Untuk menghadapi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya membenahi dan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Seperti pemenuhan kebutuhan tempat tidur di tahun 2014, mendirikan RS Pratama di 42 kabupaten/kota, perbaikan dan pembangunan Puskesmas di 385 kecamatan serta mengembangkan sistem informasi pada sistem rujukan.
Demikian dipaparkan Sekjen Kemenkes, Ratna Rosita dalam rapat dengar pendapat (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (31/5). Mengacu Keputusan Menteri Kesehatan No.176/Menkes/SK/V/2012 tentang Kelompok Kerja Persiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), telah dibentuk ena Kelompok Kerja (Pokja). Salah satunya adalah Pokja fasilitas kesehatan (Faskes), sistem rujukan dan infrastruktur.
Pokja tersebut menurut Ratna bertugas menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas, RS, Balai Kesehatan dan tempat tidur kelas III. Juga menyiapkan sistem rujukan, tata cara prosedur pelayanan dan pelayanan dasar melalui dokter keluarga melalui gatekeeper. Serta menyiapkan standar pelayanan minimal, pemanfaatan pemangku kepentingan lewat program CSR dan RS swasta, audit pelayanan kesehatan dan implementasi Health Technology Assessment.
Prioritas pemenuhan sarana kesehatan itu menurut Ratna akan dilakukan di daerah yang tidak memiliki RS dan Puskesmas. Untuk Puskesmas yang mengalami kerusakan tingkat sedang sampai berat akan dilakukan perbaikan, termasuk akses terhadap air bersih dan listrik. Dana sebesar Rp5,1 triliun dibutuhkan untuk memenuhi target 100 ribu unit tempat tidur di tahun 2014 dan alokasi anggarannya menurut Ratna dapat diperoleh dari APBN dan APBD.
Agar daerah yang lokasinya terpencil dapat dijangkau oleh pelayanan kesehatan maka Kemenkes menambah jumlah RS bergerak di 20 kabupaten. Sebelumnya RS serupa telah dibangun di 14 kabupaten, mayoritas di wilayah timur Indonesia.
Selain membangun gedung baru untuk RS dan Puskesmas, Kemenkes mengusulkan untuk menambah jumlah peralatan kesehatan dan mobil ambulans dengan total anggaran sebesar Rp26,5 triliun. Pada tahun 2012 Kemenkes sedang mendorong agar dokter keluarga dapat menangani pelayanan kesehatan yang sifatnya primer.
Dalam hal sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas di bidang kesehatan, Ratna menyebut Kemenkes telah melakukan pendataan terhadap tenaga kesehatan yang ada di institusi pemerintah. Hasilnya, jumlah dokter umum, perawat dan bidan dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Persoalan terdapat dalam hal distribusi, oleh karenanya Ratna berpendapat akan menyelaraskan antara fasilitas pelayanan dan ketersediaan tenaga kesehatan.