hukumonline
Sabtu, 02 Juni 2012
Imbauan Hemat Energi Percuma Tanpa Aturan Tegas
Pada tahun 2005, 2008, dan 2011, presiden sudah mengimbau masyarakat dan BUMN untuk melakukan penghematan energi. Namun, hasilnya nihil.
YOZ
Dibaca: 1405 Tanggapan: 0
Imbauan Hemat Energi Percuma Tanpa Aturan Tegas
Presiden SBY imbau masyarakat lakukan penghematan energi. Foto: Sgp

Imbauan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) agar masyarakat melakukan penghematan energi akan sia-sia tanpa adanya aturan yang jelas dan tegas. Inpres saja sepertinya tidak cukup bagi pemerintah untuk mengawasi penggunaan energi di masyarakat, terutama bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, DPR berencana menyusun Undang-undang yang mengatur tentang penghematan energi.


Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan, untuk mendukung imbauan SBY, DPR akan menyusun Undang-undang terkait penghematan energi. Menurutnya, aturan berupa Inpres tidak bisa berjalan efektif sesuai harapan. “Pada tahun 2005, 2008, hingga 2011, pemerintah sudah mengimbau masyarakat dan BUMN untuk melakukan penghematan energi, namun imbauan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/6).


Achsanul mengakui, masih banyak mobil dinas pemerintahan yang menggunakannya. Padahal, untuk mobil dinas sudah disediakan jatah khusus BBM dari anggaran pemerintah. Hal sama juga seharusnya dilakukan pemilik mobil mewah yang hingga kini masih terlihat banyak menggunakan BBM subsidi, bukan nonsubsidi.


Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mensukseskan gerakan penghematan energi. Salah satunya dengan menempelkan stiker khusus pada sekitar 80 ribu mobil dinas PNS. Namun, Achsanul menilai upaya itu kurang efektif untuk dapat melakukan penghematan dan menekan agar kuota BBM subsidi tidak terlampaui.


“Seharusnya penghematan BBM subsidi itu tidak hanya mencakup 80 ribu mobil dinas PNS, melainkan didorong kepada mobil-mobil pengusaha, orang kaya dan semua mobil pribadi,” tutur Politisi Partai Demokrat ini.


Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, sependapat dengan Achsanul. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya membuat regulasi penghematan energi dalam sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Melalui Perppu, pemerintah dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar. Tanpa sanksi, kebocoran pemakaian BBM bersubsidi akan terus terjadi.


“Tanpa ada sanksi yang tegas, jangan mimpi orang akan menjalankan imbauan,” kata Tulus di acara yang sama.


Dia juga menyayangkan gagasan energi alternatif seperti Bahan Bakar Gas (BBG) yang diungkapkan pemerrintah dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan dalam sosialisasi penggunaannya. Menurutnya, untuk mensosialisasikan penggunaan BBG, tak hanya  kendaraan dan SPBG yang perlu disiapkan, tapi infrastruktur lain seperti lahan  parkir yang berbeda dari kebiasaan area parkir di Indonesia juga perlu dipersiapkan.


“Kami minta pemerintah lebih serius menggarap  penggunaan BBG ini dengan menyiapkan infrastruktur secara holistik,” tuturnya.


Sementara itu, anggota Komite Energi nasional (KEN) Nina Sapti Triaswati menyayangkan keputusan pemerintah yang menunda menaikkan harga BBM subsidi pada 1 April lalu. Menurutnya, kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat yang memiliki pendapatan kecil. Selain BBM subsidi hanya dinikmati orang kaya, masyarakat berpendapatan rendah batal mendapatkan BLTSM.     


“Subsidi BBM jelas dinikmati orang kaya. Orang miskin menderita karena tidak jadi dapat BLT,” katanya.


Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menambahkan selama ini masyarakat telah tertipu dengan informasi yang mengatakan Indonesia adalah negara kaya akan minyak. Menurutnya, pandangan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia juga menyayangkan tidak adanya keinginan politik dari pemerintah untuk mengeksplorasi sumber energi yang ada.


“Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya dana yang dialokasikan pemerintah dalam APBN untuk aktifitas tersebut dari tahun ke tahun,” katanya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.