Dalam Negeri atau sistem e-voting,” kata Marzan yang juga Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dia menambahkan, Indonesia sudah memiliki UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengharuskan diterapkannya tata kelola keamanan informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Selain itu, ada pula standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), yaitu SNI ISO/IEC 27001:2009.

“Inilah yang menjadi pedoman dari pelaksanaan audit TIK,” tuturnya.

Audit TIK, sambung Marzan, untuk menghindari kerugian akibat kehilangan data, kebocoran data, penyalahgunaan data, kesalahan proses perhitungan, kesalahan pengambilan keputusan dan pemborosan investasi perangkat keras dan lunak.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Teknologi Kalamullah Ramli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk menciptakan rasa aman masyarakat.

Ruang lingkup RPP itu meliputi penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, tanda tangan elektronik, hingga lembaga sertifikasi keandalan serta nama domain.

Dia menjelaskan, pemanfaatan internet semakin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dimana di dunia pada Desember 2011 ada 2,2 miliar lebih pengguna dan di Indonesia ada 55 juta pengguna dengan penetrasi 22,4 persen dari jumlah penduduk.

“Saat ini di Indonesia terdapat 5 miliar perangkat yang didukung jaringan internet, dan diprediksi di masa datang bisa mencapai 50 miliar perangkat,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.