hukumonline
Senin, 04 Juni 2012
Ditolak Massa, Eksekusi Gandeng Polri dan Tokoh Adat
Eksekusi tiga terpidana korupsi, tim jaksa berkoordinasi dengan Polri, Kodam, dan tokoh masyarakat adat Dayak dan Melayu.
Nov
Dibaca: 1396 Tanggapan: 1
Ditolak Massa, Eksekusi Gandeng Polri dan Tokoh Adat
Kepala Kejati Kalimantan Barat M Jasman Pandjaitan. Foto: Sgp

Eksekusi tiga terpidana korupsi dana APBD Sambas tahun 2001 masih mengalami kendala. Jika beberapa waktu lalu tim jaksa eksekutor bingung mengeksekusi karena dalam putusan tidak ada perintah penahanan, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas khawatir terjadi pergolakan.

Permasalahan akibat tidak adanya perintah penahanan dalam putusan kasasi tiga terpidana sudah selesai. Kejaksaan menganggap putusan kasasi sebagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Selaku eksekutor, Kejaksaan wajibmelaksanakan putusan.

Kepala Kejati Kalimantan Barat M Jasman Pandjaitan mengatakanaparat kejaksaan mempertimbangkan kemungkinan pengerahan massa jika ketiga terpidana dieksekusi paksa. Sejauh ini ada tujuh titik spanduk yang menyatakan menolak dan melakukan perlawanan terhadap eksekusidi Sambas.

Eksekusi paksa akan dilakukan terhadap tiga pimpinan DPRD Sambas, Kalimantan Barat periode 1999-2004, Uray Darmansyah, Uray Barudin Idris, dan Edy Lie Karim. Ketiganya merupakan terpidana dalam kasus penyimpangan dana APBD Sambas untuk pos dana DPRD Sambas tahun anggaran 2001.

Jasman berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengamankan jalannya eksekusi. “Kami sedang koordinasi dengan Polda, Kodam, dan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga adat Dayak dan Melayu,” katanya dalam pesan singkat, Senin (04/6).

Uray Darmansyah, Uray Barudin Idris, dan Edy Lie Karim sebelumnya dimasukkan ke dalam daftar 49 terpidana korupsi yang belum dieksekusi versi Indonesia Corruption Watch (ICW). Ketiganya telah diputus bersalah dalam kasus penyimpangan dana APBD Sambas tahun anggaran 2001.

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta pada Februari 2009. Akan tetapi, menurut ICW, Kejaksaan belum juga mengeksekusi ketiganya, bahkan sampai salah satu terpidana, Uray Barudin Idris kembali menjabat sebagai anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009.

Untuk itu, ICW meminta agar Jasman Pandjaitan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat. Kinerja Jasman dinilai buruk karena upaya percepatan eksekusi terpidana sebenarnya telah diatur dalam Surat Jaksa Agung MA Rachman 20 April 2004.

Ketika itu, MA Rachman telah bersepakat dengan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan untuk membuat solusi atas lambatnya penerimaan salinan putusan. Sebagai solusi, diterbitkan lah Surat Jaksa Agung No.B-019/A/04/2004 tentang Upaya Mempercepat Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

MA Rachman memerintahkan seluruh Kajati untuk menyampaikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri bahwa diktum putusan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi. Oleh karenanya, ICW berpendapat tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan untuk menunda eksekusi.

Begitu pula eksekusi tiga terpidana korupsi APBD Sambas, Uray Darmansyah, Uray Barudin Idris, dan Edy Lie Karim. Meski para terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) pada Februari 2010, berdasarkan ketentuan KUHAP, permohonan PK itu tidak menghambat atau menunda pelaksanaan eksekusi.

Atas peristiwa ini, Kajati Kalimantan Barat telah meminta klarifikasi Kejari Sambas. Dari hasil klarifikasi, diketahui bahwa permasalahan eksekusi itu karena dalam putusan kasasi ketiga terpidana tidak mencantumkan perintah penahanan sesuai Pasal 197 KUHAP.

Apabila putusan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan itu menjadi batal demi hukum, sehingga tidak dapat dieksekusi. Pendapat ini pun diamini anggota Komisi III DPR dan sejumlah pengamat hukum pidana, Chairul Huda.

Namun, Juru Bicara MA Djoko Sarwoko menjelaskan, dalam amar putusan MA tidak perlu ada perintah penahanan. Walaupun terpidana sebelumnya tidak ditahan, tidak pula diperlukan perintah penahanan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Karena begitu  putusan MA diberitahukan, maka berkekuatan hukum pasti dan harus dilaksanakan oleh JPU. Itu pendapat yang menyesatkan. Sudah berapa puluh ribu putusan MA serupa itu telah dilaksanakan oleh JPU,” tutur Djoko kepada hukumonline, Selasa, 22 Mei 2012.

Share:
tanggapan
ICW AGUNGLipi 10.07.12 08:59
ICW telah menjadi ICW Agung. Kejati lebih tunduk, takut kepada ICW, Kejati lebih meremehkan Komnas HAM yang telah merekomedasikan Kejati agar memperhatikan upaya hukum yang di lakukan Uray Darmansyah dkk...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.