hukumonline
Jumat, 01 Juni 2012
Pemerintah Siapkan Peraturan Pelaksana BPJS
Kemenkes, Kemenakertrans dan DJSN telah siapkan rancangan peraturan pelaksana BPJS.
Ady
Dibaca: 6349 Tanggapan: 0
Pemerintah Siapkan Peraturan Pelaksana BPJS
Kementerian Kesehatan akan jadi komando pelaksanaan BPJS Kesehatan. Foto: Sgp

 

Sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejumlah kementerian bertugas menyiapkan peraturan pelaksana tentang BPJS itu.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengomandoi pelaksanaan BPJS Kesehatan, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bertugas merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi IX DPR, Sekjen Kemenkes, Ratna Rosita, mengatakan berdasarkan UU SJSN terdapat 11 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus diterbitkan. Dua diantaranya terkait dengan kesehatan yaitu PP tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan dan PP tentang iuran bagi PBI.

Menurut Ratna kedua PP itu akan digabung menjadi PP tentang PBI. “Saat ini sudah dalam bentuk rancangan Perpres (Peraturan Presiden, red),” kata Ratna kepada Komisi IX DPR RI di Jakarta, (31/5).

Selain itu UU SJSN mengamanatkan pemerintah untuk mengeluarkan 10 Perpres, enam diantaranya terkait dengan Jaminan Kesehatan (Jamkes). Yaitu Perpres tentang Penahapan Kepesertaan; Kepesertaan Jamkes; Manfaat Jamkes dan Urun Biaya. Serta Perpres tentang Perjanjian Kerjasama BPJS dengan Fasilitas Kesehatan dan Pengaturan Kompensasi; Paket yang Tidak Dijamin; Pengaturan tentang Iuran.

Keenam Perpres itu menurut Ratna dijadikan satu yaitu Perpres Jamkes dan saat ini rancangannya  sudah siap. Walau rancangan PP tentang PBI dan Perpres tentang Jamkes sudah ada, Ratna menyebut masih diperlukan kajian kembali agar sesuai dengan perkembangan terkini. Upaya itu menurut Ratna akan dilakukan bersama dengan lembaga terkait dan ditargetan selesai dalam jangka waktu satu tahun ini.

Agar selaras dengan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (RS), bersama lembaga terkait Ratna akan melakukan percepatan pengubahan status RS. Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi RS Badan Layanan Umum (BLU) dan RS BLU Daerah (BLUD).

Kemudian, mengacu UU BPJS, Ratna menyebut pemerintah diamanatkan untuk menerbitkan delapan PP dan tujuh Perpres serta satu Keppres tentang Jamkes. Dari delapan PP tersebut, menurut Ratna tidak mengatur secara langsung tentang Jamkes. Namun mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran pendaftaran kepesertaan program Jamkes, besaran dan tata cara pembayaran selain program Jamkes.

Kedelapan PP itu juga mengatur ketentuan tentang sumber dan penggunaan aset BPJS, dana Jaminan Sosial (Jamsos), presentase dana operasional BPJS dan tata cara hubungan antar lembaga BPJS. Selain itu tata cara pengenaan sanksi administratif bagi anggota dewan pengawas dan direksi BPJS, serta pengalihan PT Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan dari tujuh Perpres yang diamanatkan UU BPJS, 3 diantaranya menurut Ratna terkait dengan Kemenkes. Yaitu Perpres tentang besaran dan tata cara pembayaran iuran program Jamkes; pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/POLRI; dan penahapan pendaftaran kepesertaan Jamsos bagi pemberi kerja dan pekerjanya.

 

BPJS Ketenagakerjaan

Pada kesempatan yang sama Sekjen Kemenakertrans, Muhtar Luthfie, memaparkan posisi Kemenakertrans dalam mempersiapkan RPP BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU SJSN dan BPJS. Menurut Luthfie ada tujuh PP yang harus dibuat sebagaimana amanat UU SJSN. Pertama, tentang besaran manfaat uang tunai ahli waris kompensasi program pelayanan medis untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Kedua, besaran iuran JKK bagi peserta penerima upah dan bagi peserta yang tidak menerima upah. Ketiga, ketentuan mengenai pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Keempat, besaran iuran JHT bagi peserta penerima upah dan bagi peserta yang tidak menerima upah. Kelima, besaran iuran manfaat pensiun untuk peserta penerima upah. Keenam, besaran manfaat Jaminan Kematian (JKM) berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu. Ketujuh, besaran iuran JKM bagi peserta yang menerima upah dan bagi peserta yang tidak menerima upah.

Sedangkan amanat UU BPJS, Luthfie mengatakan terdapat lima PP yang terkait BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, tata cara sanksi administratif bagi pemberi kerja selain pemerintah. Kedua, besaran dan tugas-tugas pembayaran iuran program JKK, JHT, Jaminan Pensiun (JP) dan JKM. Ketiga, tata cara pengelolaan dan pengembangan dana Jamsos. Keempat, tata cara hubungan antar lembaga. Kelima, tata cara transformasi program dari PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Luthfie menambahkan, UU SJSN mengamanatkan agar dibentuk dua Perpres yaitu penahapan pendaftaran pemberi kerja dan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Serta formula manfaat JP bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun. Namun untuk Perpres terkait JP itu Lutfhie mengatakan tidak diterbitkan karena sudah diatur dalam PP program Jamsos yang meliputi JKK, JHT, JP dan JKM.

Sedangkan amanat UU BPJS menurut Luthfie terdapat empat Perpres. Pertama, penahapan bagi pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program Jamsos yang diikuti. Kedua, tata cara pemilihan dan penetapan anggota dewan pengawas dan direksi. Ketiga, tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu. Keempat, laporan pengelolaan program dan keuangan tahunan BPJS.

Sementara Ketua DJSN, Ghazali Situmorang, mengatakan, dari berbagai peraturan pelaksana yang ada hanya terdapat satu Keppres yang dibutuhkan, yaitu menyangkut Panitia Seleksi (Pansel). Pasalnya, Pansel dibutuhkan untuk memilih Dewan Pengawas dan Direksi. Dari hasil Pansel nanti, Dewan Pengawas yang lolos akan berlanjut ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan. Sedangkan untuk Direksi akan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Sebagaimana tugas dan fungsi dari DJSN, dalam rapat tersebut Ghazali menyampaikan bahwa DJSN sudah menyiapkan 4 rancangan PP, dan 1 rancangan Perpres. Rancangan itu menurut Ghazali juga diperuntukkan sebagai rujukan lembaga terkait. Selain itu DJSN sudah menyelesaikan rancangan PP UU SJSN yaitu untuk program JKK, JKM, JHT, JP dan PBI. Serta rancangan Perpres tentang manfaat JP, penahapan kepesertaan dan Jamkes. “Ini yang diamanatkan UU SJSN,” kata Ghazali.

Terpisah, menanggapi pemaparan tentang persiapan regulasi pelaksana BPJS, investigator BPJS Watch, Andriko Otang, menyesalkan sikap Kemenkes yang masih mencantumkan aturan paket manfaat dalam RPP Jamkes. Menurutnya, UU SJSN dan UU BPJS tidak mengenal istilah paket manfaat dalam program Jamkes.

Sebaliknya, Otang menilai semangat UU SJSN dan UU BPJS untuk mengoreksi penyelenggaraan Jamkes yang selama ini diskriminatif dan limitatif. Oleh karenanya dalam dua UU tersebut Otang melihat penyelenggaraan Jamkes yang sifatnya universal coverage harus diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia selama seumur hidup dan mencakup semua penyakit.

Jika pemerintah keukeuh mempertahankan klausula paket manfaat dalam RPP Jamkes maka akan ada perbedaan pelayanan yang diterima peserta Jamkes berdasarkan paket manfaat yang diterimanya. Bagi Otang, pemangku kepentingan harus terus memantau perkembangan proses tranformasi BPJS ini.

Selain itu dia kecewa atas apa yang disampaikan Sekjen Kemenakertrans, Muhtar Luthfie. Dari pantauannya secara langsung dalam RDPU itu Otang menilai apa yang dipaparkan Luthfie bersifat normatif, tidak menyentuh persoalan yang ada.

Untuk menyempurnakan rancangan PP dan Perpres BPJS, Otang mengatakan peran serta masyarakat sangat penting, bukan hanya mengawal, tapi juga ikut serta membahasnya. Langkah itu menurutnya berpengaruh atas keberhasilan pelaksanaan BPJS. “Rancangan PP dan Perpres itu menyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya,” ujar Otang kepada hukumonline usai memantau RDPU BPJS di DPR Jakarta, Kamis (31/5).

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.