hukumonline
Senin, 04 Juni 2012
Majelis Hakim PK Antasari Diadukan ke KY
KY berjanji menelaah pengaduan ini.
ASh
Dibaca: 1608 Tanggapan: 1
Majelis Hakim PK Antasari Diadukan ke KY
Kuasa Hukum terpidana Antasari Azhar, Maqdir Ismail. Foto: Sgp

Kuasa Hukum terpidana Antasari Azhar, Maqdir Ismail mengadukan Majelis Hakim Peninjauan Kembali kasus Antasari (PK) ke Komisi Yudisial (KY) terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan majelis hakim. Maqdir menuding, Majelis Hakim PK telah bertindak tidak profesional dengan memasukkan fakta dalam putusan PK yang sebenarnya tidak pernah terjadi yaitu penyadapan yang dilakukan Kapolri Bambang Hendarso Danuri terhadap Antasari Azhar.

“Fakta itu tidak pernah menjadi fakta persidangan, baik dalam sidang tingkat pertama hingga tingkat sidang PK. Tidak pernah terungkap adanya fakta hasil penyadapan yang dilakukan Kapolri. Bahkan Mabes Polri sendiri tak pernah menyadap handphone-nya Antasari dan Nasrudddin Zulkarnain (korban),” ujar Maqdir usai menyerahkan laporan pengaduan di gedung KY di Jakarta, Senin (4/6). Saat mengadu, Maqdir diterima Tenaga Ahli KY, Totok Wintarto.

Pertimbangan putusan PK yang dipersoalkan itu berbunyi, “Terhadap Bukti PK-12 berupa hasil penyadapan oleh KPK tentang tidak adanya SMS dari terpidana kepada korban bukanlah merupakan bukti baru (novum) karena ketiadaan SMS itu bukanlah menunjukkan ketiadaan hubungan antara terpidana dan korban, sedang dari penyadapan yang dilakukan Kapolri malah tidak menunjukkan adanya ancaman atas diri terpidana. Namun, terpidana menggunakan kewenangan yang ada tetap memerintahkan penyadapan melalui stafnya analisis informasi KPK.”

Maqdir menegaskan pertimbangan Majelis Hakim PK mengenai hasil penyadapan yang dilakukan Kapolri itu merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta. Sebab, tidak ada dalam berkas perkara atau keterangan saksi yang menyatakan ‘penyadapan yang dilakukan oleh Kapolri’. “Sangat tidak masuk akal kalau Kapolri menyadap kasus pidana (umum), kecuali dalam kasus teroris,” kata Maqdir.

Ia menilai keberadaan fakta penyadapan dalam pertimbangan putusan PK menunjukkan hakim tidak cermat dalam melihat perkara. “Fakta dalam persidangan ini yang menyatakan adanya frasa 'penyadapan yang dilakukan Kapolri' membuktikan bahwa pertimbangan ini bukan hanya tidak logis, namun juga membuktikan Majelis Hakim PK tidak membaca berkas perkara secara akurat,” tudingnya.

Narasi “penyadapan yang dilakukan oleh Kapolri” dalam pertimbangan putusan PK itu dinilai bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang bisa berakibat batal demi hukum. “Penyebutan adanya frasa itu sebagai fakta persidangan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena bukan merupakan fakta atau keadaan dari pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud KUHAP,” tegasnya.

Maqdir meminta KY mencermati putusan PK, bukan hanya kepentingan Antasari semata, tetapi untuk kepentingan penegakan hukum ke depan agar jangan sampai ada lagi putusan seperti ini. “Kita berharap pengaduan ini segera ditindaklanjuti dan diputuskan agar ada satu pendapat dari KY,” pintanya.

Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar menegaskan KY berkewajiban untuk memproses seluruh laporan/pengaduan yang masuk sesuai dengan mekanisme yang ada. “Masalah apabila setelah diproses, laporan itu dapat ditindaklanjuti atau tidak, atau hakimnya terbukti bersalah atau tidak, itu adalah hal lain,” kata Asep.

Dikatakan Asep  untuk laporan atas majelis hakim PK kasus antasari ini, tentunya KY terlebih dahulu akan melakukan penelaahan atas laporan yang masuk dan dokumen-dokumen terkait lainnya sesuai prosedur standar KY dalam memproses laporan. “Tentunya laporan Antasari ini akan ditelaah dulu sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, pertengahan Februari lalu, majelis PK MA yang diketuai Harifin A Tumpa beranggotakan Djoko Sarwoko, Prof Komariah E Sapardjaja, Imron Anwari, dan M Hatta Ali secara bulat menolak permohonan PK Antasari. Majelis PK mengganggap tidak menemukan adanya bukti baru (novum) yang membatalkan keterbuktian perbuatan pidana Antasari.

Selain itu, tidak ada kesalahan nyata dari putusan judex factie dan judex jurist, serta tidak ada bukti yang membantah perbuatan terpidana terkait pembunuhan direktur utama PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen ini.

Karenanya, mantan Ketua KPK ini tetap diganjar selama 18 tahun penjara sesuai putusan PN Jakarta Selatan pada 11 Februari 2010 lantaran terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnain. Majelis hakim PN Jaksel menilai kasus ini terlihat ada kerjasama yang erat antara Antasari dengan terpidana lainnya (Williardi Wizard, Sigit Haryo Wibisono, Jerry Hermawan Lo).

Putusan pengadilan tingkat pertama ini dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI pada 17 Juni 2010 yang hanya mengubah kualifikasi peran Antasari. Majelis hakim banding berpendapat Antasari lebih tepat dikualifikasi sebagai ‘penganjur’ ketimbang ‘turut serta’ melakukan pembunuhan berencana.

Putusan PT DKI itu pun dikuatkan putusan kasasi dengan menolak kasasi yang diajukan jaksa dan Antasari. Majelis kasasi berpendapat bahwa telah terbukti ada kerja sama erat antara Antasari Azhar, Williardi Wizard, Sigit Haryo Wibisono dan Jerry Hermawan Lo untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen.

Menurut majelis kasasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap paling sesuai dan benar ketimbang putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kualifikasi turut serta menganjurkan untuk melakukan pembunuhan oleh hakim PN Jakarta Selatan lebih sesuai ketimbang di Pengadilan Tinggi DKI yang mengatakan hanya menganjurkan.

Share:
tanggapan
ky netral?sinta 04.06.12 18:49
diharapkan komisi yudisial netral dalam menangani kasus ini. tidak ada unsur politis

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.